Ambisi Indonesia Jadi Eksportir Pangan Perlu Kesiapan Menyeluruh
Tak cukup hanya bermodalkan surplus produksi, ambisi Indonesia menjadi eksportir pangan membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.
Tambahkan SUAR ke Google
Indonesia berambisi untuk bertransformasi menjadi pengekspor pangan. Tak cukup hanya bermodalkan surplus produksi, transformasi itu juga membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.
Gagasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi pertemuan bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu (13/9/2026).
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat Indonesia perlu memastikan konsistensi pasokan, kualitas, harga, hingga kesiapan industri sebelum benar-benar menjadi pemasok pangan di pasar global.
Ketua Bidang Organisasi Apindo Anthony Hilman menilai arah yang disampaikan Prabowo merupakan langkah positif. Indonesia dinilai memang punya potensi besar untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain penting di pasar ekspor pangan.
Namun, dari sudut pandang dunia usaha, yang perlu dijaga adalah jangan sampai terlalu cepat merasa sudah menjadi negara eksportir hanya karena pada saat tertentu ada surplus produksi.
"Menjadi eksportir pangan itu membutuhkan kemampuan yang konsisten, baik dari sisi volume, kualitas, harga maupun kontinuitas pasokan," katanya pada SUAR, Senin (14/9/2026).
Anthony mengatakan, dunia usaha kini menghadapi tantangan yang cukup banyak. Di satu sisi, produktivitas perlu ditingkatkan, sementara biaya produksi dan logistik harus dibuat lebih efisien. Di sisi lain, kualitas dan standar produk harus mampu memenuhi persyaratan negara tujuan, serta kebijakan pemerintah perlu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Pasar ekspor, lanjut Anthony, membutuhkan kepastian pasokan dalam jangka panjang. Buyer di luar negeri tidak hanya melihat apakah hari ini Indonesia punya stok untuk diekspor, tetapi apakah tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan, Di sisi lain, kepentingan dalam negeri juga harus tetap menjadi prioritas.
Apindo juga menekankan bahwa pembicaraan mengenai impor dan ekspor pangan jangan terlalu hitam-putih. Impor tidak selalu berarti kegagalan, sama seperti ekspor tidak otomatis berarti sudah kuat. Untuk beberapa komoditas atau bahan baku, impor tetap dibutuhkan, termasuk untuk mendukung industri pengolahan pangan.
Anthony menekankan yang terpenting adalah bagaimana Indonesia secara bertahap mengurangi ketergantungan impor pada komoditas yang memang bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri.
baca juga:
Surplus Neraca Perdagangan Kembali, Iklim Ekspor Kompetitif Masih Dinanti
Ini mengakhiri defisit neraca perdagangan yang terjadi pada Mei dan Juni 2026, sekaligus mengawali periode pemulihan dan penguatan ekspor Indonesia memasuki triwulan III-2026.
Benediktus Krisna Yogatama
Menurut Anthony, apabila pemerintah serius menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor pangan, kebijakan perlu dibangun dari hulu hingga hilir. Mulai dari produktivitas petani, pembiayaan, teknologi, gudang dan cold storage, industri pengolahan, logistik, standardisasi, sampai pembukaan akses pasar ekspor.
Pemilihan Komoditas Ekspor Harus Tepat
Sementara itu, Direktur Next Indonesia Herry Gunawan menilai, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir pangan, khususnya beras. Namun, menurutnya, ambisi tersebut tidak boleh menggeser prioritas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.
“Peluang Indonesia jadi eksportir pangan, khususnya beras, tentu ada. Saat ini, kalau menurut Kementerian Pertanian, stok kita masih surplus,” kata Herry pada SUAR, Senin (14/9/2026).
Herry mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan. Mengacu pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan juga mencakup keterjangkauan harga, keamanan atau kualitas pangan, serta keberlanjutan ketersediaan pangan dalam jangka panjang.
Menurutnya, aspek keterjangkauan masih menjadi pekerjaan rumah. Harga beras yang berada di atas harga eceran tertinggi (HET) menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan belum otomatis membuat pangan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, Herry menilai status sebagai eksportir pangan memang merupakan capaian positif, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan pangan.
"Menjadi eksportir pangan bagus. Tapi, jauh lebih penting menjaga ketahanan di dalam negeri. Sungguh ironi, jika kita menjadi eksportir tapi harga di dalam negeri sulit terjangkau," pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin negara BRICS sebelumnya mengatakan Indonesia selama bertahun-tahun menjadi salah satu importir utama untuk sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut, menurutnya, kini mulai berubah seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri.
“Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia,” ujar Prabowo..
Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Indonesia masih melakukan impor sejumlah pangan strategis dalam jumlah besar. Tren impor beras terjadi sejak 2021 hingga 2024, dari 407.741,4 ton pada 2021 dan 4,52 juta ton pada 2024. Pada 2025, impor beras tercatat turun signifikan menjadi 450.734 ton.
Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri juga masih terlihat pada komoditas kedelai. Impor kedelai tercatat sebanyak 2,49 juta ton pada 2021, kemudian 2,32 juta ton pada 2022 dan 2,27 juta ton pada 2023. Volume tersebut kembali meningkat menjadi 2,68 juta ton pada 2024 dan masih berada di level 2,56 juta ton pada 2025.
Ekspor Jagung Jadi Harapan
Di sisi lain, Indonesia juga mencatat peningkatan ekspor pada sejumlah komoditas pangan. Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan ekspor jagung segar yang pada 2019 baru mencapai 1.702 ton meningkat menjadi 64.272 ton pada 2020. Setelah turun menjadi 2.539 ton pada 2021, ekspor kembali melonjak menjadi 162.009 ton pada 2022 dan tercatat 92.137 ton pada 2023.
Prabowo mengatakan peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti dengan penguatan industri. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS sesungguhnya telah memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Potensi tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global.
“BRICS sudah menjadi rantai pasokan. Tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan potensi tersebut, Prabowo menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS, yakni mendorong industrialisasi bersama. Sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerja sama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Ketua Bidang Organisasi Apindo Anthony Hilman menilai, peluang pasar melalui BRICS pun dinilai cukup besar. Namun, dunia usaha membutuhkan peta yang jelas: komoditas apa yang akan menjadi unggulan, negara tujuan mana yang akan dibidik, berapa kapasitas produksinya, dan hambatan apa yang harus diselesaikan pemerintah bersama pelaku usaha.
"Bagi Apindo, targetnya jangan sekadar Indonesia bisa mengekspor pangan. Yang lebih penting adalah Indonesia menjadi pemasok pangan yang dipercaya pasar dunia karena kualitasnya baik, pasokannya konsisten, harganya kompetitif, dan kebijakannya memberikan kepastian bagi pelaku usaha," katanya.
