Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyusun strategi lintas sektor demi menghadapi potensi El Nino dengan kategori kuat pada semester II-2026 yang diperkirakan dapat memicu kekeringan, menekan produksi pangan, mengganggu pasokan air dan energi, hingga meningkatnya risiko penyakit untuk masyarakat.
Kementerian PPN/Bappenas pun telah merumuskan empat klaster yang menjadi arah respons dari pemerintah, dalam membentuk policy brief menghadapi fenomena iklim tersebut.
Meski demikian, di balik berbagai ancaman yang mengintai untuk sejumlah sektor, pemerintah juga melihat adanya peluang untuk mengoptimalkan sejumlah hal seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hingga mendorong produksi garam nasional ketika El Nino kuat terjadi.
Peluang di balik tantangan
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengatakan, pihaknya telah merumuskan dokumen policy brief yang dibagi menjadi 4 klaster pembangunan utama yakni hutan, lahan dan pertanian, energi dan sumber daya air, kesehatan, dan pangan akuatik.
Di sektor pertanian, kekeringan mengancam produktivitas khususnya padi, serta komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. "Oleh karena itu, perlu disiapkan penguatan operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, serta perlindungan petani melalui asuransi pertanian,” kata Teguh dalam Dialog Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (04/08/2026).
Dalam klaster hutan, lahan, dan pertanian ini, terdapat potensi terjadinya penurunan curah hujan dengan risiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Sumatra dan juga Kalimantan.
“Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi budi daya tanaman musim kering seperti palawija, tebu, dan beberapa jenis hortikultura,” jelasnya.
Memicu kekeringan dan darurat energi
Sementara itu dalam klaster energi dan sumber daya air, kekeringan yang terjadi secara berkepanjangan berpotensi menurunkan ketersediaan air dan debit sungai yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan air baku. Selain itu, produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) juga berpotensi akan mengalami penurunan.
Respons yang disiapkan pun mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tabungan air, konservasi daerah aliran sungai, dan juga operasi modifikasi cuaca. Di saat yang bersamaan, juga mengoptimalkan sumber-sumber energi lainnya.
“Di saat yang sama berkurangnya tutupan awan membuka peluang peningkatan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) termasuk PLTS atap,” ucap Teguh.
Musim kemarau ditambah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan suhu tinggi dan perubahan kelembaban, menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya faktor penyakit seperti dengue dan juga malaria. Maka dari itu di klaster kesehatan, pemerintah menyiapkan strategi untuk menguatkan surveilans terhadap penyakit sensitif iklim dan juga meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan.
El Nino terkuat pada Semester II 2026
Pada klaster terakhir yakni pangan akuatik, di mana El Nino kuat berpotensi menurunkan produktivitas perikanan budi daya dan rumput laut, strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencakup penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, dan pendampingan teknologi budi daya.
“Penguatan El Nino juga dapat memicu fenomena upwelling yang membawa nutrisi ke permukaan air sehingga berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tuna, dan tongkol, serta mendukung produksi garam nasional. Namun, budi daya air tawar dan rumput laut akan terdampak akibat perubahan suhu dan kualitas perairan,” ujarnya.
Dijelaskan olehnya, berdasarkan hasil kajian dari policy brief tersebut, Pulau Jawa dipetakan sebagai wilayah dengan cakupan dampak El Nino paling luas, mencakup sektor sumber daya air, pertanian, kesehatan, hingga PLTA. Namun di balik ancaman tersebut, peluang datang untuk mengoptimalkan pengembangan PLTS serta meningkatkan produksi garam nasional seiring berkurangnya tutupan awan dan lebih panjangnya musim kemarau.
Sementara itu, Bali dan kawasan Nusa Tenggara diperkirakan menghadapi tantangan pada sektor air dan energi surya. “Sulawesi memiliki karakteristik dampak yang beragam, sedangkan Maluku dan Papua berpotensi mengalami peningkatan produktivitas pada sektor perikanan tangkap, namun juga terdapat risiko kekurangan air untuk produksi pertanian,” ungkapnya.
El Nino dengan kategori kuat ini diprakirakan terjadi pada semester II-2026, dengan curah hujan ekstrem rendah yaitu di bawah 20 mm per bulan di sebagian besar wilayah. Adapun kerugian ekonomi nasional akibat perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas nasional ini diperkirakan dapat mencapai hingga Rp2.000 triliun, yang salah satunya didorong akibat fenomena El Nino.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menegaskan, ketahanan nasional di berbagai sektor prioritas ini merupakan kunci utama untuk menghadapi El Nino. Sejak beberapa bulan yang lalu, BMKG juga telah melakukan upaya untuk melakukan berbagai langkah antisipasi seperti berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan pengisian bendungan, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian, TNI, hingga Polri.
“El Nino bukan hanya fenomena iklim yang mempengaruhi curah hujan, tetapi tantangan yang dapat berdampak pada sektor pembangunan. Oleh karena itu membangun ketahanan menghadapi El Nino memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat,” ucap Faisal.
El Nino sendiri merupakan sebuah fenomena iklim global yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, fenomena ini ditandai oleh peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut memicu berkurangnya curah hujan di sejumlah negara seperti Indonesia dan juga Australia.
Berpotensi masuk kategori sangat kuat, dampaknya di 2027
Saat ini, Indonesia sudah mengalami El Nino dengan kategori yang kuat. Bahkan, BMKG mengatakan ke depannya ada potensi bahwa El Nino ini akan berubah kategorinya menjadi sangat kuat.
“Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi El Nino saat ini telah berada pada kategori kuat, ditunjukkan oleh anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4, dan kita tidak hanya menggunakan data di dasarian bulan Juli saja, tapi kita menggunakan periode Mei, Juni, Juli, untuk menunjukkan bahwa El Nino dengan indeks +1.59 berada pada posisi kuat, yang berpotensi menjadi sangat kuat,” ungkapnya.
Ketika El Nino masuk ke dalam kategori sangat kuat, Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang durasinya, dengan curah hujan yang umumnya rendah sampai sangat rendah, seperti yang diproyeksikan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September ini.
El Nino ini menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dari biasanya sehingga musim hujan akan datang lebih lambat. Begitu juga dengan curah hujan yang menurun, serta suhu udara yang meningkat.
“Suhu udara meningkat ini masih akan terjadi di tahun 2027, karena bumi merespons dengan lebih lambat kondisi El Nino ini, tahun depan kita merasa udara akan lebih panas dari biasanya. Untuk sektor pangan, risikonya penurunan produksi dan gangguan kalender tanam, untuk sektor sumber daya air ketersediaan air baku menurun,” kata Faisal.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian saja, tetapi juga energi dan sumber daya air, dan sektor-sektor lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat lintas sektor. Para pelaku usaha juga tengah menyiapkan langkah antisipatif dan mitigasi dalam menghadapi El Nino ini.
Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, dampak dari fenomena El Nino terhadap industri kelapa sawit ini baru akan terasa secara signifikan pada tahun 2027 mendatang ketika fenomena tersebut terjadi di tahun ini.
“Tahun ini apabila benar terjadi El Nino, dampaknya baru di tahun depan atau tahun 2027, efek tahun ini hanya keterlambatan panen. Untuk gagal panen seharusnya tidak, karena ini tanaman tahunan bukan tanaman semusim,” kata Eddy.
Keterlambatan panen hingga kebakaran hutan
Sementara di tahun ini, dampak yang kemungkinan besar timbul akibat fenomena El Nino ini antara lain keterlambatan panen akibat tandan buah segar (TBS) lebih lambat matang dikarenakan curah hujan yang minim.
“Tahun depan bukan keterlambatan panen, tetapi produksi turun. Kalau terlambat panen di tahun ini apabila terjadi El Nino ini tidak bisa dilakukan apa-apa karena panas terus-menerus tidak ada hujan, buah atau TBS lambat matang sehingga tidak bisa dipanen karena masih mentah,” sambungnya.
Asian Agri, salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perkebunan dan produksi minyak kelapa sawit mentah, juga tengah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi El Nino, mengingat kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu risiko yang perlu diwaspadai akibat fenomena tersebut.
Fire Assistant Asian Agri Dani Nugraha Syafly mengatakan, risiko kebakaran hutan di tahun ini khususnya di lahan gambut dan perkebunan di kawasan Sumatra dan Kalimantan meningkat. Bahkan, ada ribuan titik panas atau hotspot yang muncul setiap musim kemaraunya. Asian Agri melalui program Desa Bebas Api (DBA) pun melibatkan masyarakat setempat untuk mencegah kebakaran sejak dini.
“Hotspot adalah salah satu indikator awal yang kami perhatikan dalam menilai potensi kebakaran. Hotspot membantu kami mendeteksi kenaikan suhu permukaan tanah yang tidak normal, bahkan sebelum tanda-tanda kebakaran terlihat. Informasi dini ini memberi kami waktu krusial untuk merespons dengan cepat dan mencegah api meluas,” jelas Dani.
Dengan memberikan pelatihan dan bekerja sama dengan masyarakat, desa-desa kemudian memiliki persiapan dalam menghadapi musim kering dan mengelola risiko terjadinya kebakaran dengan lebih efektif.
“Kami tidak menunggu musim kebakaran untuk bertindak. Pencegahan dimulai jauh sebelum titik api pertama muncul,” ujarnya.
Perlu mekanisme aksi dini
Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso menyatakan, ke depannya, fenomena El Nino ini akan semakin sering terjadi dengan kekuatan yang lebih besar lagi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. El Nino sendiri bukan merupakan kejadian baru di Indonesia, namun sudah terjadi pada tahun 1982, 1997, 2015, dan juga 2023.
Karena fenomena ini merupakan pola yang terus berulang, maka dari itu seharusnya fenomena ini bisa diantisipasi dengan baik. Jika tidak diantisipasi, dampaknya akan meluas, seperti contohnya kekeringan akan menyebabkan tanaman gagal panen atau tertunda, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan masalah kesehatan, dan akhirnya menimbulkan tekanan harga pangan.
“Yang ingin saya tekankan adalah, karena polanya berulang dan dapat diprediksi, kerugian besar pada setiap siklus menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada ketiadaan informasi, tetapi kelemahannya adalah ketiadaan mekanisme aksi dini,” ucap Djoko.
Djoko pun mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan berbasis risiko, di mana waktu tindakan diambil sebelum bahaya dalam hal ini El Nino terjadi. Kebijakan berbasis risiko ini harus bertumpu pada sains, termasuk proyeksi iklim yang harus diperbarui secara berkala sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh sektor dalam menyusun langkah adaptasi.
Sejumlah negara seperti Jepang dan Amerika Serikat sendiri telah menyediakan proyeksi iklim secara formal setiap waktu lima tahun, sementara Indonesia dinilai masih tertinggal dalam hal tersebut.
“Siklus enso tidak lagi dapat diberlakukan sebagai anomali langka, jadi sebelum ada climate change El Nino ini sudah ada, tapi yang sekarang terjadi adalah tidak lagi dapat diberlakukan sebagai anomali langka karena frekuensinya akan sering, maka diperlukan kebijakan berbasis risiko,” tegasnya.
