Perubahan iklim, musim kemarau, ditambah dengan adanya fenomena El Nino yang berpotensi semakin menguat, mendorong perusahaan air minum khususnya badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meninggalkan strategi pengelolaan yang selama ini berorientasi pada kondisi normal. Perusahaan penyelenggara layanan air minum pun dituntut menerapkan strategi berbasis risiko.
Sebagaimana diketahui, El Nino sendiri memberikan dampak terhadap perusahaan air minum akibat terjadinya penurunan debit air baku dari sungai dan waduk secara drastis. Selain itu, biaya operasional untuk pengolahan pun meningkat, begitu juga dengan kekeringan berkepanjangan yang mengganggu kontinuitas layanan air bersih ke pelanggan.
Dampak terasa dan merata
Wakil Ketua Bidang Sosial, Mitigasi Bencana & Perubahan Iklim Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Agustan mengatakan, perubahan iklim ini dampaknya sudah dirasakan oleh hampir seluruh penyelenggara pelayanan air minum di Indonesia. El Nino yang sudah terjadi beberapa kali ini menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan mempersiapkan strategi baru.
“Kondisi ini menuntut kita untuk mengubah cara berpikir dari sekadar mengelola operasional harian menjadi mengelola risiko secara sistematis,” kata Agustan, Senin (10/08/2026).
Perubahan paradigma ini menjadi semakin penting ke depannya. Sebab, risiko gangguan terhadap layanan air minum kini datang dari akibat perubahan iklim yang mampu mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air baku. Artinya, penyelenggara pun harus benar-benar mempersiapkan langkah antisipasi, sebelum dampak dari kekeringan yang terjadi ini mengganggu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“BUMD air minum harus memiliki sistem mitigasi risiko yang komprehensif mulai dari pemantauan sumber air baku, pengendalian kehilangan air, penyediaan sumber air alternatif, penyusunan rencana kontingensi, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah, BMKG, pengelola sumber daya air, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Saat ini berdasarkan data dari Perpamsi, tercatat ada sebanyak 447 badan usaha atau perusahaan penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) atau PDAM di seluruh wilayah Indonesia, mayoritas pun merupakan BUMD baik berbentuk perusahaan umum daerah (Perumda) ataupun perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
Jika dihadapkan dengan ancaman kekeringan, para perusahaan ini memiliki tantangan dalam membangun ketahanan air minum nasional. Maka sebenarnya, perlu adanya perubahan struktural yang dilakukan demi menghadapi risiko kekeringan sekaligus membangun ketahanan air minum.
Beralih ke mode bertahan proaktif
Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung, Balikpapan Yudhi Saharuddin menceritakan, Kota Balikpapan tanpa adanya fenomena El Nino maupun kemarau berkepanjangan saja sudah menghadapi defisit air baku. Sehingga saat ini, risiko kekurangan air berpotensi jauh lebih besar ketika El Nino dan kemarau terjadi di waktu yang sama.
“Sejarah memaksa kita meninggalkan pendekatan business as usual. Pengalaman kita terkait dengan krisis El Nino tahun 2024 mengajarkan bahwa ketidakpastian iklim ini tidak bisa dijawab dengan asumsi normal. Di tahun 2026, kita harus beralih dari mode reaktif menjadi mode bertahan secara proaktif,” ucap Yudhi.
Ada sejumlah hal yang mendorong penyelenggara SPAM di Indonesia untuk bertindak tidak seperti biasanya. Selain dari penurunan curah hujan, faktor lain datang dari terjadinya penguapan pada permukaan waduk yang meningkat secara tajam bahkan hingga melebihi 6 mm per harinya. Kondisi ini mempercepat deplesi volume tampungan secara progresif sebelum puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan September 2025.
“Selain itu, banyak PDAM memiliki margin operasional yang sangat tipis antara kapasitas terpasang dan kebutuhan riil, sehingga anomali iklim sekecil apa pun dapat memicu kegagalan distribusi masif,” ungkapnya.
Menurunkan produksi demi keberlanjutan operasi
Perumda Tirta Manuntung Balikpapan saat ini beroperasi menggunakan air waduk utama dari Waduk Manggar dengan kemampuan produksi 1.150 liter per detik (lps) dan Waduk Teritip sebagai penopang sekunder dengan kapasitas produksi 220 liter per detik.
Dengan kondisi perubahan iklim seperti saat ini, dijelaskan oleh Yudhi, tentu sangat berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat, di mana saat ini Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melayani 122.566 sambungan rumah.
“Nah seluruh infrastruktur utama bersifat tadah hujan, yang mana margin operasionalnya sangat tipis. Sehingga kami perlu melakukan persiapan ekstra dalam hal menghadapi fenomena yang luar biasa di mana hal tersebut juga sudah pernah kami alami di tahun 2024,” lanjut Yudhi.
Perumda Tirta Manuntung Balikpapan kembali menerapkan strategi soft landing dengan mengurangi volume produksi secara bertahap demi memperpanjang usia layanan waduk. Jika dibandingkan dengan paradigma lama, produksi dilakukan secara maksimal hingga air waduk mendekati dead storage atau batas kritis yang dapat mencapai 1.150 lps, namun kini perusahaan memilih menurunkan produksi menjadi sekitar 1.000 lps.
Rencana penurunan ekstraksi air dilakukan secara bertahap sejak April 2026, di mana ekstraksi direncanakan hanya dilakukan sebesar 90% pada April, 85% pada Mei, dan 80% pada Juni. Namun pada saat itu curah hujan masih cukup sehingga membuat kondisi waduk terbantu.
Tetapi memasuki bulan Juli hingga Desember, perusahaan menerapkan mode bertahan dengan membatasi ekstraksi maksimal 75%, strategi ini dirancang untuk menjaga keberlangsungan layanan setidaknya sampai pergantian tahun nanti.
“Menghadapi El Nino 2026 menuntut kita bertindak di luar kebiasaan. Strategi soft landing 75% bukan sekadar pilihan teknis, melainkan satu-satunya jalan rasional untuk memastikan bahwa di tengah kekeringan paling ekstrem, akses masyarakat terhadap air bersih tetap terjaga melalui kedisiplinan dan kekuatan sinergi lintas instansi,” tegasnya.
Optimalisasi peran bendungan
Tetapi, keberhasilan dalam menghadapi dan mitigasi El Nino ini tidak hanya merupakan perusahaan penyelenggara saja, melainkan hasil kolaborasi dengan seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyediakan data cuaca secara real time, Balai Wilayah Sungai (BWS) yang mempersiapkan regulasi ekstraksi darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memberikan dukungan logistik, dan juga pemerintah kota yang memberikan legitimasi status darurat.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga tengah mengoptimalkan peran dari bendungan untuk menjaga ketersediaan air di musim kemarau yang semakin panjang akibat fenomena El Nino ini.
“Kementerian PU terus mengoptimalkan operasi bendungan dan infrastruktur sumber daya air agar kebutuhan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang optimal, kami memastikan pasokan air bagi masyarakat tetap aman dan berkelanjutan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Sabtu (08/08/2026).
Pengoptimalan peran bendungan salah satunya dilakukan di Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan, demi mengatur pemanfaatan air supaya kebutuhan masyarakat, sektor pertanian, maupun lingkungan dapat tetap terpenuhi dengan baik. Bendungan Tapin sendiri dikelola oleh BWS Kalimantan III, yang saat ini memiliki volume tampungan sebesar 35.957.287 (m3) atau 68,12% dari kapasitas Tampungan Muka Air Normal.
Pengelola waduk dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino menerapkan pola operasi dengan mempertahankan ketersediaan air sesuai dengan Rencana Tahunan Operasi Waduk atau menjaga elevasi muka pada batas operasi normal.
Selain itu, kontinuitas air baku dan aliran sungai dengan suplai konstan pada potensi air baku sebesar 500 lps, membuat bendungan tetap menjaga pasokan air bakunya dan mempertahankan debit pemeliharaan sungai.
Selain optimalisasi waduk, Kementerian PU juga melakukan penanganan di 492 titik wilayah yang mengalami kekeringan, di mana 105 di antaranya merupakan lokasi sawah seluas 22.210 hektare dan 387 lokasi lainnya merupakan lokasi permukiman untuk melayani air bersih bagi 155.228 jiwa. Adapun lokasinya berada di Pulau Sumatra, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” ucapnya.
Waspada krisis air minum
Sementara itu, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Raymond Valiant mengungkapkan, dalam semester I-2026 saja, sudah ada 60 kejadian krisis air minum, di mana 43 dari 54 kabupaten terdampak berada di Pulau Jawa. Fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia sendiri cenderung cukup kuat, tercermin dari Southern Oscillation Index (SOI) yang menunjukkan nilai negatif, sementara wilayah barat Indonesia berada pada kondisi positif, sehingga berpotensi menekan curah hujan secara nasional dengan dampak yang lebih terasa di wilayah Pulau Jawa.
“Krisis air minum itu justru terjadi di tempat di mana kita sebenarnya memiliki cadangan air baku yang besar, contohnya di Bogor yang ada lebih dari 80 ribu jiwa yang telah terpengaruh dari krisis air minum, dan Bekasi di mana ada 50 ribu jiwa yang terpengaruh langsung oleh krisis ketersediaan air minum,” ujar Raymond.
Dijelaskan olehnya, fenomena El Nino ini menimbulkan perubahan pada curah hujan. Ketika curah hujan turun, maka akan timbul gangguan pada siklus hidrologi yakni ketersediaan air baku baik dari sisi sumber permukaan maupun air tanah. Risiko dari turunnya ketersediaan air baku ini pada akhirnya dapat memicu krisis air minum.
Tekanan ketersediaan air ini paling dirasakan di Pulau Jawa yang menampung hampir 60% dari populasi Indonesia. Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015 lalu, potensi air permukaan di Pulau Jawa hanya sekitar 1.600 meter kubik per kapita per tahun, atau sekitar 10% dari rata-rata nasional. Kondisi ini membuat Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah yang sangat rentan.
“Maka tidak heran jika pada saat ini ada 415 kecamatan di Pulau Jawa yang statusnya awas, bila itu dikaitkan dengan ketersediaan air permukaan dan juga air tanah,” katanya.
Atasi kendala dan bangun ketahanan air nasional
Raymond menjelaskan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, secara nasional terdapat sekitar 34 BUMD Kalimantan, 8 BUMD di Maluku, 8 BUMD di Maluku Utara, 36 BUMD di Sulawesi, 8 BUMD di Nusa Tenggara Timur, dan 6 BUMD di Nusa Tenggara Barat yang berisiko mengalami gangguan ketersediaan air baku akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
“Risiko kekeringan akan semakin tinggi, dan kita tidak bisa menjalankan bisnis layanan air minum ini seperti biasanya, jadi hanya business as usual,” tegasnya.
Membangun ketahanan air minum nasional di Indonesia, khususnya terkait dengan menghadapi fenomena El Nino, menurutnya perlu membangun ketahanan secara korporasi. Akan tetapi, ada beberapa masalah struktural yang masih menjadi tantangan bagi BUMD air minum nasional.
Dari 447 penyelenggara air minum, sebanyak 83,8% memiliki jumlah sambungan rumah di bawah 50 ribu, sementara tingkat non-revenue water masih berada di kisaran 22%-28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD skala usahanya masih relatif kecil. Mayoritas BUMD juga dikatakan belum menerapkan full cost recovery, bahkan sekitar 30% di antaranya masih mengalami kerugian.
Keterbatasan skala usaha dan kemampuan finansial ini menjadi tantangan ketika perusahaan dituntut untuk meningkatkan investasinya dalam menghadapi risiko kekeringan.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Raymond pun mengusulkan sejumlah solusi yang bisa dilakukan perusahaan untuk waktu jangka pendek. BUMD air minum perlu meninggalkan pola pengelolaan lamanya dengan menerapkan prosedur khusus dalam menghadapi kekeringan, selain itu ketahanan layanan juga dapat diperkuat melalui optimalisasi kapasitas pengolahan air dan pemeliharaan infrastruktur, begitu juga melakukan manajemen tekanan dan non-revenue water.
“Manajemen tekanan dan mengurangi non-revenue water ini persoalan klasik dan sering kita temui pada banyak BUMD air minum di Indonesia. Tapi ketika berhadapan dengan krisis air baku, maka mau tidak mau ya mengurangi losses ini adalah salah satu cara untuk menghemat air,” tegasnya.
Sementara untuk jangka panjang, konsolidasi BUMD air minum dengan melakukan merger penuh atau holding berbasis RISPAM bisa dilakukan guna mencapai ambang 50 ribu sambungan rumah. Selain itu, rekonsiliasi aset dan ekuitas, serta integrasi hulu dan hilir dengan melakukan sinkronisasi sumber air baku dengan operator distribusi juga perlu dilakukan.
