Kondisi dunia usaha akhir-akhir ini ternyata dimaknai berbeda oleh dua survei yang dilakukan dua lembaga tepercaya. Dari kedua survei ini menemukan, di satu sisi, indikator makroekonomi menunjukkan aktivitas lapangan usaha melaju lebih pesat. Di sisi lain, keyakinan pengusaha justru melemah akibat respons Pemerintah yang kurang mantap menghadapi ketidakpastian dan merosotnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi RI.
Dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan II yang ditujukan terhadap 3.300 responden, Bank Indonesia (BI) menyimpulkan, indikasi kinerja dunia usaha meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha di kuartal II-2026 sebesar 12,97% lebih tinggi dari 10,11% di kuartal I-2026.
Peningkatan kegiatan usaha versi Bank Sentral
Pada triwulan ini, BI mencatat peningkatan kegiatan usaha terutama trerjadi di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sejalan dengan panen tanaman pangan yang masih berlangsung di sejumlah provinsi. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian pun mengalami kenaikan sejalan dengan curah hujan yang menurun.
“Pada triwulan III-2026, responden memprakirakan kegiatan usaha tetap terjaga dengan SBT 11,75% meski lebih rendah dibandingkan triwulan II-2026. Kegiatan usaha meningkat antara lain didukung kinerja industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi seiring berlanjutnya pengerjaan sejumlah proyek,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Jumat (17/7/2026).
Di samping indikator SBT, SKDU Q2 2026 menemukan 22,78% responden menilai kondisi likuiditas perusahaan di kuartal ini lebih baik daripada triwulan lalu. Kesehatan keuangan perusahaan inipun diikuti kemampuan perusahaan mencetak laba tetap baik di level 11,87%, meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 14,87%.
Dengan prospek ekonomi yang terjaga, SKDU menemukan jumlah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi pada Semester I 2026 masih cukup kuat, meski persentase responden yang menyatakan telah berinvestasi berada di level 18,86%, lebih rendah dari Semester II 2025 sebesar 24,83%.
“Dari sisi nilai investasi, SKDU mengindikasikan saldo bersih nilai investasi sebesar 51,16% pada semester I lebih rendah dari semester II 2025 di level 65,29%. Namun, jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan semester I 2025 sebesar 48,9%,” imbuh Ramdan.
Ada tekanan permintaan dan biaya
Meski indikator makroekonomi menunjukkan keadaan yang tetap cemerlang, situasi yang berbeda secara mencolok tergambar dalam hasil Survei Kadin Business Pulse Q2 2026 yang dirilis Rabu (15/7/2026). Survei yang dilaksanakan antara 13-30 Juni 2026 terhadap 278 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari 27 provinsi ini mendeteksi kondisi bisnis, regulasi, birokrasi, kebijakan pemerintah, hingga daya beli masyarakat.
Dari penelitian tersebut, 47,1% pelaku usaha menilai kondisi bisnis triwulan II-2026 memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya. Jumlah ini naik dari persentase 40,5% pada survei Q1-2026. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan 50,6% menilai kondisi bisnisnya memburuk.
Sementara itu, sektor industri melemah lebih tajam. Sebanyak 51,8% pelaku usaha menilai kondisi sektor industri memburuk, naik dari 44,3% pada Q1-2026. Dihadapkan pada kontraksi indeks PMI Manufaktur dari 50,0 menjadi 46,9, situasi ini memperkuat indikasi tekanan permintaan dan biaya yang semakin dirasakan pada sisi produksi.
Di sisi lain, 43,5% pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, naik dari 39,0% pada Q1-2026, sementara yang berencana berinvestasi turun menjadi 34,4% dari 38,6%.
Birokrasi dan regulasi masih menempati urutan nomor wahid sebagai tantangan tertinggi, dengan kenaikan jumlah dari 14,3% responden pada Q1 2026 menjadi 16,4% pada kuartal kedua. Salah satu penyebab kenaikan ini adalah aturan RKAB sektor pertambangan yang menggeser “kebijakan pemerintah” yang sebelumnya menjadi tantangan utama.
Kendati demikian, pasar dan teknologi tetap menjadi sumber optimisme. Sebanyak 26,6% responden menilai perkembangan pasar menjadi pendorong utama perkembangan positif bisnis, didukung membaiknya kondisi pasar internasional seiring meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Eksekusi pemicu faktor kepercayaan
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan, sepanjang kuartal II 2026 dunia usaha menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik akibat konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kepastian regulasi, daya beli masyarakat, hingga kenaikan biaya energi.
Namun, ia menilai perhatian investor global terhadap Indonesia kini tidak lagi berfokus pada besarnya potensi ekonomi, melainkan pada kemampuan Indonesia dalam merealisasikan berbagai kebijakan.
"Sekarang dunia luar tidak lagi menanyakan potensi Indonesia. Mereka sudah paham dan percaya. Yang selalu ditanyakan adalah apakah Indonesia bisa mengeksekusi kebijakannya, apakah regulasinya memiliki kepastian, dan apakah Indonesia punya talenta untuk mencapai Indonesia Emas,” ujarnya.
Menurut Anindya, kondisi tersebut justru mendorong Kadin untuk semakin aktif turun ke berbagai daerah guna memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus menyampaikan berbagai informasi dan advokasi kebijakan.
Selain itu, ia melihat tekanan geopolitik global mulai mereda, disertai munculnya sentimen positif terhadap Indonesia. Anindya menilai Indonesia tengah memasuki fase transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis sumber daya manusia.
“Indonesia sedang bertransformasi dari natural resources based menjadi human resources based. Dalam setiap transisi tentu ada tantangan, sehingga kita harus menyiapkan peningkatan kualitas SDM,” tuturnya.
Di sisi lain, Anindya menilai dunia usaha perlu beradaptasi menghadapi tatanan ekonomi global yang baru (new equilibrium). Menurutnya, kondisi tersebut harus dihadapi secara realistis dengan tetap menjaga optimisme.
“Ini adalah equilibrium baru. Kita tentu menginginkan rupiah menguat dan suku bunga turun, tetapi kita juga harus melihat kondisi apa adanya dengan kepala dingin. Biasanya setelah satu hingga tiga tahun, ketika kepercayaan kembali, situasi akan berbalik arah,” ujar Anindya.
Stabilitas kurs hingga peningkatan daya beli
Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian mengatakan, hasil survei menunjukkan sentimen dunia usaha pada kuartal II 2026 mengalami pelemahan dibandingkan kuartal sebelumnya. "Pelemahan rupiah dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi concern utama pelaku usaha di kuartal ini,” ujar Fakhrul.
Dari sisi operasional, pelemahan rupiah dinilai memberikan tekanan terbesar terhadap kenaikan biaya usaha. "Di sisi lain, pelaku usaha belum bisa sepenuhnya meneruskan kenaikan harga bahan baku karena daya beli masyarakat belum terlalu membaik,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei tersebut, ia merekomendasikan empat langkah prioritas yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membangun kembali optimisme dunia usaha. Yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memberikan kepastian regulasi, menghadirkan arah kebijakan fiskal yang jelas, serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui dorongan fiskal yang kuat dan kredibel.
Ia juga berharap berbagai ketidakpastian regulasi, terutama yang berkaitan dengan sektor komoditas unggulan, dapat segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja ekspor maupun neraca berjalan Indonesia.
“Kalau dari dunia usaha tentu harapannya secepatnya. Ketidakpastian regulasi, terutama yang terkait komoditas unggulan, harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu ekspor dan memberi tekanan terhadap rupiah,” ujarnya.
Penyelamatan pada sektor usaha paling rentan
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute Mulya Amri menambahkan, pemerintah perlu memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah, kepastian arah kebijakan, serta penyederhanaan birokrasi mengingat ketiga hal tersebut menjadi sumber tekanan sekaligus harapan utama pelaku usaha di tengah pelemahan sentimen bisnis.
Selain itu, dukungan afirmatif seperti kemudahan akses pembiayaan perlu diarahkan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang paling rentan. Sosialisasi ICA-CEPA juga perlu diperluas agar manfaat perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha.
“Tugas kita bersama adalah memastikan kepastian kebijakan hadir lebih cepat dari tekanan yang dirasakan pelaku usaha, sekaligus memperluas sosialisasi agar peluang seperti ICA-CEPA benar-benar dapat dimanfaatkan, khususnya oleh usaha kecil dan menengah yang paling rentan,” kata Mulya.
