Juni 2026 menjadi periode paling suram pasar keuangan dan moneter Indonesia. Bursa saham memerah selama berhari-hari dan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai titik terendah. Investor asing beramai-ramai melepas asetnya di Indonesia (Sell Indonesia). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun terdepresiasi sangat dalam.
Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal tahun sudah menunjukkan sinyal penurunan. Terutama setelah IHSG mencapai level tertingginya di angka 9.134,70 pada 20 Januari 2026. IHSG lalu mencapai titik terendahnya di angka 5.342,14 pada 8 Juni 2026. IHSG turun hampir 42% dalam kurun 5 bulan. IHSG pada 8 Juni 2026 bukan hanya menjadi yang terendah sepanjang 2026 yang baru berjalan satu semester, tapi juga yang terendah setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Seiring dengan anjloknya IHSG, investor asing juga beramai-ramai melepas kepemilikan sahamnya di Indonesia. Per 8 Juni 2026, nilai penjualan saham oleh asing secara kumulatif sejak awal tahun (year to date/ytd) tercatat mencapai Rp 61,808 triliun (net sell). Hingga akhir pekan lalu yang memasuki awal Juli, tekanan jual bersih oleh investor asing terus berlanjut dan meningkat menjadi Rp 74,42 triliun (2 Juli 2026).
Besarnya aliran kapital asing yang keluar (outflow) ini memberi tekanan pada rupiah. Pada 5 Juni 2026, kurs rupiah mengalami pelemahan yang sangat dalam dengan tembus Rp 18.039 per dollar AS. Rupiah telah terdepresiasi sekitar 7,9% sejak awal tahun. Jika dibandingkan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, rupiah telah melemah 17%. Hingga akhir pekan lalu, rupiah sedikit menguat, bertengger di angka kurs Rp 17.900-an.
Untuk mengatasi gejolak nilai tukar rupiah, meredam aliran dana keluar, serta menjaga target inflasi, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas kebijakan moneter menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak tiga kali dalam rentang satu bulan.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Mei 2026, BI menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Selanjutnya, dalam RDG Mingguan pada 9 Juni 2026, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5%. Tak lama kemudian, pada RDG 17-18 Juni 2026, BI menaikkan kembali BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%.
Situasi Perekonomian Mengkhawatirkan
Gejolak di pasar keuangan ini diikuti dengan seksama oleh para eksekutif dan pemimpin di dunia usaha. Indikator-indikator makroekonomi tentunya berpengaruh langsung terhadap operasional industri/bisnis.
Dalam Survei Dunia Usaha terkait kondisi perekonomian terkini yang dilakukan Tim SUAR pada 12 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026, mayoritas responden yang merupakan para eksekutif dan pemimpin perusahaan ini mengungkapkan betapa buruknya kondisi yang dialami banyak sektor usaha.
Dari skala 1 hingga 10, responden memberikan angka 3 hingga 10 untuk menggambarkan buruknya kondisi perekonomian Indonesia dampak dari kemerosotan IHSG dan nilai tukar rupiah. Jika penilaian dibagi ke dalam tiga kategori, yakni agak buruk (nilai 1-4), buruk (nilai 5-7), dan sangat buruk (nilai 8-10), sebagian besar atau 45,5% menyatakan perekonomian Indonesia kondisinya buruk. Selanjutnya, yang menyatakan kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk sebanyak 42,4% dan yang menganggap agak buruk sebanyak 12,1%.
Kondisi demikian membuat para responden khawatir dengan perkembangan ke depan. Dari skala 1 hingga 10, responden memberikan angka 3 hingga 10 untuk menggambarkan seberapa khawatirnya mereka gejolak pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha.
Jika penilaian dibagi ke dalam tiga kategori, yakni agak khawatir (nilai 1-4). Khawatir (nilai 5-7), dan sangat khawatir (nilai 8-10), porsi terbesar menyatakan sangat khawatir terhadap kondisi rill dunia usaha saat ini (60,6%). Sebanyak 33,3% menyatakan khawatir dan 6,1% menganggap agak khawatir saja.
Tingkat kekhawatiran yang tergolong tinggi ini menggambarkan betapa luas dampak yang ditimbulkan gejolak di pasar keuangan dan moneter terhadap riil dunia usaha. Hal ini bisa dimaklumi lantaran operasional perusahaan terutama yang terkait dengan kinerja ekspor dan impor bergantung pada nilai tukar rupiah. Kinerja ekspor berpotensi melemah karena produksi dihadapkan pada tekanan biaya tinggi.
Keluarnya dana investor asing dari perusahaan yang melantai di bursa secara besar-besaran juga memengaruhi kepercayaan publik dan rencana strategis perusahaan ke depannya. Tekanan terhadap emiten di pasar modal ini akan tercermin dalam kinerja keuangan emiten triwulan kedua.
Buruknya Disiplin Fiskal Pemerintah
Kondisi perekonomian Indonesia yang mengkhawatirkan ini menurut responden terjadi karena berbagai faktor, internal dan eksternal. Faktor utamanya adalah buruknya disiplin fiskal pemerintah (42,4%). Hal ini bersumber antara lain dari tata kelola program pemerintah berbiaya besar yang diragukan efektivitasnya oleh masyarakat.
Sejumlah program mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Narasi tersebut dipertegas pula dengan ditangkapnya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua orang wakilnya oleh Kejaksaan Agung pada awal Juni lalu. Mereka menjadi tersangka karena kasus korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Hingga awal Juli, setidaknya telah ditetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus korupsi MBG ini.
Banyaknya protes dari masyarakat pada akhirnya menuai ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Faktor hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor asing terhadap pemerintah turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi negara (9,1%).
Faktor penyebab lainnya dengan persentase yang cukup tinggi adalah keluarnya modal asing dari pasar Indonesia (24,2%). Faktor geopolitik global juga memperburuk perekonomian Indonesia (9,1%). Perang AS-Israel terhadap Iran telah memengaruhi rantai pasok energi global dan pada Indonesia imbasnya berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kenaikan harga BBM ini mengancam inflasi menjadi tinggi.
Peran negara yang makin dominan juga menjadi salah satu penyebab (9,1%). Hal ini terkait dengan pengaturan ekspor komoditas unggulan satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Kepercayaan, Kunci Perbaikan Ekonomi
Selain mengidentifikasi faktor penyebab suramnya perekonomian negara, menurut hasil survei, solusi yang dapat meredam gejolak pasar keuangan sangat terkait erat dengan perbaikan tata kelola fiskal pemerintah. Sebanyak 27,3% responden menyatakan solusi terletak pada upaya mengetatkan belanja negara.
Porsi yang sama menyatakan solusi dengan menghentikan program MBG (27,3%). Ada pula solusi lainnya yang juga terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah, yaitu meningkatkan penerimaan negara (12,1%).
Solusi yang bertumpu pada soal kapasitas negara ini menggarisbawahi bahwa persoalan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola ruang fiskal. Solusi ini juga terkait erat dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Banyak analis yang menyatakan bahwa kondisi keterpurukan ekonomi sangat berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah. Peran negara yang kian dominan lewat Danantara juga membuat pelaku usaha dan investor menjadi was-was. Pemerintah perlu memperbaiki program kerja yang berdampak buruk pada perekonomian, terutama yang berpotensi mengganggu disiplin fiskal.
Perhatian pelaku usaha pada faktor geopolitik global akan bergeser seiring redanya konflik di Timur Tengah memasuki paruh kedua tahun ini. Namun demikian, kondisi perekonomian akan fokus melihat pada risiko yang akan dihadapi korporasi akibat kebijakan pemerintah.
Dinamika nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga BI dan The Fed, hingga proses review oleh MSCI selanjutnya perlu dipantau dan diantisipasi. Gejolak di pasar keuangan mulai mereda setelah lembaga pemeringkat global MSCI pada 24 Juni 2026 mempertahankan posisi Indonesia tetap berada dalam Emerging Market (pasar berkembang). Tidak terdegradasi ke Frontier Market (pasar perintis), setidaknya hingga bulan November karena MSCI masih menyoroti isu transparansi kepemilikan saham emiten di BEI.
Namun, memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat menjadi kunci perbaikan ekonomi.
Metodologi
Survei Dunia Usaha mengenai kondisi perekonomian Indonesia 2026 dilakukan pada 12 Juni–1 Juli 2026. Narasumber (responden) dipilih secara purpossive sampling dari kalangan dunia usaha. Posisi/jabatan narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga owner/founder.
Baca juga:
Gianie
