Tim SUAR selama periode 12 Juni 2026 hingga 2 Juli 2026 melakukan survei kepada sejumlah eksekutif dan pemimpin perusahaan untuk menilai kondisi perekonomian saat ini yang didera tekanan dari berbagai sisi. Responden dipilih secara purposive sampling.
Dari skala 1 hingga 10, beragam jawaban diberikan responden untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini dengan rentang 3 hingga 10. Semakin besar angka, semakin buruk penilaian terhadap perekonomian saat ini.
Penilaian terhadap kondisi perekonomian saat ini, terutama yang terjadi di pasar keuangan dan moneter, juga memunculkan kekhawatiran akan berimbas pada kondisi riil dunia usaha.
Kekhawatiran tersebut cukup beralasan jika membaca indeks Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia. S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia Juni 2026 turun ke level 46,9 dari level 50 pada bulan sebelumnya.
PMI merupakan indikator yang mengukur performa manufaktur dan jasa. Angka PMI di bawah 50 mencerminkan aktivitas manufaktur berada dalam kondisi kontraksi, sebaliknya jika di atas 50 menunjukkan manufaktur dalam kondisi ekspansi.
Penurunan PMI pada bulan Juni ini merupakan yang ketiga kalinya sejak awal tahun. Angka PMI Indonesia sempat berada di level lebih tinggi, yakni 53,8 pada Februari 2026.
Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meredam pemburukan situasi. Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) setidaknya telah menaikkan suku bunga acuan BI sebanyak tiga kali selama Mei-Juni ke level 5,75%. Dari sisi fiskal, pemerintah mengevaluasi program-program yang menuai kritik masyarakat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di pasar modal, pemerintah bersama regulator berusaha terus memperbaiki tuntutan transparansi yang dikehendaki lembaga pemeringkat global MSCI yang secara berkala mengevaluasi saham-saham emiten.
Kalangan dunia usaha pun menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Di lapangan, setiap perusahaan bersiasat dalam menjalankan bisnis agar bisa berkelanjutan dan adaptif terhadap semua tantangan.
Respons Kekhawatiran Beragam
Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir belum sepenuhnya menggoyahkan keyakinan kalangan dunia usaha terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Meski mengakui volatilitas pasar keuangan meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional, pembiayaan, hingga sentimen investasi, banyak pelaku usaha memilih fokus memperkuat fundamental bisnis sambil menaruh harapan kepada pemerintah dan regulator untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Sejumlah perusahaan dari berbagai sektor menunjukkan tingkat kekhawatiran yang relatif beragam. Sebagian menilai tekanan yang terjadi lebih banyak dipicu faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan arus modal global, sementara sebagian lain menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan domestik untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Direktur PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) Arvin Fibrianto Iskandar menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam kategori relatif terkendali meski pasar keuangan bergejolak.
Pada skala 1 hingga 10, Arvin memberikan tingkat kekhawatiran di angka 4. Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan regulator mulai menunjukkan perbaikan sehingga belum menimbulkan kekhawatiran berlebihan terhadap prospek usaha perusahaan.
"Masih netral. Sudah ada beberapa perbaikan dari pemerintah dan regulator sehingga kami tidak begitu khawatir," ungkap Arvin dalam keterangannya kepada SUAR.
Menurut Arvin, pelemahan IHSG dan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran hingga keputusan rebalancing MSCI pada awal tahun yang kemudian diikuti lembaga pemeringkat lainnya.
Sebagai pengembang properti, GPRA lebih berharap adanya dukungan dari sektor perbankan untuk menjaga permintaan pasar residensial. Perseroan berharap bank dapat lebih fleksibel dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga lebih banyak pengajuan konsumen yang dapat disetujui.
Di tengah tantangan daya beli masyarakat dan pembiayaan yang belum sepenuhnya pulih, GPRA memilih menjalankan strategi bisnis secara lebih terukur sepanjang tahun ini. Perseroan tetap optimistis kebutuhan hunian masih tinggi meski keputusan pembelian masyarakat berlangsung lebih selektif.
Arvin juga menyatakan keyakinannya pemerintah mampu mengatasi kondisi tersebut, salah satunya melalui pengelolaan fiskal yang lebih disiplin, termasuk pengetatan belanja negara.
Pandangan berbeda disampaikan Direktur PT Trust Finance Indonesia (TRUS), Suhiwan Budiyanto. Menurutnya, pelemahan rupiah, penurunan IHSG, serta berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata terhadap dunia usaha melalui meningkatnya inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, dan naiknya biaya operasional perusahaan.
Bagi industri pembiayaan, kondisi tersebut juga mendorong kenaikan biaya dana (cost of fund) sekaligus meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran dari nasabah.
Menghadapi situasi tersebut, Trust Finance memilih memperketat manajemen risiko dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan serta memperkuat pemantauan terhadap sektor-sektor usaha yang paling rentan terdampak gejolak ekonomi maupun politik.
Perusahaan juga memastikan kebutuhan likuiditas operasional masih terjaga dengan baik tanpa bergantung pada pinjaman perbankan.
Terkait solusi pemulihan pasar, Suhiwan enggan memberikan rekomendasi secara spesifik. Menurutnya, pemerintah bersama regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memiliki langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi pasar. Karena itu, perseroan memilih fokus menjaga kinerja internal perusahaan.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) Melisa Patricia menegaskan perusahaan tidak ingin larut dalam kekhawatiran atas gejolak pasar keuangan dan memilih berkonsentrasi pada penguatan operasional bisnis.
Perseroan tetap percaya pemerintah maupun regulator mampu mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal-kuartal mendatang.
Meski demikian, Melisa mengakui konflik geopolitik global ikut memberikan tekanan terhadap pelemahan rupiah dan IHSG yang pada akhirnya berdampak pada biaya operasional perusahaan.
Menurutnya, kenaikan biaya energi memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan kenaikan harga bahan baku petrokimia karena energi memengaruhi hampir seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan air hingga distribusi produk.
Sebagai respons, pihaknya terus menjalankan berbagai langkah efisiensi melalui optimalisasi kapasitas produksi, penghematan energi, peningkatan produktivitas, diversifikasi pemasok, hingga memperkuat rantai pasok dengan mendekatkan fasilitas produksi ke pasar.
Di sisi komersial, perusahaan melakukan penyesuaian harga secara selektif dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat agar daya saing produk tetap terjaga.
Perseroan juga belum menerapkan strategi lindung nilai (hedging) terhadap harga energi maupun bahan baku. Sebagai gantinya, risiko fluktuasi harga dikelola melalui efisiensi operasional dan penguatan struktur rantai pasok yang dinilai masih efektif menghadapi volatilitas saat ini.
Optimisme dan Harapan
Di tengah kondisi tersebut, CLEO tetap optimistis terhadap prospek industri air minum dalam kemasan (AMDK). Perseroan memproyeksikan permintaan akan tetap tumbuh seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang berada di kisaran 5-5,4%.
Melisa berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai negara agar tekanan global tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam di dalam negeri.
Di sisi lain, Corporate Communication PT Kalbe Farma (KLBF), Anka, menilai pelemahan pasar keuangan tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga dipicu oleh dinamika domestik.
Menurutnya, rebalancing MSCI, keluarnya dana asing (capital outflow), serta dominasi peran negara menjadi faktor utama yang menekan IHSG dan rupiah.
Ia juga berpandangan bahwa pasar modal dan bank sentral seharusnya menjaga independensi tanpa intervensi yang berlebihan. Menurutnya, perubahan di jajaran otoritas pasar modal setelah keputusan MSCI ikut memengaruhi persepsi investor asing sehingga arus keluar modal terus berlanjut.
Anka mengaku memiliki tingkat kekhawatiran sebesar 6 dari skala 10 terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Pelaku usaha belum melihat gejolak pasar keuangan saat ini sebagai ancaman yang mengganggu kelangsungan bisnis secara langsung.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah program populis apabila ingin mengembalikan kepercayaan investor. Menurutnya, penguatan rupiah dan IHSG yang sempat terjadi ketika muncul wacana penghentian sementara beberapa program pemerintah menunjukkan bahwa pelaku pasar sangat memperhatikan arah kebijakan fiskal.
"Kalau pemerintah tidak mengevaluasi program-program tersebut, kami pesimistis ekonomi akan cepat pulih. Yang paling penting sekarang adalah mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia," ujarnya.
Secara umum, pelaku usaha belum melihat gejolak pasar keuangan saat ini sebagai ancaman yang mengganggu kelangsungan bisnis secara langsung.
Pada umumnya perusahaan memilih memperkuat efisiensi operasional, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi maupun pembiayaan, serta menjaga fundamental perusahaan sambil menunggu efektivitas kebijakan pemerintah dan regulator dalam memulihkan stabilitas pasar serta mengembalikan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
