Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pendidikan, Ini Caranya

Sejumlah pakar mendesak perombakan total pada sistem pendidikan kewirausahaan di Indonesia agar tidak cuma mengajarkan teori dan rencana bisnis di atas kertas, tapi juga harus membentuk pola pikir adaptif serta keterampilan praktis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas.

Hal tersebut dilakukan di tengah tuntutan tuntutan dunua usaha untuk terus berinovasi, mengedepankan digitalisasi, keberlanjutan, hingga akses pembiayaan.

Menurut Head of International Research Group for Entrepreneur & Small and Medium Enterprise (SME) Universitas Paramadina Iyus Wiyadi menegaskan pola lama pendidikan wirauaha yang hanya mengajarkan business plan sudah ketinggalan jaman.

Hal tersebut dikarenakan dunia usaha berubah jauh lebih cepat daripada sistem pendidikan yang diterapkan.

“Saya ingin mengusulkan sebuah gagasan, mungkin kita perlu bergerak dari entrepreneurship education menuju yang benar-benar membentuk kemampuan kewirausahaan, dengan pendekatan yang lebih luas untuk membentuk manusia yang menciptakan solusi dalam kondisi yang penuh ketidakpastian,” kata Iyus dalam International Forum for Entrepreneurship Educators (IFEE) 2026 di Jakarta Timur, Rabu (19/08/2026).

Menurut dia, kewirausahaan ini harus dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk melihat suatu peluang, mengambil keputusan dalam ketidakpastian, mengoptimalkan sumber daya, beradaptasi, hingga menciptakan nilai ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pelaku UMKM tidak hanya dituntut lihai melihat peluang dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, tetapi juga harus berani mengambil keputusan di tengah ketidakpastian pasar.

Hal tersebut, katanya menjadi kunci utama agar UMKM lokal tidak sekadar bertahan hidup, melainkan sanggup bersaing dan bertransformasi ke level yang lebih tinggi.

“Seorang entrepreneur dapat menciptakan nilai finansial yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang negatif. Karena itu, hal tersebut tidak bisa lagi menjadi satu-satunya definisi keberhasilan kewirausahaan di abad ke-21,” tegasnya.

Harus berdampak positif

Iyus menilai, Indonesia membutuhkan pengusaha yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif.

Dengan pendekatan tersebut, kewirausahaan menjadi sangat berkaitan erat dengan prinsip keberlanjutan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Keberhasilan dari kewirausahaan ini tidak lagi cukup diukur dari seberapa cepat sebuah bisnis bertumbuh dan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan, tetapi sejauh mana sebuah usaha dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungannya.

“Negara kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak bisnis. Kita membutuhkan bisnis yang mampu menyelesaikan masalah nyata seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, inklusi keuangan, energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, perumahan yang terjangkau, akses digital, produktivitas, dan lapangan kerja,” jelasnya.

Peluang-peluang kewirausahaan ini pun sebenarnya dapat ditemukan dalam masalah-masalah yang belum sepenuhnya berhasil diatasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, perguruan tinggi menjadi bagian dari ekosistem kewirausahaan.

Perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan ini menurutnya adalah sebuah institusi yang menjadikan kewirausahaan sebagai bagian dari budaya akademik, di mana kampus perlu mendorong adanya kolaborasi lintas sektor.

“Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan tapi juga ekonomi. Artificial intelligence (AI) bukan hanya masalah teknologi tapi juga masalah sosial. Inklusi keuangan bukan hanya masalah perbankan tapi juga pendidikan. Karena itu, pendidikan lintas disiplin merupakan kebutuhan dalam membangun kewirausahaan,” tegasnya.

Jadi tulang punggung perekonomian Indonesia

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, dengan memberikan kontribusi sekitar 65% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, sektor UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% dari total investasi di Indonesia, membuat sektor ini menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Adrian Wijanarko mengatakan, berdasarkan jumlah tersebut, UMKM tidak dapat dipisahkan dengan agenda pembangunan Indonesia. Akan tetapi, UMKM masih memiliki sejumlah hambatan, khususnya mengenai akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Padahal, pemerintah sendiri sudah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) setiap tahunnya dengan jumlah yang sangat besar. 

“Namun tantangannya, bank tetap harus menilai apakah UMKM layak mendapatkan kredit atau tidak. Inilah perspektif utama dari sisi perbankan. Tantangan UMKM secara konvensional di Indonesia adalah mereka sering kali tidak memiliki agunan, tidak memiliki riwayat kredit, serta memiliki pencatatan keuangan yang terbatas atau bahkan tidak memiliki dokumentasi arus kas,” tambah Adrian.

Akar permasalahannya pun terletak pada produktivitas UMKM, terbatasnya data formal mengenai bisnisnya, UMKM diklasifikasikan sebagai usaha dengan risiko tinggi, dan kemudian berakibat mereka sulit mendapatkan akses pembiayaan formal.

“Pelaku UMKM memiliki data formal bisnis yang terbatas, tidak ada pembukuan, tidak ada laporan keuangan, dan riwayat kreditnya juga terbatas. Akibatnya, data yang dimiliki bank menjadi terbatas dan tidak dapat melakukan penilaian kredit secara tepat. Pada akhirnya, bank akan mengklasifikasikan UMKM sebagai berisiko tinggi,” lanjutnya.

Oleh karenanya,  kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, tetapi juga perlu diiringi dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

Keberlanjutan perlu disiapkan

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 Sandiaga Uno, yang juga merupakan Co-founder PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan Founder PT Recapital Advisor.

Sang pengusaha sekaligus politikus tersebut mengatakan, perubahan ekonomi dunia saat ini semakin didorong oleh inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan. Dorongan ini membuat pendidikan kewirausahaan harus mampu mempersiapkan generasi baru untuk berani dengan cepat menangkap sebuah peluang yang ada.

“Kita tidak boleh hanya mengajarkan kewirausahaan secara teori, tetapi juga harus mengajarkannya untuk berwirausaha dan melalui praktik, dengan mendorong peserta didik untuk mengambil tindakan secara langsung. Berpikir secara global, tetapi bertindak secara lokal,” kata Sandiaga.

Perkembangan teknologi sendiri harus dimanfaatkan untuk mencari ide produk baru ataupun cara baru dalam menyelesaikan masalah. Kehadiran teknologi yang semakin canggih menurut Sandiaga harus digunakan dan dimanfaatkan dalam mempercepat inovasi yang pada akhirnya mampu meningkatkan skala usaha.

Dengan pemanfaatan teknologi, pelaku usaha khususnya UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi, dengan meningkatkan daya saing produknya.

“AI, robotika, dan teknologi saat ini harus menjadi enabler atau pendukung untuk mempercepat kreativitas, inovasi, pengembangan model bisnis digital, pemasaran, dan perluasan skala usaha,” ujarnya.

Kewirausahaan sendiri menurutnya sangat berkaitan dengan hal kepercayaan. Sebuah produk yang berkualitas, ditambah dengan kepercayaan dari konsumen, menjadi sebuah modal penting bagi sebuah bisnis untuk berkembang.

“Saya melihat bahwa entrepreneurship pada akhirnya menjadi dampak, dampak ini bukan hanya soal keuntungan, kesuksesan pengusaha itu bukan dari uang yang ia hasilkan, tapi berapa jumlah lapangan kerja yang sudah ia ciptakan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah sampai saat ini juga masih terus mendorong para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas, salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. 

Pada bulan Juni 2026, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.519 triliun atau tumbuh sebesar 1,05% secara year-on-year, membaik 0,60% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026. Indeks inklusi keuangan Indonesia dalam survei yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meningkat menjadi 93,61% pada tahun 2026, dari yang sebelumnya 92,74% pada tahun 2025 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM secara signifikan. Bahkan, total pembiayaan UMKM ini ditargetkan dapat meningkat menjadi Rp2.000 triliun, sehingga para pelaku usaha yang selama ini masih kesulitan dapat memperoleh akses pembiayaan dalam skala yang lebih memadai.

“Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar. Sekarang kan financial welfare yang dikejar. Jadi mereka sudah literate, sudah inklusif, punya rekening,” kata Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/08/2026).