Negara-negara di Asia Tenggara perlu memperkuat integrasi ekonomi kawasan, disaat dunia sedang mengalami guncangan akibat perang tarif, meningkatnya rivalitas geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok global. Di tengah meningkatnya proteksionisme global, ASEAN dinilai perlu memperkuat koordinasi dan daya tawar kolektif.
Anggota Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sekaligus Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, dinamika global saat ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi semakin sering digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis suatu negara.
Dewi menegaskan, geoekonomi saat ini dijadikan war by other means, di mana masalah ekonomi dijadikan secara spesifik sebagai instrumen, sebagai economic statecraft, untuk mencapai agenda-agenda strategis yang biasanya menjadi fokus isu geopolitik.
"Bukan hanya fokus kepada kekuatan militer, tetapi secara khusus bukan hanya ekonomi sebagai resources yang menjadi sumber dari power suatu negara, tetapi jadi instrumen-instrumen itu sendiri," katanya dalam acara Seminar Nasional Posisi Strategis dan Implikasi terhadap ASEAN dan Indonesia di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Di acara yang digelar oleh Komisi Ilmu Sosial AIPI, The Habibie Center, dan Badan Keahlian DPR RI ini Dewi menjelaskan, perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya perang dagang, pembatasan teknologi, kebijakan de-risking dan de-coupling, hingga penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap berbagai negara.
Bersatu hadapi tekanan perdagangan negara lain
Situasi seperti ini, menjadi tantangan besar bagi ASEAN yang selama ini mengandalkan perdagangan internasional sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dewi mengatakan, sekitar 75% perdagangan negara-negara ASEAN masih dilakukan dengan mitra di luar kawasan, sementara perdagangan intra-ASEAN hanya sekitar 25%.
"Ekonomi yang terbuka menjadi kunci kesejahteraan negara-negara ASEAN. Ketika menghadapi proteksionisme, pilihan yang baik adalah memperluas pasar ASEAN itu sendiri," ujarnya.
Namun, menurut Dewi, ASEAN masih memiliki keterbatasan kelembagaan dibanding blok ekonomi lain seperti Uni Eropa. Ia mencontohkan ASEAN belum memiliki common external tariff maupun customs union, sehingga setiap negara anggota harus menghadapi tekanan perdagangan dari negara lain, secara individual.
"Konsekuesinya apa? ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi
secara kolektif, ketika menghadapi tekanan dari luar, misalnya ketika Amerika
Serikat menerapkan tarif dari antara 10 persen sampai 40 persen untuk negara-negara ASEAN," katanya.
Ia mencontohkan Uni Eropa yang memiliki mekanisme bersama melalui customs union. Dewi mengatakan ketika Presiden AS Donald Trump sempat mengancam mengenakan tarif terhadap Spanyol, kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara bilateral karena Spanyol merupakan bagian dari Uni Eropa yang memiliki tarif eksternal bersama.
Langkah awal yang sudah tepat
Dewi menilai kebijakan tarif Amerika Serikat menjadi titik balik bagi ASEAN untuk mengevaluasi pendekatan kawasan dalam menghadapi dinamika geoekonomi. Salah satu wujudnya adalah untuk pertama kalinya para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar pertemuan bersama guna membahas isu geoekonomi.
Selain itu, ASEAN juga membentuk ASEAN Geo-Economic Task Force yang dipimpin oleh ekonom Indonesia, Mari Pangestu, untuk merumuskan respons kawasan terhadap meningkatnya persaingan geoekonomi.
Task force tersebut mengusulkan berbagai langkah, termasuk penguatan integrasi ekonomi regional dan kajian pembentukan common external tariff secara bertahap bagi ASEAN.
"Jadi mulai 2025 karena tarifnya Amerika Serikat itu, itu menjadi pemicu. Ini buat pertama kali ASEAN semakin sadar ya bahwa harus mendekati masalah ini secara comprehensive regional security. Tantangan geopolitik dan geoekonomi ini memang menguji resiliensi kawasan, menggugat sentralitas ASEAN, menimbulkan kekhawatiran tentang relevansi ASEAN," katanya.
Isu bersama yang menjadi kompetisi
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani mengatakan, keterkaitan antara geopolitik dan ekonomi bukan merupakan fenomena baru. Menurutnya, perang maupun ekspansi wilayah sejak lama didorong oleh kepentingan ekonomi. Namun, globalisasi membuat hubungan keduanya semakin erat, karena menciptakan ketergantungan ekonomi antarnegara.
"Kalau dulu keterbatasan wilayah dan keterbatasan sumber daya ekonomi menjadi penyebabnya, sekarang ada faktor globalisasi yang makin menguat. Faktor ini juga menjadi pendorong dan memperkuat keterkaitan antara geopolitik dan geoekonomi," ujar Evi.
Menurut Evi, persaingan antarnegara besar kini tidak hanya terjadi melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui instrumen ekonomi, teknologi, dan penguasaan rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat berbagai persoalan global yang seharusnya diselesaikan melalui kerja sama, seperti perubahan iklim, ketahanan energi, kemiskinan, dan ketimpangan, justru menjadi bagian dari kompetisi geopolitik dan geoekonomi.
"Isu besar ini malah dijadikan bahan untuk kompetisi gitu. Akses kompetisi dan akses ketergantungan. Ini suatu yang membuat geopolitical rivalry dan geoeconomic rivalry itu bukan cuma sekedar masalah big powers, tapi ini masalah kita semua," katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Ia menambahkan, meningkatnya rivalitas geopolitik juga mendorong banyak negara untuk meninjau kembali strategi perdagangan dan investasinya. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu negara atau satu kawasan dinilai dapat meningkatkan risiko ketika terjadi konflik maupun gangguan rantai pasok.
Evi mengatakan kondisi tersebut mendorong sejumlah negara untuk memperluas hubungan ekonomi dengan berbagai kawasan. Ia mencontohkan negara-negara Eropa mulai meningkatkan kerja sama dengan Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya memperluas kemitraan di tengah meningkatnya persaingan global.
Memperkuat ketahanan kawasan
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Muhammad Takdir mengatakan, meningkatnya rivalitas negara-negara besar, membuat persaingan tidak lagi terbatas pada aspek keamanan dan militer. Menurutnya, hubungan saling ketergantungan antarnegara atau interdependence kini semakin sering dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi tawar masing-masing negara.
"Menguatanya intensitas strategic competition negara-negara besar tidak lagi terbatas pada isu keamanan. Ranah kompetisi great powers meluas ke berbagai aspek strategis geoekonomi lainnya yang menyiratkan ketergantungan. Sebut saja misalnya relasi dan stabilitas rantai pasok global, energi, energi pangan, kesehatan, mineral kritis, pemanfaatan teknologi tinggi, dan keuangan internasional," katanya.
Ia menilai negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menjadi pihak yang turut merasakan dampak dari memburuknya situasi geopolitik dan geoekonomi global, meski tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.
Menurut Takdir, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga sentralitasnya di tengah rivalitas negara-negara besar. Menurutnya, ASEAN memiliki modal berupa mekanisme kerja sama yang mampu mempertemukan negara-negara mitra dialog dalam satu forum, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas kawasan.
"ASEAN sebenarnya memiliki instrumen yang dapat menyuarakan ASEAN-led Mechanism. Mekanisme ini punya convening power dengan sentralitas ASEAN yang didukung 11 negara mitra dialog," ujarnya.
Selesaikan masalah internal dulu
Namun, menurutnya, agar dapat memainkan peran yang lebih besar, ASEAN perlu terlebih dahulu memperkuat konsolidasi internal. Ia mengingatkan kawasan harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan di dalam organisasi sebelum berupaya mengambil peran lebih luas dalam merespons dinamika global.
Prinsip tersebut sejalan dengan adagium foreign policy begins at home, yakni penguatan peran di tingkat internasional harus diawali dengan penguatan dari dalam.
Baca juga:
Tria Dianti
Ia menambahkan lingkungan strategis yang dihadapi ASEAN kini telah berubah dan tidak lagi bersifat kondusif. Setiap perubahan dalam peta geopolitik maupun geoekonomi global, menurutnya, selalu membawa konsekuensi yang harus diantisipasi.
"Setiap peta geopolitik maupun tabulasi geoekonomi yang dibentuk atau terbentuk selalu muncul dengan konsekuensi. ASEAN jangan menghindar ketika menghadapi konsekuensi tersebut," katanya.
