Rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal I-2026 telah menetapkan strategi deteksi dini masalah dalam sistem keuangan Tanah Air, menyusul meningkatnya ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global. Selain stabilitas, serangkaian strategi tersebut bertujuan memastikan momentum pertumbuhan ekonomi RI berlanjut hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan yang sekaligus Ketua KSSK ex-officio Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dengan mencermati dan melakukan asesmen forward-looking, KSSK akan tetap mewaspadai transmisi dampak ketidakpastian terhadap stabilitas sistem keuangan. Fondasi pertumbuhan ekonomi 5,61% Year on Year (YoY) di Kuartal I, menurutnya, akan dikawal demi menjaga target pertumbuhan tahunan, bahkan ditingkatkan ke 6%.
Menurut Purbaya, Pemerintah akan memastikan posisi APBN sebagai shock absorber agar permintaan domestik terjaga dan bisa bertumbuh dengan baik. "Target pertumbuhan tahunan 5,4% kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun. Kita dukung sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melibatkan pelaku sektor keuangan dan masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Di tengah potensi melonjaknya yield obligasi negara, Bendahara Negara membenarkan rencana membentuk Bond Stabilization Fund untuk memastikan pasar obligasi lebih tahan guncangan dan antisipatif terhadap aksi investor.
"Praktiknya akan koordinasi dengan BI, sehingga seluruh instrumen di bawah Keuangan kita gunakan, bukan dari SAL saja. Tujuannya agar harga bond kita stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal," ujarnya.
Selain dana stabilisasi pasar obligasi, Menkeu memaparkan sekilas rencana pemerintah mempersiapkan kawasan ekonomi khusus keuangan di Bali. Dengan perkiraan luas wilayah 100 hektare, ia memastikan KEK baru tersebut tidak menjadi tax haven, melainkan pintu masuk menarik aliran modal dari luar negeri untuk mendukung proyek-proyek investasi Danantara dan proyek pemerintah.
Mukhlison Widodo
"Ketika uang masuk ke situ, dia bisa dipakai berinvestasi untuk proyek Danantara atau proyek di luar dengan prospek yang bagus. Mereka juga bisa investasi di SBN sehingga sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta dan pemerintah menjadi semakin kuat. Kita bisa memiliki sumber pembiayaan baru yang lebih sustainable, sehingga rupiah akan lebih stabil ke depan," tuturnya.
Strategi penguatan Rupiah, intervensi skala besar
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menambahkan, stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai prioritas bank sentral diarahkan untuk menjaga agar kurs rupiah yang melemah tetap sebanding dengan mata uang negara lain yang juga melemah terhadap indeks Dolar Amerika Serikat (DXY).
Pernyataan ini menyusul penutupan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate di level Rp17.362 per Dolar AS pada 7 Mei 2026.
"Perlu saya sampaikan, 7 strategi penguatan rupiah bukan business as usual. Ini adalah langkah all-out intervensi dalam jumlah besar karena cadangan devisa USD 148,2 miliar lebih dari cukup untuk kita gunakan saat capital outflow terjadi. Intervensi tidak hanya di dalam negeri, tetapi around the world and around the clock di seluruh pusat keuangan dunia," tegas Perry.
Perry mengakui, konsensus sektor keuangan semakin luas bahwa rupiah saat ini tengah mengalami undervalued, sekalipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% YoY, inflasi rendah, neraca perdagangan surplus, cadangan devisa tetap tinggi, dan kredit tetap tumbuh.
"Secara indikator, fundamental ekonomi kita kuat, tetapi seluruh mata uang dunia melemah, maka kita jaga pelemahannya tidak terlalu dalam di saat nilai tukar negara lain juga melemah, padahal di bulan April dan Mei itu permintaan valas tinggi, baik untuk kebutuhan ibadah umrah dan haji, maupun repatriasi dividen. Dalam situasi ini, BI akan all-out jaga rupiah sambil koordinasi erat dengan pemerintah," tandas Perry.
Sektor keuangan tetap trengginas
Di sektor keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK mendukung kawasan ekonomi khusus keuangan di Bali untuk menarik aliran modal mancanegara.
Langkah ini merupakan akselerator untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia dan peningkatan daya tarik investasi global masuk ke Indonesia. KEK baru. "Ini juga menjadi pusat inovasi layanan keuangan terintegrasi dengan produk dan layanan lebih luas untuk inovasi sektor keuangan, termasuk yang sudah diluncurkan OJK seperti bulion, ETF emas, dan perluasan structured product," ujar Friderica.
Dalam kesempatan yang sama, Friderica mengklarifikasi arahan OJK mengenai dorongan perbankan membiayai program prioritas Pemerintah. "Kami melihat program prioritas merupakan potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan bank, tetapi tentu harus tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola yang baik," ujarnya.
Friderica membenarkan bahwa revisi peraturan OJK tentang rencana bisnis bank akan diterbitkan pada awal triwulan ketiga tahun ini. Dalam revisi aturan ini, yang memuat arahan terkait penyaluran kredit, ditujukan supaya bank mempunyai perencanaan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
"Ini tetap harus disertai manajemen risiko, tidak bersifat mandatori, dan bank tetap memiliki keleluasaan dalam strategi penyaluran kredit dan business judgment" tutup Friderica.
Chris Wibisana
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menegaskan bukti bahwa sektor keuangan tetap trengginas ditunjukkan dengan pertumbuhan simpanan di bawah Rp100.000.000 sebesar 1,84% YoY, sementara simpanan di atas Rp5.000.000.000 tumbuh 21,6% karena pengaruh penempatan dana SAL di Himbara.
Selain simpanan masyarakat yang tetap tumbuh, pola likuidasi bank masih mengikuti pola yang wajar. Hingga 30 April 2026, LPS menyalurkan penanganan klaim penutupan 7 BPR/BPRS senilai 304,8 miliar dari total simpanan layak bayar senilai Rp1,53 triliun.
"Dibandingkan dengan 2024 dan 2025, tidak ada tambahan secara tahunan, tidak ada tambahan BPR dan BPRS yang dilikuidasi. Kami memastikan seluruh proses dilakukan dengan ketentuan yang ada, dilakukan secara objektif, serta menjaga likuiditas bank, dengan proses pencairan klaim maksimal 5 hari kerja," tutup Anggito.
Prioritaskan pemulihan kepercayaan pasar
Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, kekhawatiran yang mendorong perilaku spekulatif di pasar keuangan dapat dianggap wajar karena tekanan yang dihadapi rupiah saat ini bukan hanya dipengaruhi faktor musiman domestik, melainkan gabungan koreksi pasar keuangan, lonjakan harga minyak, dan penguatan dolar Amerika Serikat.
"Mata uang Asia sedang tertekan kenaikan harga energi, penguatan dolar, dan sentimen menghindari risiko, sementara dolar AS kembali menguat ketika harga minyak melampaui USD100 per barel. Itu sebabnya, setelah Idulfitri tekanan rupiah masih bisa berlanjut bila harga minyak tetap tinggi dan arus dana asing belum pulih," ujarnya kepada SUAR.
Dalam kondisi seperti ini, Josua menilai agar efektif BI perlu melakukan intervensi BI yang tidak berlebihan, bukan untuk membalikkan arah pelemahan secara permanen. "Jadi, intervensi BI tetap penting dan masih punya daya, tetapi lebih tepat dipahami sebagai alat penahan guncangan daripada sumber penguatan rupiah yang dapat bekerja sendirian," ujarnya.
Ke depan, solusi utama penguatan rupiah adalah perbaikan pasokan devisa dan pemulihan kepercayaan pasar. Pemerintah perlu memperbesar aliran devisa yang benar-benar masuk dan bertahan di dalam negeri. Juga menjaga disiplin fiskal agar pelaku pasar tidak khawatir terhadap kebutuhan pembiayaan negara, serta memperdalam pasar keuangan domestik agar tekanan dari arus keluar dana asing tidak langsung mengguncang rupiah.
Dari sisi Bank Indonesia, penurunan suku bunga turun yang terlalu cepat saat dolar dan harga minyak masih tinggi justru bisa menambah tekanan rupiah. "Jalan paling realistis bukan berharap pada intervensi semata, melainkan membangun kombinasi kebijakan yang membuat investor kembali percaya bahwa aset rupiah tetap menarik, pasokan dolar memadai, dan risiko makroekonomi tetap terjaga," tegas Josua.
Senada, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Nadia Restu Utami menyoroti dorongan OJK agar perbankan memasukkan pembiayaan program prioritas Presiden dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Selain berisiko menciptakan moral hazard, ia menilai dorongan tersebut memindahkan risiko fiskal program pemerintah ke neraca perbankan yang memberatkan, terutama bank menengah-kecil.
"Rekomendasi OJK berpotensi menjadi slippery slope menuju politicized lending yang secara struktural mengikis prinsip kehati-hatian. Mekanisme ini pernah memicu krisis perbankan ketika kredit program KLBI era 1990-an dan BLBI 1998 berubah menjadi beban negara," jelasnya.
Nadia berharap OJK mempertahankan dorongan pembiayaan ke program prioritas dalam status advisory yang tidak mengikat, termasuk dalam peraturan OJK tentang RBB.
"Pemerintah perlu menyediakan credit enhancement melalui penguatan Jamkrindo/Askrindo, subsidi bunga transparan dalam APBN agar risiko fiskal program prioritas tidak berpindah ke neraca perbankan dan mengikis kepercayaan pasar terhadap independensi pengawas," tegas Nadia.
