Pemerintah terus mempersiapkan Bali untuk menjadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC) sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus membuka ruang bagi masuknya investasi dan aktivitas jasa keuangan internasional.
Bali dipandang memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai destinasi global dengan konektivitas internasional yang kuat serta daya tarik tinggi bagi pelaku usaha dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial untuk KEK sektor keuangan di Bali. Pemerintah melihat kawasan tersebut memiliki kesiapan infrastruktur dan konsep pengembangan yang mendukung pembentukan pusat keuangan berkelas internasional.
Saat ini, pemerintah juga tengah mematangkan berbagai regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. Regulasi tersebut disusun untuk memastikan adanya kepastian hukum, kemudahan investasi, hingga dukungan insentif yang kompetitif agar mampu menarik lembaga keuangan global untuk beroperasi di Indonesia.
“Kehadiran regulasi yang adaptif dinilai menjadi faktor penting agar Bali dapat bersaing dengan pusat keuangan internasional lain di kawasan Asia,” ujar dia dalam keterangan persnya yang diterima SUAR di Jakarta (6/5/2026).
Pusat pertumbuhan ekonomi baru
KEK Kura Kura Bali dirancang tidak hanya sebagai kawasan bisnis semata, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan. PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Kura Kura Bali memaparkan bahwa kawasan Knowledge District akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pengembangan sektor keuangan internasional di Bali.
Knowledge District tersebut dibangun dengan konsep ekosistem inovasi terintegrasi yang menghubungkan dunia pendidikan, riset, teknologi, dan industri. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sektor jasa keuangan modern yang berbasis talenta unggul dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah berharap kawasan ini dapat melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Selain mengandalkan pengembangan sumber daya manusia, KEK Kura Kura Bali juga menyiapkan ekosistem pendukung operasional pusat keuangan internasional melalui pembangunan Business Hub. Kawasan ini dirancang menjadi titik temu berbagai program ekonomi global, termasuk Global Blended Finance Alliance (GBFA), business school internasional, serta jalur investasi strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global.
Pengembangan kawasan juga diperkuat dengan kehadiran Pusat Kewirausahaan dan Inovasi yang diharapkan menjadi wadah lahirnya pelaku usaha dan inovator baru. Di dalamnya terdapat dukungan pendidikan berkualitas seperti sekolah interkultural ACS Bali yang diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia berstandar internasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pusat keuangan internasional di Bali tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia.
Di sisi lain, pengembangan Knowledge District turut memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui penguatan riset pesisir lewat International Mangrove Research Center (IMRC).
Kehadiran pusat riset ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan konsep tersebut, Bali diharapkan mampu berkembang sebagai pusat keuangan internasional yang modern, inovatif, sekaligus berkelanjutan.
KEK Sanur perkuat health tourism
Airlangga mengatakan, selain KEK Kura Kura Bali yang dipersiapkan menjadi pusat keuangan internasional, KEK Sanur di Bali juga dipersiapkan sebagai Health Tourism. Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terpadu yang mampu mendukung posisi Indonesia sebagai destinasi kesehatan kelas dunia. Pengembangan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan luar negeri.
Salah satu fasilitas unggulan di kawasan tersebut adalah Bali International Hospital yang telah resmi beroperasi sejak April 2025. Rumah sakit bertaraf internasional ini menyediakan berbagai layanan spesialis dengan dukungan teknologi medis modern serta tenaga kesehatan profesional. Kehadiran BIH diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi bagi pasien domestik maupun mancanegara.
Hingga triwulan I 2026, jumlah kunjungan pasien di Bali International Hospital tercatat mencapai 14.950 orang. Dari total tersebut, sekitar 60 persen merupakan Warga Negara Asing (WNA), sementara 40 persen lainnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Tingginya kunjungan pasien internasional menunjukkan meningkatnya kepercayaan global terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Indonesia, khususnya di Bali.
Selain BIH, KEK Sanur juga akan diperkuat dengan kehadiran The Solitaire Clinic yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026. Klinik ini akan menghadirkan berbagai layanan unggulan seperti cosmetic surgery, medical aesthetics, body contouring, hair transplant, hingga anti aging stem cell therapy. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai akan semakin melengkapi ekosistem health tourism di Bali yang menyasar pasar premium internasional.
Pengembangan layanan kesehatan modern di KEK Sanur juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain meningkatkan devisa melalui kunjungan wisata medis, kawasan ini turut membuka peluang investasi baru di sektor kesehatan, perhotelan, dan jasa penunjang lainnya. Pemerintah berharap sinergi antara sektor kesehatan dan pariwisata mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Berbagai kekurangan dari catatan DPR
Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada 4 Mei 2026, Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Kunker Reses dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menunjukkan DPR tidak hanya hadir untuk melihat perkembangan proyek, tetapi juga memastikan setiap pembangunan berjalan akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
“Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan, pengembangan kawasan ini benar-benar jelas arah dan manfaatnya,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (6/5/2026).
Salah satu sorotan utama DPR adalah belum utuhnya gambaran pengembangan Kura-Kura Bali ke depan. DPR menilai, meskipun proyek ini digadang sebagai destinasi pariwisata terpadu berkelas dunia, sejumlah aspek perencanaan masih membutuhkan penjelasan yang lebih komprehensif.
DPR juga menyoroti persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni pengelolaan sampah di sekitar kawasan. Meski disebut berada di luar area inti KEK, keberadaannya dinilai tetap berpotensi mempengaruhi citra dan keberlanjutan destinasi.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada ketersediaan air bersih. Dengan luas kawasan yang sebagian merupakan hasil reklamasi, DPR mempertanyakan kesiapan sistem suplai air untuk mendukung operasional kawasan dalam jangka panjang.
Pembangunan tidak melupakan masyarakat lokal
Sorotan lain muncul dari wacana menjadikan kawasan ini sebagai bagian dari International Financial Center (IFC). DPR menilai rencana tersebut masih minim kejelasan.
Evita mengungkapkan bahwa informasi terkait IFC sejauh ini lebih banyak beredar di media, sementara penjelasan resmi dari pemerintah belum disampaikan secara komprehensif.
“Kalau rencananya saja masih belum jelas, tentu kita tidak bisa bicara terlalu jauh. Harus ada kajian mendalam, terutama terkait dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi lokal,” ujarnya.
Di tengah dorongan investasi besar, DPR mengingatkan agar pembangunan tidak melupakan kepentingan masyarakat lokal. Keterlibatan UMKM, perlindungan budaya, hingga distribusi manfaat ekonomi menjadi indikator penting yang akan terus diawasi.
DPR menegaskan bahwa investasi tetap didukung, namun harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan kearifan lokal Bali. Nilai Tri Hita Karana disebut sebagai prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pembangunan di Bali.
Sebagai pembanding, Komisi VII juga akan meninjaun pengelolaan kawasan Nusa Dua, khususnya dalam hal pengelolaan sampah dan suplai air yang dinilai lebih terintegrasi. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan, bukan hanya bagi Kura-Kura Bali, tetapi juga destinasi lain di Indonesia.
Pusat layanan kesehatan komprehesif
Dihubungi terpisah, Direktur Utama HIN/KEK Sanur Christine Hutabarat mengatakan. PT Hotel Indonesia Natour/ HIN (InJourney Hospitality) yang merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, terus mendorong kemajuan sektor kesehatan dengan menjalin kemitraan dengan Alpha IVF Group (jaringan klinik fertilitas asal Malaysia) untuk membangun Center of Excellence Fertility di The Sanur, Bali.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Land Lease Agreement (LLA) dengan PT Alpha IVF dan SPOG (Dokter Spesialis Obstetri dan dan Ginekologi) Bali (Aspoba), anak perusahaan dari Alpha IVF Group.
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan pusat layanan kesehatan spesialis fertilitas berstandar internasional, di atas lahan seluas 6.343 meter persegi (m²) di kawasan The Sanur.
Christine menjelaskan, pusat layanan ini akan menghadirkan perawatan fertilitas komprehensif, termasuk program bayi tabung (IVF/In Vitro Fertilization atau bayi tabung), obstetri, ginekologi. “Serta layanan kesehatan wanita dan anak secara menyeluruh,” ujar Christine kepada SUAR di Jakarta (7/5/2026).
Christine juga menilai, kolaborasi ini menjadi langkah nyata perseroan dalam mendukung transformasi The Sanur, sebagai destinasi wisata kesehatan dan kebugaran kelas dunia.
KEK Kesehatan punya peran strategis
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pelayanan medis nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kesehatan.
Kehadiran KEK kesehatan memungkinkan pembangunan fasilitas berstandar internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia medis, serta transfer teknologi dari mitra global. Selain itu, KEK kesehatan juga dapat menekan devisa keluar akibat tingginya jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri, sekaligus membuka peluang masuknya wisatawan medis (medical tourism) ke Indonesia.
“Dengan ekosistem yang terintegrasi mulai dari rumah sakit, pusat riset, hingga industri farmasi KEK kesehatan menjadi katalis penting dalam meningkatkan daya saing sektor kesehatan nasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (7/5).
Untuk mendorong pengembangannya, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan investor global melalui penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, serta kepastian hukum yang jelas.
Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi, digitalisasi layanan, dan konektivitas antar fasilitas kesehatan. Di sisi lain, penguatan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berstandar internasional menjadi kunci agar layanan yang diberikan mampu bersaing secara global.
