Dua Perempuan Diuji DPR, untuk Isi Kursi Pimpinan Otoritas Moneter

Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan arah kepemimpinannya di hadapan Komisi XI DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar pada 26 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Destry menyampaikan visi, misi, serta sejumlah inisiatif strategis yang akan menjadi landasan kepemimpinannya apabila memperoleh persetujuan DPR RI untuk memimpin bank sentral.

Destry merupakan calon tunggal yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Di hadapan anggota Komisi XI, ia memaparkan kerangka kepemimpinan yang terdiri atas satu visi, tiga misi, dan lima aksi inisiatif strategis. Kerangka tersebut disusun untuk memastikan BI mampu menjalankan mandat menjaga stabilitas sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi pertama yang diusung Destry adalah menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas merupakan mandat utama BI, terutama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas tersebut dinilai menjadi prasyarat penting agar perekonomian dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan.

Misi kedua adalah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destry menilai misi tersebut harus berjalan terintegrasi dengan upaya menjaga stabilitas. Stabilitas ekonomi yang kuat akan memberikan kepastian kepada dunia usaha, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan pada akhirnya menciptakan ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan. 

“Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Misi ketiga yang disampaikan Destry adalah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsep Sinergi Merah Putih. Menurutnya, koordinasi yang erat antara BI, Pemerintah, otoritas terkait, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Sinergi tersebut juga diperlukan untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Lima aksi inisiatif strategis

Untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut, Destry menyiapkan lima aksi inisiatif strategis. Inisiatif pertama berupa penguatan bauran kebijakan BI untuk merespons berbagai tekanan yang berasal dari sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi. Kebijakan yang lebih adaptif diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, menjaga stabilitas harga, sekaligus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Inisiatif kedua adalah memperkuat kebijakan lalu lintas devisa melalui optimalisasi pengelolaan data. Destry menilai kompleksitas transaksi dan semakin eratnya keterhubungan ekonomi antarnegara membutuhkan perangkat pemantauan serta pengawasan yang cepat, adaptif, dan komprehensif. Penguatan tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional, termasuk mengantisipasi potensi under-invoicing dalam transaksi perdagangan.

Menurut Destry, pengawasan lalu lintas devisa tidak dapat dilakukan BI seorang diri karena melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas data yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan. 

“Dengan data yang lebih kuat dan terintegrasi, kebijakan lalu lintas devisa diharapkan dapat merespons dinamika transaksi internasional secara lebih efektif,” ujar dia.

Inisiatif ketiga adalah mendorong pengembangan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis syariah. Pengembangan sektor tersebut diarahkan agar semakin mampu menopang sektor riil, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta mendukung penciptaan lapangan kerja. 

Sementara itu, inisiatif keempat berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan percepatan inovasi digital di BI, termasuk melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Inisiatif kelima adalah memperkuat Sinergi Merah Putih melalui koordinasi yang lebih erat antara BI, pemerintah, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan. Destry menempatkan sinergi sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh agenda strategisnya. Melalui kerangka tersebut, ia ingin memastikan BI tetap kredibel dalam menjaga stabilitas, responsif terhadap perubahan ekonomi, serta mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional. 

Indikator keberhasilan yang lebih terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menekankan pentingnya komitmen Bank Indonesia (BI) untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen 

Ia mengapresiasi Destry yang mampu menerangkan strategi penyelarasan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

“Ini artinya sejalan dengan RPJMN yang sudah kita susun untuk 2025–2029, dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan 8 persen,” ujar Kamrussamad.

Demi memastikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak berhenti pada tataran kebijakan, Kamrussamad menguji strategi Destry saat menggunakan berbagai instrumen moneter dan makroprudensial. Ia meminta penjelasan mengenai arah kebijakan suku bunga, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga pengendalian nilai tukar rupiah agar tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas.

Tak hanya soal arah kebijakan moneter, ia turut mempertanyakan efektivitas kebijakan makroprudensial BI, khususnya Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang setiap tahun mengalirkan likuiditas dalam nilai ratusan triliun rupiah ke industri perbankan. Baginya, besarnya dukungan likuiditas tersebut harus diikuti dampak yang jelas terhadap pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah.

Karena itu, Kamrussamad mendorong agar BI bisa menetapkan indikator keberhasilan yang lebih terukur untuk setiap kebijakan likuiditas. Dengan demikian, efektivitas KLM tidak hanya dinilai dari besarnya likuiditas yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan pembiayaan sektor produktif, mendorong aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target pertumbuhan nasional.

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Lebarkan Jarak Antara BI Rate Dengan The Fed

Keputusan Bank Indonesia (BI) pada Mei 2026 untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% menandai babak baru dalam strategi moneter domestik. Langkah BI tersebut mengakhiri fase pelonggaran panjang yang sempat dinikmati sepanjang tahun lalu.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaZikrina Ratri

Selain itu, dirinya juga menyinggung pengendalian inflasi. Sebab, tegasnya, Bank Indonesia perlu lebih transparan dalam menyampaikan komponen inflasi, baik inflasi inti maupun inflasi pangan, termasuk komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga.

Dalam bidang sistem pembayaran, ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan BI, seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia. Namun, dirinya mempertanyakan posisi Bank Indonesia yang dinilai menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni sebagai regulator, pengawas, dan operator sistem pembayaran.

Uji kelayakan calon deputi gubernur senior

Dalam kesempatan di hari yang sama, Komisi XI DPR RI juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Calon Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman.

Aida merupakan calon tunggal untuk menggantikan Destry Damayanti yang saat ini menjadi Pejabat Gubernur Sementara (PGS) dan juga calon Gubernur BI.

Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR RI, Aida menyampaikan visi misinya untuk menjadikan BI sebagai bank sentral terbaik di emerging economies dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui  beberapa program kerja.

Aida menyebutkan,program kerja tersebut dipisahkan menjadi 1 penguatan sinergi plus  penajaman program kerja utama.

Pertama, sinergi kebijakan BI dan nasional yang dilandasi dengan komunikasi yang efektif. Terdapat 5 bidang yang difokuskan, yakni fiksal-moneter, stabilitas inflasi, pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan, struktur ekonomi, serta persepsi positif.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua motor utama dalam menggerakan perekonomian. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) perlu dilakukan sinergi dengan otoritas moneter agar dapat melakukan respons kebijakan yang sesuai dengan asumsi, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga global bond yang dapat mempengaruhi likuiditas valas dan nilai tukar rupiah.

“Kadang kala, antara otoritas moneter dan fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda. Tapi, yang penting adalah tujuannya sama yaitu menuju stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Aida menyatakan, apabila kebijakan fiskal dan moneter sinkron, maka akan menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi maupun investor terhadap Indonesia. Dengan modal tersebut, aliran modal atau inflow dapat masuk ke Indonesia dan menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sementara itu, penajaman program kerja terdiri dari kalibrasi bauran kebijakan BI. Lalu, reformasi data sesuai arsitektur data global. Menurutnya, tren global saat ini adalah perbaikan kodefikasi data agar bisa digunakan untuk analisa digital.

Memastikan stabilitas nilai tukar rupiah

Dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, tugas utama calon Gubernur Bank Indonesia adalah memastikan stabilitas nilai rupiah serta menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan nasional. Gubernur BI harus mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter yang tepat untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan.

“Selain menjaga stabilitas, Gubernur BI juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pembayaran nasional. Transformasi digital di sektor keuangan menuntut BI memastikan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan inklusif. Kebijakan tersebut juga harus mampu mendukung perkembangan ekonomi digital sekaligus menjaga ketahanan dan keamanan infrastruktur sistem pembayaran,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (26/8/2026)

Di sisi lain, Gubernur BI dituntut memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Koordinasi diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat sektor keuangan, serta merespons tekanan global seperti perubahan suku bunga, gejolak pasar keuangan, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Dengan demikian, kepemimpinan BI harus mampu menjaga stabilitas sekaligus menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.