Danantara Development Management Fund menjadi dompet jangka panjang untuk pembangunan lintas generasi. Inovasi pembiayaan perlu garansi kualitas proyek yang dapat dipertanggungjawabkan
Pemerintah mempersiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai dompet jangka panjang untuk membiayai pembangunan lintas generasi. Inovatif untuk menyandang dana proyek raksasa, garansi kualitas proyek pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan agar gelontoran dana kedaulatan tak terbuang sia-sia.
Diperkenalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada pembukaan Rapat Paripurna DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), DDMF ditargetkan menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek maupun APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional,” kata Kepala Negara.
Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan dua proyek jangka panjang yang akan dibiayai DDMF, yakni mobil nasional dan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantai Utara Jawa. Mengenai mobil nasional, produksi massal pada akhir tahun 2028 telah dipersiapkan dengan fasilitas yang dibangun di daerah Subang, Jawa Barat.
Sementara itu, dalam pembangunan giant sea wall untuk mengamankan pantai utara Jawa, pemerintah mempersiapkan tanggul sebagai infrastruktur perlindungan jangka panjang yang tidak hanya melindungi pesisir dari kenaikan permukaan air laut, melainkan juga menjadi jalur pembangunan terintegrasi.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, menjadi jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk proyek yang membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan ini,” imbuh Prabowo.
Dengan pembangunan yang direncanakan terbagi dalam 15 segmen sejauh 575 kilometer dari Banten sampai sampai Gresik, Jawa Timur, Presiden menargetkan rentang waktu pembangunan dapat terlaksana kurang dari 20 tahun jika dilaksanakan serentak. Memastikan ruang hidup penduduk Pantura dan mengamankan kawasan industri di kawasan itu menjadi misi utama pembangunan yang perlu disegerakan ini.
“Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” tegas Prabowo.
Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik rencana pemerintah memulai pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa. Sebagai infrastruktur pendukung air bersih, konektivitas serta perlindungan kawasan ekonomi dan industri Pantura.
“Proyek tersebut penting karena kawasan pantai utara Jawa bukan hanya rumah bagi jutaan penduduk, tetapi lokasi berbagai pusat manufaktur, logistik dan aktivitas ekonomi nasional. Ini adalah proyek lintas generasi. Yang dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional,” kata Anindya.
Baca juga:
Ridho Sukra
Inisiasi DDMF, menurut Anindya, membuka ruang yang sangat besar bagi pembiayaan inovatif. APBN dapat menjadi katalis, sementara Danantara, BUMN, investor institusi dan swasta dapat berpartisipasi pada bagian proyek yang memiliki kelayakan komersial. Kadin juga mendorong penggunaan sebanyak mungkin produk, teknologi dan keahlian nasional.
“Proyek tersebut dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas industri konstruksi, baja, semen, rekayasa, konsultansi dan teknologi Indonesia. Pelaksanaannya tetap butuh kajian lingkungan, hidrologi, tata ruang dan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, proyek ini sekaligus meningkatkan kemampuan teknologi anak bangsa,” ujar Anindya.
Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai pembentukan DDMF merupakan bagian tak terpisahkan dari kelahiran BPI Danantara sebagai sovereign wealth fund. Salah satu peran itu, adalah membiayai proyek-proyek strategis nasional dalam jangka panjang dan bernilai tinggi untuk perekonomian Tanah Air.
Dalam hal ini, Herry menilai, DDMF memiliki dua alternatif skema pembiayaan yang dapat menjadi jalan keluar. Pertama, pembiayaan langsung oleh DDMF yang mencari pendanaan sendiri, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun penerbitan surat berharga.
Kedua, pembiayaan dapat dilakukan sebagian melalui penyertaan modal negara. Dalam hal ini, tidak ada salahnya RI berkaca dari keberhasilan Singapura yang mempunyai Net Investment Returns Contribution atau NIRC.
“Ini semacam rekening yang menampung keuntungan bersih pengelolaan atau investasi aset negara yang dijalankan SWF Singapura yakni Temasek, GIC, maupun Monetary Authority of Singapore (MAS). Dana NIRC dapat digunakan untuk cadangan pemerintah Singapura, termasuk membiayai program-program strategis,” kata Herry.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Dengan menggunakan pola yang terbukti berhasil di negeri Singa, pemerintah dapat membiayai program-program strategis nasional tanpa mengungsik penerimaan negara yang berasal dari perpajakan, terutama karena ruang fiskal tetap perlu memprioritaskan kebutuhan layanan publik dalam APBN.
Dalam konteks Indonesia, DDMF dapat dimulai dengan menghitung penggunaan dividen BUMN. Pada tahun 2025, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 nilainya sekitar Rp143 triliun. Dari jumlah itu, Rp131 triliun diterima Danantara Asset Management dan Rp12 triliun disetor ke negara.
“Dengan demikian, terutama untuk dana Rp143 triliun ini bisa diperlakukan dengan NIRC model Singapura. Penggunaan atau alokasinya ditentukan oleh negara, baik untuk investasi, pembiayaan program strategis, maupun dana mandiri yang dikelola oleh BPI Danantara,” imbuh Herry.
Dengan menjalankan pola ini, terobosan inovatif baru dalam pembiayaan program strategis nasional akan mengurangi beban APBN sehingga menjadi lebih berkelanjutan. “Sebab, kalau DDMF hanya sekadar mengandalkan penerbitan surat utang maupun suntikan modal dari pemerintah, ini model lama dan cenderung tidak sustain,” tuturnya.
Tambahkan SUAR ke Google
