BPS Perkuat Kerja Sama Statistik di Forum OKI
Kerja sama dengan negara anggota OKI diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data statistik BPS.
Tambahkan SUAR ke Google
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama statistik dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melalui keikutsertaan dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Jeddah, Arab Saudi, 29–30 September 2026.
Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Pada forum yang dihadiri pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara-negara anggota OKI tersebut, Sonny memaparkan pandangan dan masukan BPS dalam pengembangan statistik ke depan, sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.
Sonny menjadi pembicara dalam tiga sesi sidang yang membahas modernisasi sensus penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts (SNA) 2025, serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya indikator air bersih dan sanitasi.
Pada pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny menyampaikan bahwa sistem statistik Indonesia terus bertransformasi menuju pemanfaatan data yang terintegrasi.
"Pemanfaatan teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting dari proses tersebut, dengan tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan guna menjaga akurasi serta kualitas statistik yang dihasilkan. Transformasi statistik penduduk dan perumahan juga menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2030," bunyi keterangan BPS, Minggu (04/10/2026).
Ia juga menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia dalam mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) 2025. Sonny mengatakan, pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi mampu merekam perkembangan struktur produksi, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif, termasuk pada aktivitas ekonomi informal.
Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar.
Sementara itu, dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS memaparkan pengalaman Indonesia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi. Data tersebut menjadi salah satu sumber penting dalam memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Baca juga:
BPS Tingkatkan Akurasi DTSEN demi Bansos Tepat Sasaran
Kualitas data DTSEN perlu menjadi perhatian, karena kesalahan dalam basis data perlindungan sosial dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Deandra Syarizka
Jalin Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
Selain berbagi pengalaman dan menyampaikan masukan, BPS memanfaatkan forum OIC-StatCom untuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral. Di sela-sela persidangan, BPS melakukan pertemuan dengan sejumlah kantor statistik negara anggota dan lembaga internasional, antara lain:
- GASTAT Arab Saudi, terkait pengembangan statistik haji dan umrah, halal, dan PDB syariah,
- TURKSTAT Turki, penandatanganan nota kesepahaman mencakup pertukaran pengalaman metodologi sensus modern, integrasi data dan transformasi digital,
- Islamic Development Bank, terkait pengembangan statistik kemiskinan multidimensi,
- Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), terkait kesediaan BPS untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ke-16 OIC-STATCOM pada tahun 2027.
Sonny mengatakan, partisipasi Indonesia dalam OIC-StatCom menegaskan komitmen BPS untuk terus memperkuat peran dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik di antara negara-negara anggota OKI. Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap data yang cepat, akurat, dan terstandar secara internasional, penguatan kerja sama statistik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data nasional dan internasional yang mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara efektif.
Transformasi statistik tersebut menjadi penting bagi dunia usaha yang membutuhkan data sebagai acuan dalam menyusun analisis dan mengambil keputusan. Data resmi yang diterbitkan BPS pun tetap menjadi salah satu rujukan penting bagi pelaku usaha.
Acuan Dunia Usaha
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan berbagai survei BPS, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hingga Sensus Ekonomi, membantu dunia usaha dalam menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan.
"Harapan kami ke depan, dapat melakukan kerja sama dalam pengumpulan, pertukaran dan analisis data yang lebih erat dengan lembaga seperti BPS, BI, dan kementerian/lembaga terkait, karena seringkali kami memerlukan data yang lebih detail daripada yang ditampilkan di website lembaga-lembaga tersebut, untuk acuan dunia usaha," katanya.
Mulya mengatakan, akal imitasi (AI) kini telah menjadi salah satu teknologi yang digunakan Kadin Indonesia dalam mencari maupun menganalisis informasi ekonomi. Namun, pemanfaatannya tetap dikombinasikan dengan data primer dan data resmi agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat.
Kadin Indonesia memiliki jaringan yang luas, mencakup sekitar 250 asosiasi usaha berdasarkan sektor serta Kadin di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Jaringan tersebut menjadi sumber data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha.
Untuk menghimpun informasi, Kadin Indonesia secara rutin menggelar forum diskusi (focus group discussion/FGD), lokakarya, hingga survei kuartalan kepada pelaku usaha melalui Kadin Business Pulse yang telah berjalan sejak kuartal IV-2025. Selain itu, Kadin Indonesia memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, mulai dari portal data perdagangan internasional hingga data resmi yang diterbitkan BPS, Bank Indonesia (BI), kementerian, serta lembaga riset nasional dan internasional.
