Rekomendasi BI untuk Perbankan, Ekspor Perkebunan, hingga Angka Kemiskinan Ditekan

Selamat pagi, Chief… 

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

"Berikanlah apresiasi yang jujur dan tulus. Orang-orang bertumbuh ketika mereka merasa dihargai." (Dale Carnegie - Pakar Ilmu Manajemen dan Pengembangan Diri asal Amerika Serikat)

Tiga Rekomendasi BI untuk Perbankan Jelang Penurunan GWM

• Bank Indonesia menyiapkan sejumlah rekomendasi dan rambu-rambu untuk diperhatikan para bankir dalam menyusun Rencana Bisnis Bank 2027, meliputi pengelolaan likuiditas pascapenurunan GWM, rambu-rambu makroprudensial BI, serta siasat pemanfaatan insentif agar lebih tepat sasaran.
• Rekomendasi itu diberikan guna merespons kebijakan bank sentral menurunkan giro wajib minimum (GWM) bank umum dan bank syariah secara bertahap dari 9% menjadi 7%. Rencana tersebut diproyeksikan menambah likuiditas agregat perbankan hingga Rp90 triliun dan menstabilkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) beberapa bulan terakhir akibat tingginya laju pertumbuhan kredit. 

Ekspor Perkebunan Naik, Produksi Stagnan

• Kenaikan nilai ekspor subsektor perkebunan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan produksi, terutama pada komoditas kelapa sawit. Lambatnya pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi salah satu penyebab.
• Berdasarkan data kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, nilai ekspor perkebunan mencapai Rp503,3 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 11,15% secara tahunan. Kelapa sawit menjadi kontributor terbesar dengan nilai ekspor Rp355,3 triliun, diikuti dengan komoditas karet Rp35triliun, dan kelapa senilai Rp29,4 triliun.

BBM Langka Uji Ketahanan Energi, Distribusi dan Cadangan Perlu Dibenahi

• Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, termasuk antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali, menjadi alarm ketahanan energi Indonesia. Kondisi ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga keandalan distribusi, pengelolaan cadangan operasional, dan tata kelola pasokan yang menentukan kemampuan masyarakat memperoleh energi saat dibutuhkan.
• Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan BBM menunjukkan kesenjangan antara target ketahanan energi pemerintah dan layanan yang diterima masyarakat. CEO IESR Fabby Tumiwa menilai kelangkaan BBM mengindikasikan persoalan serius dalam pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi.

Opini: Menagih Disiplin Kelembagaan Negara

Ada satu hal yang semakin mengkhawatirkan saya dalam mengamati perkembangan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun berjalan. Di tengah tekanan ekonomi, keterbatasan fiskal, gangguan produksi pangan, persoalan energi, dan menurunnya kepercayaan publik, pemerintah justru menunjukkan kecenderungan untuk mengambil keputusan yang reaktif dan kurang terintegrasi.

Berbagai gagasan kebijakan bermunculan dari berbagai kementerian. Masing-masing mungkin memiliki tujuan yang baik. Namun, sering kali tidak terlihat apakah konsekuensi kebijakan tersebut terhadap sektor lain sudah diperhitungkan.

Saya mulai bertanya-tanya apakah persoalan ini sekadar karena lemahnya koordinasi antarkementerian. Atau justru persoalannya lebih mendasar, yaitu bagaimana Presiden memimpin proses pengambilan keputusan dan bagaimana para menteri merespons gagasan Presiden?

Sejumlah Daerah Berhasil Menekan Angka Kemiskinan

• Indonesia terus mencatatkan tren positif dalam pengentasan kemiskinan. Pada periode Maret 2022 hingga Maret 2026, terjadi penurunan yang konsisten pada indikator kemiskinan nasional, meskipun garis kemiskinan terus merangkak naik menjadi Rp 669.235 pada 2026. 
• Secara nasional, upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan tren positif. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 22,92 juta jiwa, turun secara signifikan dari 23,85 juta jiwa pada periode yang sama di tahun 2025. 

Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 26–28 Oktober 2026 di Fairmont Jakarta. Mengusung tema “Investing in Tomorrow: Advancing Technology, Innovation, and Sustainable Growth”, DTIIF 2026 akan mengahdirkan lebih dari 1.500 peserta, termasuk 170 inovator global, 131 CEO perusahaan teknologi global, 67 pusat riset dan inovasi, serta lebih dari 50 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The 4th OJK International Research Forum (IRF) 2026 akan diselenggarakan pada 26-27 Oktober 2026 secara online. Bertema “Transforming Finance for Resilient Growth: Building a Productive Financial Ecosystem for Indonesia’s Future”, forum riset internasional ini menghadirkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Hernawan Bekti Sasongko, dan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Bapak Agusman, bersama sembilan narasumber dari World Bank, AMRO, kementerian, serta perguruan tinggi di Qatar, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.

Selamat beraktivitas, Chief.

Tim SUAR