Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi hajatan besar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memotret perekonomian Indonesia yang mengalami banyak perubahan dalam satu dekade terakhir. Menggerakkan tak kurang dari 251.000 tenaga lapangan untuk mendata sekitar 32 juta pelaku usaha serta 95,3 juta keluarga di seluruh penjuru Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, hasil gawean sepuluh tahunan ini menjadi fondasi utama bagi negara dan pelaku bisnis dalam menyusun strategi serta kebijakan berbasis data.
Berikut petikan wawancara eksklusif SUAR dengan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B Harmadi di Jakarta (Jumat, 10/7/2026). Sonny memaparkan secara gamblang urgensi dan relevansi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, perubahan lanskap ekonomi digital yang perlu ditangkap, kisah perjuangan para surveyor di lapangan, hingga jaminan keamanan data yang dikumpulkan.
"Apa sesungguhnya manfaat dari Sensus Ekonomi ini?"
Yang pertama, tugas dari BPS itu adalah memproduksi, menghasilkan statistik resmi negara. Statistik resmi negara menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Statistik resmi negara itu bisa dihasilkan dari data statistik. Dan data statistik itu bersumber dari data yang kita peroleh sendiri maupun yang diperoleh oleh orang lain.
Data yang kita peroleh sendiri dalam bentuk survei dan sensus. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS menyelenggarakan tiga jenis sensus setiap 10 tahun sekali. Jadi, memang ini menjadi tanggung jawab kami untuk kepentingan bangsa. Sensus bukan hanya milik BPS, tapi milik bangsa Indonesia.
Sensus Penduduk itu dilakukan setiap tahun yang berakhiran angka 0, jadi 2020, 2010, 2000, dan seterusnya. Sensus Pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali di tahun yang akhirannya 3, jadi 2023, 2013, 2003, dan seterusnya. Sekarang Sensus Ekonomi, pada tahun yang berakhiran dengan angka 6. 2026, 2016, 2006.
Lalu, apa yang menjadi manfaat dari pelaksanaan Sensus Ekonomi? Sudah pasti dia akan menghasilkan data yang menjadi sumber data statistik sebagai statistik resmi negara dan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
Dalam sepuluh tahun terakhir itu pasti terjadi perubahan yang sangat pesat di dalam perekonomian kita. Dulu mungkin ekonomi digital belum berkembang pesat. Kita tahu dulu belum ada yang namanya bullion bank. Belum ada bank emas. Kita tahu dulu belum ada perdagangan karbon. Kita tahu dulu, misalkan, belum ada on-demand services. Sekarang berkembang dengan pesat.
Belum ada QRIS. Dompet-dompet digital juga belum ada. Jadi ekonomi kita sudah berubah. Sehingga, kita harus memahami ekonomi kita secara lengkap dan utuh. Dengan memahami ekonomi kita secara lengkap dan utuh, yang tadinya datanya tidak ada menjadi ada. Sehingga harapannya negara membuat kebijakan jauh lebih baik dan lebih tepat.
Misalnya terkait dengan kebijakan untuk digitalisasi. Kita tahu bahwa sekarang transaksi digital luar biasa, para pelaku usaha banyak yang memanfaatkan digital sebagai bagian terpenting dari usahanya. Oleh karenanya, pemerintah akan melihat sektor mana yang paling mengandalkan aktivitas digital tadi, seberapa besar, dan seterusnya.
Yang paling sederhana dari Sensus Ekonomi itu kita bisa tahu, contohnya, berapa jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dari mulai yang besar sampai mikro. Jadi kita tahu, misalkan pelaku usaha di Indonesia.
Sebanyak 251 ribu petugas lapangan akan mendata pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026.
Selama ini BPS punya yang namanya Statistical Business Register, itu yang sudah tercatat dan menjadi pre-list bagi teman-teman di lapangan, jumlahnya sekitar 32 juta. Dengan sensus nanti kita akan melihat perkembangannya. Sebanyak 251 ribu petugas lapangan akan mendata pelaku usaha yang tidak ada di pre-list. Jadi kalau ketemu pelaku usaha, dia harus didata. Dari situ, kita akan tahu jumlahnya. Itu menjadi penting, karena tidak boleh ada kesalahan dalam melihat jumlah.
Yang kedua, kita tahu strukturnya: yang besar berapa, yang sedang berapa, sampai yang mikro berapa. Itu baru melihat struktur dalam hal jumlah. Belum lagi aktivitas usahanya atau lapangan usahanya. Untuk itu, kami punya yang namanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jadi, kita tahu sekarang, misalnya, nanti 98% pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha kecil dan mikro. Tapi mereka ini berada di sektor mana? Kalau kita tahu mereka berada di sektor mana, pemerintah Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, kementerian terkait itu bisa membuat perencanaan atau strategi kebijakan yang lebih tepat.
Itu baru dalam struktur. Belum lagi persebarannya secara spasial. Contohnya tukang kopi, jualan bareng, berdekatan. Konsentrasi usaha tertentu ada di satu tempat yang sama. Padahal kebutuhannya menyebar di tempat yang lain. Jadi, mungkin persaingannya menjadi tidak merata secara spasial.
"Di situ negara juga bisa mengatur?"
Bisa. Misalnya, seperti bagaimana apotek diatur jaraknya, pom bensin diatur jaraknya. Antarprodusen berbagi pasar yang tepat. Jadi kan pemerintah butuh data. Dan data tadi, kalau tidak berkualitas, dalam artian masyarakat tidak berpartisipasi, ya akhirnya kita nggak punya data.
(Kalau) tidak mau disensus, masa depan bisa hangus, kan gitu. Artinya kita betul-betul butuh data. Pemerintah, kita bersyukur Pak Presiden ini data-driven, mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi, partisipasi penting sekali.
"Bisa jelaskan secara konkret manfaat SE bagi pelaku usaha, contohnya usaha mikro? Pasalnya, terdapat kekhawatiran ketika petugas sensus datang dianggap sebagai bagian petugas pajak atau kekhawatiran terkait penyalahgunaan data."
Jadi begini, sensus kita memiliki pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sensus kita jauh lebih sedikit dibandingkan sensus ekonomi yang dilakukan di beberapa negara. Tahun ini yang melakukan sensus ekonomi bersamaan adalah Malaysia.
Malaysia melakukan sensus 5 tahun sekali, sedangkan Indonesia 10 tahun sekali. Malaysia menggunakan kuesioner yang jumlah halamannya saja ada 48 halaman. Kita hanya antara 11 sampai 18 halaman, tetapi tetap rinci. Tahun ini juga Jepang sedang melakukan sensus ekonomi. Vietnam melakukan sensus ekonomi. Jika dibandingkan jumlahnya, memang kita besar. Jadi tidak mungkin sensus itu dilaksanakan tanpa manfaat.
Sebagai contoh, salah satu pertanyaan di dalam kuesioner Sensus Ekonomi 2026 adalah, apakah Anda memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)? NIB ini kalau dia jawab dia punya, bagus. Jadi kita tahu dia dapat Nomor Induk Berusaha dan untuk kategori usaha apa saja. Tapi kalau tidak punya, dia harus menjawab penyebabnya apa? Apakah karena pengurusan NIB itu rumit? Apakah karena dia tidak tahu manfaat dari NIB? Apakah dia sedang mengurus tapi belum selesai? Dan seterusnya.
Kalau ternyata mayoritas menjawab pengurusan NIB itu rumit, ini akan menjadi masukan bagi pemerintah, contohnya untuk prosedur pendaftaran NIB disederhanakan. Agar semua pelaku usaha itu punya insentif untuk mendaftarkan usahanya. Kalau ternyata pelaku usaha merasa bahwa tidak tahu manfaatnya, berarti harus ada sosialisasi.
NIB itu sangat penting. Karena NIB bisa digunakan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) misalnya. NIB bisa digunakan untuk pengurusan sertifikasi halal. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim sehingga sertifikasi halal menjadi sangat penting. Jadi, jelas NIB dibuat itu pasti ada manfaatnya. Tetapi mungkin saja pelaku usaha itu belum tahu manfaatnya. Jadi dengan kita mengetahui bahwa misalkan pelaku usaha tidak tahu manfaatnya, itu menjadi sumber informasi penting bagi pemerintahan dalam pengambilan kebijakan.
"Tetapi, kalau dalam konteks perusahaan yang sangat besar, sensus ini manfaatnya untuk apa? Banyak juga ya industri-industri mulai dari perusahaan besar, bahkan konglomerasi. Mereka juga harus mensupport."
Bagi pengusaha besar manfaatnya itu banyak sekali. Saya beri contoh. Dari sensus, kita jadi tahu struktur input perusahaan. Atau struktur input yang ada di satu lapangan usaha. Kalau mau produksi pempek, misalnya, butuh tepung, butuh ikan, dan lain-lainnya. Struktur inputnya kelihatan di situ. Struktur input saja tidak cukup, karena di dalam pertanyaan kita, biaya untuk input tadi berapa? Dari struktur input dan biaya, kita jadi tahu dalam sebuah proses produksi, itu komponen terbesar yang mahal itu ada di mana.
Misalkan dia pelaku usaha pertanian. Usahanya sama-sama nih. Sama-sama misalkan padi, ya. Menghasilkan padi berarti beras. Sama-sama jenis varietas yang sama. Lalu kemudian harga jualnya sama. Tapi kok bisa yang di sini lebih mahal biaya produksinya dibanding yang satunya?
"Di sensus hal itu bisa terdeteksi?"
Terdeteksi. Misalkan, kenapa biaya produksi di satu tempat itu lebih mahal dari biaya produksi di tempat lain. Ternyata, misalkan, karena debit air di sini lebih rendah. Sehingga dia harus mengupayakan lebih besar lagi. Dia harus membuat pipanisasi sendiri, atau dia harus memberikan pupuk lebih banyak. Tapi di tempat yang lain, (bisa jadi) sudah terbantu dengan irigasi. Berarti keberadaan infrastruktur irigasi yang mendukung pertanian, misalkan, menjadi sangat penting di sini. Pemerintah jadi tahu, dengan varietas yang sama, luas lahan yang sama, harga jual yang sama, kenapa biaya produksi di sana lebih mahal dibandingkan di sini.
Sama dengan industri manufaktur. Memproduksi di daerah A dengan daerah B, cost structure-nya, struktur biayanya beda. Secara output, output-nya Jawa Timur itu lebih kecil dari output-nya Jawa Barat. Tapi yang namanya PDB, PDRB, itu dihitung dari nilai tambah. Jadi, total input dibagi jadi dua kelompok, yang namanya input antara dan input primer. Input antara itu bahan baku, biaya produksi, non-tenaga kerja, non-mesin.
Di Jawa Timur, input dan output harus sama. Outputnya lebih kecil daripada Jawa Barat. Tapi nilai tambah yang tercipta di Jawa Timur lebih tinggi. Artinya, biaya produksi di Jawa Barat itu cenderung lebih boros untuk sektor-sektor tertentu. Nah, dengan demikian pemerintah Jawa Barat, pemerintah pusat, misalkan contoh, itu bisa kemudian melakukan intervensi kebijakan untuk mengurangi high cost ekonomi tadi. Nah, pemerintah tahunya dari mana? Pemerintah jadi tahu kalau semua berpartisipasi di dalam Sensus Ekonomi dengan jawaban yang benar.
"Sejauh ini, bagaimana pelaksanaannya setelah berjalan satu bulan lebih? Sejauh mana dukungan dari aparat pemerintah? Jajaran di pemerintahan mulai dari desa sampai gubernur support yang diberikan seperti apa?"
Sensus itu bukan cuma punyanya pusat, bukan cuma punyanya BPS. Ini punyanya bangsa Indonesia. Kini saatnya mendata dengan lengkap. Kalau ada yang tidak lengkap, maka keputusan kita mungkin tidak sempurna. Semakin lengkap, semakin sempurna. Semakin tidak lengkap, semakin tidak sempurna. Oleh karenanya, dukungan semua pihak penting. Karena sensus ini bukan cuma punya BPS.
Salah satu dukungan yang kami sangat apresiasi adalah surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPS. Mendagri menginstruksikan ke seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dan bersyukurnya, langsung ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah. Dari mulai jajaran pemerintah provinsi, gubernur, pemerintah kabupaten/kota, bupati/wali kota. Kami sudah dapat dukungan yang luar biasa termasuk pencanangan Sensus Ekonomi yang dilakukan Ibu Kepala dan saya bersama para gubernur di seluruh Indonesia. Terus kemudian teman-teman asosiasi juga mendukung.
Kita juga melaksanakan yang namanya “Ngibar”, ngisi bareng. Jadi kadang-kadang mungkin orang merasa risih (tidak nyaman menjawab survei). Mengisi survei sendiri kadang-kadang juga bingung. Ini pertanyaan maksudnya apa, apa yang diisi? Kadang-kadang juga yang membuat lama itu mereka tidak mempersiapkan dokumen. Sehingga misalnya ditanya, NIB. Nomernya berapa ya? Kan harus diisi saat itu, namun tidak disiapkan. Oleh sebab itu, teman-teman lapangan kadang-kadang harus bolak-balik. Jadi terkait “Ngibar” itu, diinfokan dulu tentang apa yang dibawa atau disiapkan, di satu tempat yang sama.
Pengisian survei sembari dipandu. Gerakan Ngibar itu cukup efektif. Sudah lebih dari 40 ribu, kalau nggak salah, yang sudah kita lakukan ngibar. Kemudian juga kita sudah sosialisasi masif melalui berbagai saluran.
Jadi sampai dengan hari ini jumlah pelaku usaha yang sudah berhasil kita data sekitar 40 persen (40,62 persen). Tapi satu hal, PR kita ini adalah pengusaha besar, perusahaan besar.
"Kenapa, Pak? Ada kendala apa sejauh ini?"
Saya baru saja melakukan pengecekan di Jakarta, misalnya. Jakarta memiliki sekitar 23.000 usaha besar, yang terdata baru 200-an lah. Padahal kita sudah hampir satu bulan, sebentar lagi 1 bulan.
Yang pertama memang kadang-kadang kan yang berhak mengisi otoritas bagian keuangan. Yang berhak mengisi otoritas bagian SDM, ketenagakerjaan, bagiannya sendiri. Terus kadang-kadang teman-teman datang, perusahaan masih belum siap, dokumennya tidak ada, dan seterusnya. Jadi harus kembali lagi. Lalu ada juga yang belum bersedia untuk diwawancara, dan seterusnya.
"Pak Waka menyampaikan idealnya semua pelaku usaha mendukung. Kemudian bahkan mengisi data juga dengan sangat tepat, sehingga menjadi basis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tapi pada praktiknya pasti tidak mudah. Sejauh ini, laporan dari tim di lapangan (tenaga surveyor) itu seperti apa?"
Sebetulnya kami bisa memahami bahwa pelaksanaan di lapangan tidak mudah. Apalagi di media sosial banyak (viral) disinformasi. Tidak mudah berhadapan dengan masyarakat. Kami punya rekaman-rekaman video tenaga lapangan bagaimana mereka berjuang hanya untuk mencapai satu desa yang terpencil. Mereka harus berjam-jam melewati gunung, laut, sungai, hutan, dan seterusnya hanya untuk mencapai beberapa keluarga yang ada di satu desa.
Jadi perjuangan mereka luar biasa. Termasuk menghadapi masyarakat yang mempertanyakan apa manfaat dari sensus dan seterusnya. 251 ribu orang dengan background macam-macam. Ada yang terbiasa menghadapi, tapi ada yang mungkin ketika dia mendapatkan pressure jadi gugup. Itu pengalaman yang luar biasa.
Sebagai gambaran, setiap tahun kami itu melaksanakan 95 survei di BPS. 95 survei itu rutin. Survei berbeda dengan sensus. Kalau sensus semua dicacah, survei itu sampel. Sampel dari 95 survei tadi, itu jumlahnya 6,3 juta, setiap tahun. Dan dalam survei, karena bersifat sampel, pertanyaan kami sangat rinci. Berapa pelaku usaha yang disurvei setiap tahun, jumlahnya 3,5 juta. 3,5 juta responden sampel survei BPS ditanyadengan detail. Tidak pernah ada masalah itu. Bahkan, tidak ada yang bertanya, kenapa saya ditanya dan seterusnya. Karena mereka memahami bahwa dengan partisipasi mereka, data yang kita miliki berkualitas, maka pengambilan keputusan pemerintah lebih baik.
"Kenapa lalu dalam sensus menjadi banyak pertanyaan, Pak? Apa karena memang mereka (masyarakat) belum terbiasa menjadi responden?"
Motifnya mungkin macam-macam, tapi kita berusaha melakukan sosialisasi, menjelaskan sebaik-baiknya. Kepada teman-teman di lapangan seluruh Indonesia, BPS seluruh Indonesia, sudah kami sampaikan bahwa hadapi dengan baik, kalau ada informasi yang salah jelaskan dengan baik. Tidak perlu kemudian menimbulkan friksi di dalam masyarakat. Wajar kalau masyarakat belum terinformasi dengan baik kemudian salah dalam berpersepsi tentang pelaksanaan sensus. Jadi kita semua mencoba melakukan dengan baik.
"Berarti sebetulnya banyak mungkin publik belum mengetahui bagaimana perjuangan dari tenaga-tenaga sensus ini yang luar biasa. Betapa susahnya sebetulnya menjadi pekerja tenaga sensus ini, ya?"
Iya, dan ini pertama kali Sensus Ekonomi dilakukan di era medsos yang sangat masif. Dulu kan medsosnya belum seperti ini 10 tahun yang lalu, ya. Yang kemudian, berita-berita yang sifatnya disinformasi itu kadang-kadang mempersulit petugas kami di lapangan karena dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran.
Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi kami mengajak masyarakat dengan semboyan TIR. T, Terima petugasnya dengan baik, yang I-nya Isi datanya dengan benar dan jujur, dan R itu Rahasia pasti terjaga.
Dengan kesempatan ini, kami bisa menyampaikan yang sesungguhnya apa manfaat dan tujuan dari sensus. Karena Sensus Ekonomi itu agenda rutin negara sebetulnya, 10 tahun sekali sesuai amanat dan undang-undang. Dan bukan cuma Indonesia yang melakukan sensus ekonomi. Banyak negara-negara besar lainnya juga melakukan.
Baca juga:
Gianie
"Dalam Sensus Ekonomi kali ini, usaha baru apa yang menjadi perhatian yang mungkin bisa mengubah landskap dunia usaha di Indonesia? Ini mungkin menjadi penting di mata investor dalam melihat landskap ekonomi di Indonesia."
Jadi, selama ini kami menjelaskan bahwa transaksi ekonomi itu mulai banyak terjadi secara online. Sehingga melahirkan fenomena "rohana atau rojali". Orang lebih banyak ternyata membeli lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Jadi, itu kan berubah, Pak. Perilaku orang dalam konsumsi, perilaku orang dalam produksi, perilaku orang dalam transaksi, berubah secara drastis. Bayangkan sekarang para desainer, desainer apapun, itu bisa bekerja dari rumah tanpa harus memiliki aplikasinya.
Misalnya dia bekerja dengan aplikasi yang free di internet, dari rumah, tapi yang dia butuhkan adalah internet yang stabil, dengan kecepatan tinggi. Karena resolusi tinggi membutuhkan internet dengan kecepatan tinggi. Ini kan jelas hal yang berubah dibanding masa lalu. Dan pemerintah ketika mengetahui bahwa kebutuhan itu ada, kapasitas internet harus ditingkatkan, akses internet harus diperluas, pastikan itu menjadi dasar kebijakan.
Terus kita dari Sensus Ekonomi ini, nanti bisa mengetahui berapa PDB ekonomi kreatif, berapa PDB pariwisata, berapa PDB maritim, berapa PDB kebudayaan, dan seterusnya. Kita jadi tahu struktur ekonomi kita itu didominasi oleh aktivitas apa. Sehingga strategi kebijakannya pun juga mengarah secara lebih tepat. Termasuk untuk melakukan proyeksi ke depan. Dengan basis data-data ini, diperoleh gambaran struktur ekonomi kita ke depan ini akan seperti apa.
Ini sebuah potret. Memang BPS tidak boleh melakukan proyeksi. Jadi, ini potret yang lengkap. Ini fakta. Ekonomi biasanya dalam 5-10 tahun berubah dengan perubahan yang signifikan. Zaman dulu bisnis wartel laku. Tapi begitu semua orang punya handphone, wartel tidak ada yang laku. Terus berubah jadi warnet. Tapi ketika semua handphone menjadi smartphone, warnet kan jadi bukan bisnis yang menarik lagi. Terus berubah seperti itu. Dulu bisnis fotokopi mungkin menarik, tapi ketika semua sudah terdigitalisasi, bisnis jadi berubah. Dan itu menjadi bahan pengambilan keputusan para pelaku usaha juga. Termasuk investor baik dari dalam negeru maupun luar negeri. Jadi bisa melihat, struktur ekonomi Indonesia secara utuh seperti ini.
"Kapan Sensus Ekonomi ini kira-kira hasilnya bisa dilihat, dinikmati oleh publik? Lalu bagaimana nanti mengakses hasil dari Sensus Ekonomi 2026 ini?
Memang kita juga ingin diproses dengan cepat sekali. Tapi kecepatan juga harus mempertimbangkan kualitas.
Jadi pelaksanaan Sensus Ekonomi tuh persiapannya sudah sejak 2 tahun yang lalu. Kami melakukan tes kuesioner. Saya turun, Ibu kepala juga turun melakukan tes dengan bertanya ke responden. Dipraktekkan dan diperhatikan waktunya. Waktunya masih kepanjangan, pertanyaannya masih terlalu banyak. Padahal itu sudah sangat singkat, dibanding sensus-sensus ekonomi di beberapa negara lain yang sangat rigi dan sangat rinci. Bayangkan, kalau di negara lain ditanya Anda membayar pajak? Pajak tuh banyak jenisnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak daerah. Di kita enggak ada pertanyaan itu.
Kita hanya bertanya biaya non-operasional. Jadi kita tidak (menanyakan) detail. Bukan berarti kita tidak ingin dapat informasi, tapi kita sudah tahu bahwa itu akan terlalu sensitif. Jadi kita sudah berusaha mengurangi itu semua. Bahkan saya bertanya, ini masih terlalu lama, orangnya tidak mengerti, dan sebagainya. Jadi Sensus Ekonomi sudah disiapkan selama dua tahun. Dua tahun hanya untuk persiapan Sensus Ekonomi.
Nah, begitu selesai 31 Agustus, kami tidak langsung (melakukan olah data). Kami harus melakukan data cleaning, pembersihan data. Karena kalau ada data anomali, petugas bisa diturunkan kembali. Saya kemarin baru ngecek missing value. Jadi, ada yang tidak diisi. Ada pertanyaan yang tidak dijawab/diisi oleh respoinden, dan seterusnya.
Nah, begitu selesai, kami juga akan melakukan namanya PES, Post-Enumeration Survey. Jadi, setiap pertanyaan, kita melakukan sampel, terhadap semua yang sudah kita sensus, bertanya kembali, mencocokkan jawabannya dengan jawaban yang sudah kita peroleh. Itu namanya Post-Enumeration Survey.
Jadi, kita bisa dapat namanya Margin of Non-Sampling Error. Dari non-sampling error kita tahu di pertanyaan ini kesalahan itu berapa banyak. Bukan cuma tahu kesalahannya, tapi kalau terjadi kesalahan, bisa langsung dilakukan koreksi. Jadi ada proses quality gate-nya.
Penjaminan kualitasnya itu berlapis-lapis. Di sini pun kan ada kami bagi korwil, ada di Garda SE. Tapi itu terlalu teknis dan panjang. Begitu post-enumeration survey selesai, sekitar 1 bulan, kami ngecek lagi datanya, baru diolah. Kira-kira di akhir 2026 kita sudah bisa mendapatkan gambaran hasilnya.
Jadi jumlah, struktur, dan persebaran usaha adalah data yang makro. Perlu dipahami bahwa kami tidak akan membuka data individu. Hanya data agregat. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi, informasi itu tidak akan dibuka secara individu. Tahapan selesai semuanya secara lengkap itu di 2027. Kalau dulu bisa sampai 3 tahun. Tapi kita berusaha sekarang tidak sampai setahun.
"Dan itu data-data agregat yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi ini bisa dikonsumsi oleh publik atau siapa pun?"
Bisa. Nanti di-release, diumumkan. Kalau selama ini kita misalkan mengatakan bahwa PDB pariwisata kita meningkat. Nanti akan terbukti di sini, meningkat semakin cepat atau seperti apa. Lalu, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro. Benar atu tidak? Pelaku usaha mikronya di sektor apa? lalu, sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Benar atau tidak selama ini? Nanti akan kelihatan.
KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, itu sampai 5 digit. Dan kita berusaha, intinya kita membagi, mengklasterisasi menurut kelompok lapangan usahanya. Disitu akan kelihatan nanti mana yang menyerap tenaga kerja paling besar, mana yang cenderung capital intensive. Tidak ada yang salah. Kebijakan yang harus tepat,begitu kira-kira.
"Bagaimana menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan juga mendukung tenaga survei itu ternyata tidak mudah ya. Ada statement soal itu, Pak?"
Kami menggunakan semboyan TIR. T, Terima petugasnya dengan baik, yang I-nya Isi datanya dengan benar, dan R itu Rahasia pasti terjaga. Jangan khawatir, kami sudah setiap tahun melaksanakan survei yang melibatkan 6,3 juta responden di mana pertanyaannya jauh lebih rinci daripada pertanyaan sains ekonomi. Dan tidak pernah bocor sampai hari ini. Sampai detik ini. Jadi, mohon dukungannya. Kepada para petugas, tetap semangat. Karena Anda semua melaksanakan tugas mulia untuk kebaikan bangsa. Dan apa yang Anda hasilkan itu akan menentukan arah pembangunan kita ke depan.
Baca juga:
Deni Friawan
