Subsektor aplikasi menjadi salah satu andalan baru dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seiring meningkatkan kebutuhan masyarakat dan juga dunia usaha terhadap berbagai layanan berbasis digital.
Subsektor aplikasi menjadi salah satu andalan baru dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Besarnya pertumbuhan investasi subsektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir terjadi seiring meningkatkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan berbasis digital.
Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya menjelaskan, subsektor aplikasi menyumbang investasi terbesar bagi sektor ekonomi kreatif, mencapai Rp54,18 triliun atau hampir 30% dari total investasi ekonomi kreatif pada 2025, sebesar Rp183 triliun. Adapun subsektor industri kreatif dengan kontribusi terbesar setelahnya adalah kriya, fesyen, kuliner dan periklanan.
“Pertumbuhannya (ekonomi kreatif) dari 2023 ke 2025 sangat pesat, dan kalau beberapa tahun terakhir ke sektor ekraf banyak yang masuk dari fesyen, kuliner, kriya, ternyata dua tahun terakhir yang menjadi paling atas itu adalah sektor aplikasi,” ucap Riefky dalam Indonesia Apps Summit 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Senin (14/09/2026).
Pengembangan subsektor aplikasi dalam sektor ekonomi kreatif juga telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045, yang menempatkan subsektor tersebut menjadi salah satu prioritas.
Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif menunjukkan perkembangan signifikan sejak 2023, dengan total investasi mencapai Rp89,37 triliun. Pada 2024, pertumbuhannya mencapai 54,86% menjadi Rp138,4 triliun, dan pada 2025 sebesar Rp183 triliun.
“Jadi, ketika Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sektor ekonomi kreatif termasuk dari subsektor aplikasi akan bisa mendorong pencapaian tersebut,” tegasnya.
Jika dibagi berdasarkan per daerah, investasi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 paling banyak ke daerah Jawa Barat dengan nilai Rp43,8 triliun, diikuti oleh Jakarta sebesar Rp39,97 triliun, Jawa Tengah dengan Rp16,24 triliun, Jawa Timur dengan Rp11,47 triliun, dan Banten sebesar Rp11,72.
Dia menambahkan, pemerintah memandang sebuah aplikasi ini bukan lagi hanya berbicara mengenai teknologi semata, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ketika masyarakat bisa belajar, bekerja, bertransaksi, hingga membangun sebuah usaha melalui aplikasi.
“Ketika kita berbicara mengenai industri aplikasi, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai masa depan ekonomi digital Indonesia. Perkembangan artificial intelligence (AI) menghadirkan peluang yang jauh lebih besar, namun kita dituntut untuk memastikan inovasi berjalan seiring dengan etika dan tata kelola yang baik,” ucapnya.
Di dalam Rindekraf sendiri terdapat 21 subsektor dari sektor ekonomi kreatif, setelah ditambahkan 4 subsektor baru yakni cultural creativity, design creativity, media creativity, serta digital and technology creativity di mana aplikasi berada di dalamnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Boni Pudjianto menyatakan, pengembangan industri aplikasi masih menghadapi sejumlah tantangan, meliputi talenta, akses teknologi dan infrastruktur, akses pasar dan pembiayaan, hingga tata kelola yang menjamin keamanan dan perlindungan kekayaan intelektual.
“Komdigi dalam hal ini BPSDM bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk memajukan literasi digital, mengedepankan talenta-talenta digital muda berkreasi untuk menciptakan teknologi agar dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Ketua Umum Asosiasi Industri Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki) Irwin Day menilai, tantangan utama dalam pengembangan ekosistem industri aplikasi nasional adalah mengenai kemampuan dan kesiapan dari SDM dalam negeri.
“Kita sebaiknya fokus kepada industri perangkat lunak, karena industri ini tantangannya cuman satu sebenarnya yaitu bagaimana memproduksi SDM-nya. Kita ini tidak kekurangan SDM sebenarnya, cuman bagaimana kita mengarahkan SDM ini supaya bisa dan mau masuk ke industri ini,” kata Irwin.
Pemerintah pun didorong untuk terus memperkuat ekosistem industri tersebut agar dapat tumbuh secara sehat dan kompetitif. Pemerintah dengan segala kebijakan yang dirancang perlu menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku industri ini untuk terus melakukan pengembangan, termasuk memastikan persaingan usaha berjalan dengan sehat sehingga semakin banyak produk yang memiliki daya saing di pasar.
“Tugas pemerintah itu membangun dan mendorong ekosistemnya supaya industri ini bisa berkembang. Pemerintah perlu menjaga agar ekosistemnya sehat, berkembang, terus kompetitif agar kita bisa menghasilkan produk-produk yang bagus,” ujarnya.
Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Onno Widodo Purbo mengungkapkan, masih terdapat mismatch antara kebutuhan industri dengan kemampuan dari mahasiswa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kampus-kampus dalam negeri menurutnya masih berfokus pada pembelajaran teori, sementara industri membutuhkan talenta yang memiliki kemampuan praktis dan memahami kondisi di lapangan.
“Akhirnya ada gap antara apa yang kita ajarkan ke mahasiswa dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Masalah utamanya sih SDM, apalagi ketika berbicara mengenai aplikasi itu kan bukan soal kita punya software keren atau bagaimana, tapi manusia harus kreatif, itulah yang paling susah,” ucap Onno.
Ia pun mengusulkan pemerintah untuk memberikan beasiswa atau insentif bagi talenta digital untuk memperkuat ekosistem industri aplikasi nasional. Menurutnya, banyak talenta potensial yang sebenarnya memiliki kemampuan di bidang tersebut namun terkendala biaya pendidikan. Dukungan seperti itu dinilai dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memperbanyak SDM yang dibutuhkan oleh industri aplikasi dalam negeri.
Tambahkan SUAR ke Google
