Pangkas Aturan, Bahlil Kebut Pengembangan Panas Bumi

Indonesia memiliki sumber daya panas bumi atau geotermal terbesar di dunia. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kapasitas pembangkit yang terpasang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia saat ini menempati posisi pertama dari sisi sumber daya panas bumi, tetapi masih berada di peringkat kedua untuk kapasitas terpasang, di bawah Amerika Serikat (AS).

Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW), tetapi baru 11,6% yang telah menjadi kapasitas terpasang.

Bahlil mengatakan sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, dirinya mencoba mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membuat pengembangan geothermal berjalan lambat. Salah satunya regulasi yang berbelit-belit.

“Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu," ujarnya dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta , Rabu (19/8/2026).

Aturan direvisi, pengusaha harus cepat

Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut. Salah satunya melalui revisi peraturan yang mengatur bisnis sektor geothermal. Revisi itu akan mengatur kemudahan perizinan dan insentif untuk panas bumi.

Di sisi lain, pemerintah juga meminta pelaku usaha yang telah mendapatkan konsesi untuk segera mengembangkan wilayah kerjanya. Bahlil menyoroti masih adanya wilayah kerja yang mengalami penghentian sementara. Menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung apabila penyebabnya bukan persoalan yang benar-benar menghambat proyek.

"Saya juga minta komitmen kepada teman-teman pengusaha. Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat," katanya.

Bahlil juga melihat pengembangan panas bumi tidak seharusnya berhenti pada pembangunan pembangkit listrik.

Menurut dia, karakteristik panas bumi sebagai sumber energi yang tersedia secara kontinu dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lain. Pemanfaatan tersebut diharapkan menciptakan efek berganda berupa industri baru dan lapangan pekerjaan.

Dia mencontohkan pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan kopi dan sejumlah kegiatan industri lainnya. Dengan pemanfaatan seperti itu, panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga dapat menjadi sumber energi langsung bagi kegiatan produksi.

"Geotermal dalam pandangan saya, tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geotermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain supaya menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.

Dalam jangka panjang, Bahlil menargetkan kontribusi panas bumi terhadap bauran energi nasional dapat mencapai setidaknya 15% pada 2050.

Target tersebut didukung oleh besarnya potensi panas bumi Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 27-30 gigawatt (GW).

"Minimal itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 Giga Watt, 27 sampai 30 Giga Watt. Itu cukup besar tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni," katanya.

Ruang pengembangan masih sangat besar

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi bertambah 5,2 gigawatt (GW) berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035.

Tambahan kapasitas tersebut diharapkan ikut meningkatkan kontribusi panas bumi dalam bauran energi yang saat ini berada di 18%. Saat ini, Eniya mencatat kontribusi panas bumi dalam bauran EBT berada di sekitar 2,2%. "Kita harapkan di akhir RUPTL nanti dengan naiknya kapasitas hingga 5,2 gigawatt porsinya menjadi 4,5%," kata Eniya.

Eniya menilai ruang pengembangan tersebut masih sangat besar. Apalagi, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar dan pemerintah mulai membuka wilayah kerja baru untuk memperluas basis proyek.

Selain membuka wilayah kerja baru, pemerintah juga berupaya mempercepat proses pengadaan melalui penyederhanaan mekanisme lelang.

Eniya mengatakan Kementerian ESDM saat ini tengah membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah mengubah proses lelang menjadi satu tahap.

"Sekarang kita lakukan proses lagi karena arahan Bapak (Bahlil) untuk mempersingkat semua regulasi, sehingga kami mengusulkan revisi di Peraturan Pemerintah yang saat ini akan harmonisasi minggu depan," kata Eniya.

Percepatan regulasi tersebut juga diarahkan untuk menarik investasi baru ke sektor panas bumi.

Eniya mengatakan pemerintah menargetkan investasi panas bumi mencapai sekitar US$1,1 miliar pada 2026. Dengan mekanisme lelang baru dan pembukaan wilayah kerja, potensi investasi yang masuk diharapkan dapat mencapai US$2,2 miliar.

Base load renewable yang handal

Dari sisi industri, Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) menilai Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadikan panas bumi sebagai salah satu sumber energi utama. Namun, besarnya potensi tersebut perlu diikuti langkah percepatan agar sumber daya yang selama ini belum termanfaatkan dapat segera dikembangkan.

Ketua Umum API Julfi Hadi mengatakan, selain besar dari sisi potensi, panas bumi memiliki karakteristik yang membuatnya strategis bagi sistem energi nasional karena dapat menjadi sumber listrik baseload yang beroperasi secara andal.

"Energi panas bumi mempunyai karakteristik yang spesial yaitu bisa menjadi base load yang handal. Satu-satunya base load renewable yang ada pada saat ini juga terbarukan, bersih, dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Julfi mengatakan percepatan panas bumi juga dapat dikaitkan dengan agenda pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri panas bumi, menurut dia, tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi dapat mendorong tumbuhnya industri manufaktur peralatan geothermal di dalam negeri.

Besarnya ruang pengembangan tersebut terlihat dari masih banyaknya cadangan panas bumi Indonesia yang belum dimanfaatkan.

Julfi mengatakan sekitar 88% cadangan panas bumi Indonesia masih belum terutilisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi sumber daya dengan pemanfaatannya.

"Langkah agresif ini mutlak diperlukan untuk merealisasikan visi besar Kementerian ESDM yaitu target 30.1 atau menjadikan geothermal Indonesia sebagai nomor 1 di dunia pada tahun 2030," katanya.

Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi industri untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengeboran.

Kepercayaan investor menguat

Julfi mengatakan kepercayaan investor terhadap sektor panas bumi mulai menunjukkan penguatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya rencana pengeboran pada 2027 dan 2028 serta mulai munculnya pengembang pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) baru.

Menurut dia, perkembangan tersebut perlu didukung dengan percepatan pembukaan dan penyerahan wilayah kerja panas bumi serta keterlibatan PLN dalam menciptakan kemitraan dengan pengembang. Selain investasi, industri panas bumi juga mulai mendorong penggunaan teknologi baru untuk menekan biaya pengembangan.

Dari Geothermal, Anak Usaha PT Pertamina Produksi Hidrogen Hijau dan Energi Pusat Data

Potensi panas bumi di Indonesia selain untuk listrik, juga bisa untuk peroduksi hidrogen hijau. Bisa memasok energi buat data center

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaMukhlison Widodo

Julfi mengatakan pengembang dan IPP perlu membangun model kemitraan dengan penyedia teknologi, perusahaan jasa, dan subkontraktor. Pola tersebut dinilai dapat mempercepat pengembangan proyek sekaligus menekan biaya.

"Langkah terintegrasi ini bukan sekadar inovasi akan tetapi memangkas biaya pengembangan secara drastis dan mempercepatkan pemulihan proyek.," katanya.