​Krisis di Laut Hitam Mengancam Pasokan Gandum Indonesia

​Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Laut Azov dan Laut Hitam telah menyebabkan koridor jalur perdagangan Ukraina mengalami hambatan operasional. Invasi Rusia hanya menyisakan satu terminal kecil di Tuapse, sehingga pelayaran terpaksa mencari rute alternatif yang memakan biaya logistik lebih tinggi. 

Terputusnya rantai pasok berbiaya rendah dari lumbung pangan Eropa Timur ini secara langsung memicu lonjakan harga gandum global. Akibatnya, negara-negara importir di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia kini dihadapkan pada ancaman defisit pasokan dan beralih memburu gandum ke negara produsen lain dengan harga yang lebih mahal, seperti Australia dan Amerika Serikat.

​Sebagai negara yang sepenuhnya bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum domestik, Indonesia dipastikan akan terkena imbas langsung dari guncangan pasar global ini. Melalui data Impor Gandum Indonesia, volume impor gandum sempat mengalami tren kenaikan dari 9,35 juta ton pada 2022 menjadi 11,71 juta ton pada 2024, sebelum akhirnya sedikit turun ke angka 10,83 juta ton pada 2025. 

Di sisi lain, nilai impor terus menunjukkan tren menurun dari 3,77 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 3,04 miliar dolar AS pada 2025. Namun, dengan adanya krisis di Laut Hitam yang memicu lonjakan harga global pada tahun 2026, tren efisiensi nilai impor ini sangat rentan berbalik arah karena beban lonjakan biaya pada paruh kedua 2026.

​Dampak krisis ini semakin terasa jika melihat profil negara pemasok gandum ke Indonesia. Hingga tahun 2025, Ukraina dan Rusia masih memegang peranan penting dengan menempati urutan kelima dan ketujuh sebagai negara utama asal impor gandum Indonesia. 

Ukraina tercatat menyuplai sekitar 868,5 ribu ton gandum dengan nilai 225,99 juta dolar AS, sedangkan Rusia menyuplai 151,25 ribu ton. Lumpuhnya pelabuhan di kedua negara tersebut secara otomatis menghilangkan lebih dari 1 juta ton pasokan gandum berbiaya kompetitif yang selama ini menopang kebutuhan industri pangan di Indonesia.

​Kehilangan pasokan dari Eropa Timur tersebut memaksa Indonesia untuk semakin bersandar pada negara pemasok utama lainnya. Berdasarkan data historis tahun 2025, Australia dan Amerika Serikat adalah penyangga utama, di mana Australia mendominasi dengan volume 4,59 juta ton dan AS sebesar 1,05 juta ton pada 2025. 

Secara historis, Indonesia sebagian besar menggantungkan pasok gandum dan meslin dari negara seperti Australia, Kanada, Argentina, hingga Amerika Serikat. Australia mendominasi pasok kebutuhan gandum Indonesia setiap tahunnya dengan volume hampir 50% dari total kebutuhan impor gandum sejak 2021.

Sementara, sejak 2021 pula impor gandum dari Ukraina dan Rusia tercatat dalam volume yang masih rendah. Bahkan volume impor gandum dari Ukraina menunjukkan tren penurunan dari sekitar 2 ribu ton pada 2021 hingga menjadi sebesar 868,5 ton pada 2025. Meski lebih fluktuatif, impor gandum dari Rusia trennya juga menurun.

Dampak dari hambatan logistik di kawasan konflik tersebut, importir dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia lainnya juga mengalihkan permintaan mereka ke Australia dan AS. Kondisi ini membuat Indonesia harus bersaing ketat memperebutkan kuota ekspor dari negara-negara produsen. Akibatnya, harga gandum melonjak melampaui harga wajar.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kebijakan khusus dalam pengelolaan impor komoditas gandum dan meslin dengan menekan bea masuknya. Lonjakan harga global akibat hambatan pengiriman logistik yang terjadi tentu tak terhindarkan.

Kenaikan harga gandum global dan mahalnya biaya logistik impor akibat persaingan pasokan akan langsung berimbas pada penekanan margin keuntungan dan membebani struktur biaya industri makanan dalam negeri, terutama produsen tepung terigu, roti, dan mi instan. Jika biaya produksi ini dibebankan kepada konsumen, harga jual eceran produk pangan olahan gandum akan meroket. Hal ini akan memicu inflasi pangan dan menggerus daya beli masyarakat. 

Oleh karena itu, ketergantungan Indonesia terhadap gandum berisiko menghadapi kerentanan ketahanan pangan dan ekonomi jika tidak segera melakukan langkah mitigasi. Mitigasi seperti mengamankan kontrak pasokan jangka panjang dengan negara non-konflik, mengelola cadangan logistik nasional, atau mempercepat diversifikasi pangan menggunakan bahan baku lokal menjadi perlu dilakukan dalam menghadapi krisis.