Pasar keuangan Indonesia kini menantikan keputusan rapat dewan gubernur bulanan Bank Indonesia (RDG BI) yang diumumkan, Kamis (18/6/2026), menyusul keputusan Federal Reserve (The Fed) yang mengunci Fed Fund Rate (FFR) pada rentang 3,5%-3,75%. Selain menjadi indikator postur kebijakan moneter nasional untuk paruh kedua 2026, keputusan rapat ini juga menjadi sinyal yang menentukan nasib rupiah di pasar keuangan.
Dari Washington D.C., keputusan The Fed yang diumumkan pukul 14.00 Eastern Time atau 02.00 WIB tersebut menggenapi konsensus luas ekonom sebelumnya. Pengumuman ini sekaligus menandai keputusan perdana Kevin Warsh sebagai gubernur bank sentral Amerika Serikat setelah menggantikan Jerome Powell terhitung 22 Mei 2026.
Warsh, mantan anggota dewan gubernur The Fed, telah menegaskan posisi bank sentral AS tersebut akan tetap independen dalam menjalankan kebijakan moneter di Negeri Paman Sam. Konsistensi pendirian inilah yang akan diuji di sisa tahun 2026, mengingat The Fed telah menerima sejumlah tekanan dari Presiden Donald J. Trump sebelumnya untuk menurunkan FFR demi memacu pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan estimasi yang memperkirakan potensi 1 kali pemangkasan FFR di tahun 2026, sejumlah faktor menahan The Fed melakukan hal tersebut. Kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas pasca-Perang AS-Iran yang menyebabkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS melambung hingga 4,2% year on year pada Mei 2026 salah satunya.
Meski Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Juni memutuskan untuk menahan interval FFR, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai berhentinya kenaikan FFR hanyalah satu fase landai di tengah tren kenaikan suku bunga acuan global.
Deni menilai, saat ini, The Fed memiliki sejumlah alasan untuk menahan suku bunga. Selain inflasi umum IHK masih cenderung di atas target, pasar tenaga kerja juga masih relatif kuat dengan penambahan 172.000 lapangan kerja baru di bulan Mei dan tingkat pengangguran yang bertahan di angka 4,3% angkatan kerja.
“Karena laporan tersebut baru dirilis tidak lama setelah kesepakatan damai AS-Iran berlaku, The Fed butuh waktu untuk melihat sejauh mana ini berjalan. Warsh juga membutuhkan waktu untuk melihat tren keseluruhan. Namun, jika inflasi tetap tinggi di atas target, FFR diperkirakan akan naik September atau Desember tahun ini,” ujar Deni kepada SUAR, Rabu (17/6/2026).
Merespons tren kebijakan moneter global yang mengetat, Deni mengingatkan saat ini ruang kenaikan BI Rate saat ini mengecil. Apabila dinaikkan, menyusul gelombang kenaikan BI Rate sebesar 75 bps selama 3 pekan terakhir, dampaknya berpotensi meluas dan tidak hanya berpengaruh di pasar keuangan.
“Selain pertumbuhan kredit yang melambat dan konsumsi yang turun, beban utang pemerintah juga akan meningkat. Itu sebabnya BI kemarin cenderung lambat menaikkan suku bunga, walau akhirnya naik mendadak 50 dan 25 bps karena tekanan capital outflow eksternal dan rupiah terdepresiasi besar,” imbuhnya.
Arah penguatan rupiah ke depan, Deni menegaskan, tidak dapat hanya tergantung pada kebijakan moneter tanpa mengatasi akar masalah fiskal. Dalam ruang keputusan yang sempit. penurunan suku bunga akan mengganggu stabilitas internal akibat naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar, tetapi kenaikan suku bunga juga melemahkan pertumbuhan.
Stabilitas tetap prioritas
Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan kebijakan moneter BI saat ini menjadi jangkar utama menjaga nilai rupiah dan inflasi. Adapun kebijakan makroprudensial cukup berperan sebagai pelengkap untuk memastikan kredit tetap mengalir ke sektor produktif tanpa menciptakan risiko berlebihan di sektor keuangan.
“Mandat pertumbuhan yang saat ini juga diemban BI tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk menomorduakan stabilitas harga dan stabilitas rupiah,” tegas Josua.
Ia menjelaskan, dalam kondisi rupiah masih rentan, inflasi pangan dan energi masih perlu diwaspadai, serta pasar global masih bergejolak, BI justru perlu menjaga kredibilitas moneter lebih kuat. Jika BI ikut mendorong pertumbuhan saat tekanan rupiah dan inflasi belum reda, pasar dapat menilai BI sedang mengorbankan stabilitas demi pertumbuhan jangka pendek.
“Akibatnya, premi risiko bisa naik, rupiah bisa kembali tertekan, dan biaya pendanaan pemerintah maupun dunia usaha justru menjadi lebih mahal. Karena itu, kebijakan makroprudensial boleh longgar, tetapi harus selektif dan diarahkan ke sektor produktif yang jelas dampaknya terhadap pasokan, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
Guru Besar Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menambahkan, jika kenaikan suku bunga acuan berlanjut, keputusan tersebut tak ubahnya obat dosis tinggi yang akan menjadi shock therapy efektif untuk menenangkan kepanikan spekulan di pasar valuta asing.
Namun, ia menggarisbawahi, jika pelemahan Rupiah kemarin dipicu faktor fundamental eksternal seperti keperkasaan Dolar AS secara global atau eskalasi geopolitik, potensi kenaikan suku bunga acuan berisiko hanya menjadi penahan sementara (bantalan) dengan ongkos pertumbuhan ekonomi domestik yang harus dikorbankan.
“Langkah yang diambil Bank Indonesia (BI) ini adalah respons klasik yang sangat agresif dan menunjukkan tanda-tanda situasi yang mulai darurat. Kenaikan suku bunga acuan akan menjadi sinyal kuat ke pasar bahwa bank sentral memprioritaskan stabilitas nilai tukar di atas pertumbuhan ekonomi jangka pendek,” tambahnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Dalam kalkulasi Rahma, dengan yield U.S. Treasury Bond 10 tahun 4,5% dan premi risiko default 2,50%, peringkat kredit Indonesia di level BBB berposisi 2,5 notch lebih rendah dari peringkat kredit AS di level AA sehingga total premi risiko AS bertahan di 7%. Jika ditambah premi risiko mata uang 3%, yield U.S. Treasury akan berada di kisaran 10%.
Apabila kondisi ini bertahan sementara yield SBN berada di bawah 7%, maka kesenjangan yield 3% saat ini tidak akan bisa ditutupi dengan kenaikan BI Rate.
“Jika pemerintah menawarkan SBN dengan kupon tersebut ketika rollover jatuh tempo dan belum tentu ada peminat asing, bukan sesuatu yang mustahil investor asing yang saat ini memiliki 12% SBN akan keluar,” tambah Rahma.
Meski demikian, Rahma menilai, kenaikan suku bunga acuan belum akan menjadi default atau instrumen utama BI. Selain langkah ini sangat berisiko, BI juga mengombinasikan langkah ini dengan pendekatan Triple Intervention dan optimalisasi instrumen pro-market.
Rahma mengingatkan, jika BI Rate dinaikkan setiap kali Rupiah tertekan, ekonomi domestik berisiko mengalami hard landing. “BI paham pelemahan Rupiah ke Rp18.100 kemarin sebagian besar didorong faktor eksternal. Menghantam masalah eksternal dengan instrumen domestik agresif terus-menerus bisa mematikan mesin pertumbuhan,” jelasnya.
Untuk itulah, sesudah kenaikan 75 basis poins secara bertahap, Rahma berharap BI akan mengoptimalkan operasi pasar terbuka (OPT) dengan mengandalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai lini pertahanan utama untuk menyerap likuiditas dan menarik dana keras dari pasar.
“Kenaikan BI Rate hanya perlu dikeluarkan jika terjadi omission atau kepanikan massal (panic selling) seperti dalam RDG Mingguan beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
