Ekonomi Hijau, Mitigasi Risiko, dan Usaha Berkelanjutan

Di tengah meningkatnya risiko bencana alam dan ketidakpastian gejolak geopolitik global, pelaku usaha mulai menempatkan ekonomi hijau dan keberlanjutan bukan lagi sekadar sebagai pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk menjaga daya saing sekaligus menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Perubahan iklim, bencana alam, cuaca ekstrem yang menjadi masalah krusial Indonesia, volatilitas energi dan bahan baku, hingga tuntutan pasar global mendorong perusahaan memperkuat efisiensi dan ketahanan operasional.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa mengatakan, dunia usaha kini menghadapi risiko yang saling berkaitan, mulai dari ketidakpastian permintaan dan daya beli, fluktuasi nilai tukar, harga energi dan bahan baku, perubahan kebijakan dan regulasi, hingga dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan perdagangan.

“Dari perspektif dunia usaha, risiko saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan. Yang paling utama adalah ketidakpastian permintaan dan daya beli, volatilitas nilai tukar dan harga energi maupun bahan baku, perubahan kebijakan dan regulasi, serta dinamika geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok dan perdagangan,” kata Erwin kepada SUAR, Minggu (6/9/2026).

Menurut Erwin, perubahan iklim semakin memperluas risiko yang harus diperhitungkan perusahaan. Cuaca ekstrem dapat mengganggu produksi, distribusi, ketersediaan bahan baku hingga infrastruktur. Di sisi lain, pasar global juga mulai menerapkan standar lingkungan dan keberlanjutan yang semakin tinggi.

“Artinya, aspek keberlanjutan sekarang sudah menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan,” ujarnya.

Karena itu, perusahaan perlu menjalankan dua strategi secara bersamaan, yakni memperkuat ketahanan bisnis sekaligus mencari sumber pertumbuhan baru. Efisiensi menjadi salah satu instrumen penting, tetapi tidak cukup dilakukan dengan memangkas biaya atau tenaga kerja.

Erwin mengatakan efisiensi yang sehat perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui digitalisasi, otomatisasi, perbaikan proses produksi, pengelolaan persediaan, efisiensi energi, dan logistik. Strategi tersebut dinilai dapat membantu perusahaan menghadapi tekanan biaya sekaligus meningkatkan daya saing.

Dari sisi mitigasi risiko, perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi pemasok dan pasar agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber bahan baku maupun satu negara tujuan ekspor. Penguatan pemasok dalam negeri juga semakin penting untuk mengurangi dampak gangguan rantai pasok global.

Tetap perlu investasi tambahan

Di tengah ketidakpastian, Erwin menilai perusahaan tetap perlu menjaga investasi. Pengurangan investasi secara berlebihan justru berpotensi menghambat peningkatan daya saing dalam jangka panjang.

Investasi, menurut dia, perlu diarahkan pada teknologi, peningkatan produktivitas, sumber daya manusia, serta pengembangan produk dan pasar baru yang memiliki prospek pertumbuhan. Dalam konteks ekonomi hijau, investasi tersebut semakin berkaitan dengan upaya mengurangi konsumsi energi, emisi, limbah, dan penggunaan bahan baku.

“Bagi industri, penggunaan energi yang lebih efisien secara langsung dapat menurunkan biaya produksi. Penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan air dan bahan baku, serta penerapan ekonomi sirkular juga semakin relevan karena konsumen, investor dan pasar ekspor mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap jejak lingkungan suatu produk,” katanya.

Meski demikian, Erwin mengingatkan transisi menuju industri hijau harus memperhitungkan kemampuan industri. Perusahaan membutuhkan energi yang tidak hanya lebih bersih, tetapi juga memiliki tingkat keandalan dan harga yang kompetitif.

“Namun transisi tersebut harus dilakukan secara realistis. Industri membutuhkan energi yang tidak hanya lebih bersih, tetapi juga andal dan kompetitif dari sisi harga. Jangan sampai proses menuju industri hijau justru meningkatkan biaya produksi sehingga produk Indonesia kehilangan daya saing,” ucap Erwin.

Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat kolaborasi melalui kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur energi bersih, akses pembiayaan hijau, serta insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi dan penurunan emisi.

Erwin mengatakan manfaat ekonomi dari investasi berkelanjutan mulai terlihat dalam berbagai praktik bisnis. Penggunaan mesin hemat energi, energi terbarukan, pengurangan limbah, optimalisasi bahan baku hingga digitalisasi proses produksi dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas.

Namun, tidak seluruh investasi hijau memberikan pengembalian dalam waktu singkat. Sejumlah proyek membutuhkan biaya awal yang besar dengan periode pengembalian panjang, terutama bagi perusahaan menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, Kadin menilai keberlanjutan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan tambahan beban biaya.

“Justru harus dibangun menjadi sumber efisiensi, daya saing dan pertumbuhan baru,” kata Erwin.

Tuntutan tersebut juga semakin kuat karena produk yang efisien dalam penggunaan energi, memiliki emisi lebih rendah, dan didukung rantai pasok yang transparan akan semakin menentukan kemampuan perusahaan Indonesia memasuki pasar global.

“Jadi pada akhirnya agenda keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga mengenai bagaimana perusahaan Indonesia tetap kompetitif dalam 10–20 tahun ke depan,” jelas Erwin.

Bisnis berkelanjutan tangguh hadapi tantangan

Kebutuhan membangun bisnis yang lebih berkelanjutan juga terlihat dalam pengelolaan aset dan operasional perusahaan. Head of Facilities Management Colliers Indonesia, Christina Ng, mengatakan perusahaan perlu menggeser pendekatan dari sekadar merespons masalah menjadi membangun strategi keberlanjutan secara proaktif.

Menurut Christina, perusahaan perlu menetapkan target jangka panjang terlebih dahulu, kemudian memetakan kebutuhan investasi dan langkah operasional untuk mencapainya. Pendekatan tersebut penting karena perusahaan menghadapi risiko gangguan pasokan energi, kenaikan harga energi, cuaca ekstrem hingga perubahan tuntutan pasar.

Menurut dia, kemampuan menghadapi gangguan perlu dibangun melalui pengelolaan energi, pemanfaatan teknologi dan data, serta investasi yang sejak awal diarahkan untuk meningkatkan ketahanan operasional.

Pola bisnis yang baru bertindak setelah masalah muncul justru dapat meningkatkan biaya. Dalam pengelolaan aset, misalnya, penggantian peralatan kerap dilakukan ketika aset telah rusak atau mencapai akhir masa manfaat. Sebaliknya, pendekatan proaktif memungkinkan perusahaan menyusun pembaruan aset secara terintegrasi dengan target jangka panjang.

“Intinya perencanaan proaktif ini menyelaraskan seluruh retrofit menuju target net-zero. Jadi penghematan biayanya menjadi lebih cepat dan lebih besar,” kata Christina kepada SUAR.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan target akhir terlebih dahulu, kemudian menyusun tahapan investasi untuk mencapainya. Prinsip begin with end in mind memungkinkan perusahaan menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan dan potensi efisiensi.

“Prinsip ‘Begin with end in mind’, yaitu mulai dengan menargetkan dulu apa target terakhir dari bisnis, misalnya net-zero. Lalu target tersebut dibawa ke belakang untuk merencanakan tahap investasi modal untuk project capital plan-nya,” ujarnya.

Selain investasi, Christina menekankan pentingnya data dan otomatisasi. Digitalisasi memungkinkan perusahaan memantau konsumsi energi secara lebih cepat, mendeteksi anomali, serta melakukan preventive maintenance sebelum kerusakan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

“Jadi dengan mengetahui lebih cepat, kita dapat melakukan preventive maintenance yang baik sehingga menghindari kerusakan yang lebih besar dengan biaya yang menjadi lebih besar,” kata Christina.

Risiko Iklim Menjadi Risiko Bisnis

President Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P), Satrio Prakoso, menilai praktik environmental, social, and governance (ESG) juga semakin bergeser dari kewajiban kepatuhan menjadi instrumen untuk menekan biaya, mengelola risiko, meningkatkan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Satrio, perubahan tersebut didorong biaya operasional, ekspektasi investor dan konsumen, tekanan regulasi, serta meningkatnya risiko iklim. Namun, menurut dia, faktor pasar justru menjadi salah satu pendorong utama penerapan ESG.

“Key driver yang terjadi adalah benar-benar market-driven, bukan regulator-driven,” ujar Satrio.

Investor kini tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas ketika menanamkan modal. Aspek ESG semakin masuk dalam proses due diligence sebelum keputusan investasi. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional juga semakin memperhatikan sertifikasi keberlanjutan ketika memilih gedung untuk disewa.

Dalam konteks bisnis, Satrio mengatakan penerapan ESG dapat menciptakan nilai melalui penurunan biaya operasional, peningkatan pendapatan, kenaikan nilai aset, mitigasi risiko, serta peningkatan produktivitas dan kesehatan pengguna bangunan.

Risiko iklim, kata dia, juga perlu dipandang sebagai risiko bisnis. Gangguan akibat banjir, misalnya, dapat menghentikan operasional bangunan dan pada akhirnya berdampak terhadap profitabilitas perusahaan.

Untuk menerapkan ESG, perusahaan perlu menetapkan target, menentukan intervensi, mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (Capex), menjalankan intervensi, mengukur kinerja, dan menilai dampaknya terhadap nilai bisnis.

Salah satu tantangan terbesar berada pada alokasi modal, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pembiayaan. Pembiayaan hijau dapat menjadi salah satu alternatif agar perusahaan tidak sepenuhnya mengandalkan dana internal.

“Dia bisa mendapatkan green loan atau misalkan sustainability-linked loan untuk melaksanakan aksi-aksi atau intervensi ESG mereka,” katanya.

Satrio juga menekankan pentingnya data dan baseline sebelum perusahaan menentukan intervensi. Tanpa data yang memadai, investasi berisiko tidak menyelesaikan persoalan utama.

Karena itu, perusahaan perlu mengetahui masalah, menentukan prioritas, memilih investasi dengan biaya relatif rendah tetapi berdampak besar, mengaitkan inisiatif ESG dengan business value, serta memantau pencapaian target.

Sejumlah hambatan masih muncul, seperti kesenjangan antara target dan eksekusi, kualitas data yang rendah, persaingan alokasi capex, serta kepemilikan dan tanggung jawab yang terfragmentasi antarbagian perusahaan.

Satrio menilai perusahaan tidak harus melakukan investasi keberlanjutan secara besar-besaran sejak awal. Transformasi dapat dilakukan bertahap dengan mengukur hasil setiap inisiatif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Filosofi sustainability itu adalah sustainability is a journey. Jadi kita nggak perlu harus jor-joran di awal. Yang penting konsisten dan pelan-pelan naik gitu ya,” ujarnya.

Penerapan ekonomi hijau dan ESG juga perlu menghasilkan manfaat yang terukur bagi perusahaan. Pasalnya, keberlanjutan tidak lagi berdiri terpisah dari strategi bisnis, melainkan menjadi bagian dari upaya perusahaan mengendalikan biaya, menghadapi gangguan akibat perubahan iklim dan bencana, menjaga daya saing, serta memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

“Jadi menurut saya ESG itu bukan membuat bisnis itu jadi terlambat karena kita investasi di sustainability, tapi membuat bisnis itu lebih efisien, lebih resilien, lebih kompetitif, lebih profitabel, dan juga future-ready,” pungkasnya.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi menilai perusahaan tidak cukup hanya mengejar efisiensi biaya, tetapi juga harus memiliki fleksibilitas dan kemampuan menyerap guncangan agar tetap beroperasi.

Menurut Syafruddin, risiko bisnis saat ini tidak lagi muncul sebagai satu kejutan tunggal. Pelemahan permintaan dapat terjadi bersamaan dengan kenaikan biaya input dan energi, suku bunga tinggi, perubahan nilai tukar, gangguan rantai pasok, hingga perubahan model usaha akibat perkembangan teknologi.

Risiko tersebut juga semakin berkaitan dengan perubahan iklim dan bencana alam. Perusahaan dapat menghadapi gangguan operasional akibat risiko fisik, sementara perubahan kebijakan dan standar lingkungan dapat memengaruhi investasi maupun model bisnis.

Karena itu, menurut Syafruddin, keberlanjutan bisnis perlu dimulai dengan memetakan konsentrasi risiko pada pelanggan, pemasok, pendanaan, energi, teknologi, dan lokasi produksi.

Ia menilai perusahaan yang hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa mempertahankan fleksibilitas justru berisiko menjadi lebih rapuh ketika pemasok gagal memenuhi kebutuhan, pasar ekspor tertutup, atau aturan lingkungan berubah.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan perlu menyiapkan sejumlah instrumen mitigasi, mulai dari cadangan likuiditas, diversifikasi pemasok dan pasar, perlindungan asuransi, keamanan siber, hingga rencana kesinambungan usaha.

Syafruddin menilai strategi mitigasi tidak berarti perusahaan harus menghilangkan seluruh risiko. Menurut dia, hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan justru dapat menimbulkan biaya yang terlalu besar. Perusahaan perlu menentukan risiko yang harus dihindari, dikurangi, dialihkan, atau tetap dipertahankan karena memberikan imbal hasil yang sepadan.

“Bisnis bertahan bukan karena mampu menebak krisis, tetapi karena mampu menyerap guncangan tanpa kehilangan kemampuan beroperasi," jelas dia.