Setelah mencatatkan penurunan selama lima bulan berturut-turut mulai Januari hingga Mei, Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan cadangan devisa RI pertama di tahun 2026 sebesar USD 70 juta. Penambahan ini menyebabkan posisi cadangan devisa RI yang berada di level USD 144,9 miliar pada akhir Mei, naik ke level USD 145,6 miliar pada akhir Juni 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, perkembangan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan kebijakan stabilisasi kurs Rupiah di tengah fluktuasi pasar keuangan global.
Upaya stabilisasi tersebut menjadi semakin krusial mengingat pelemahan nilai tukar rupiah kembali terjadi. Dalam perdagangan awal pekan, Senin (6/7/2026), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ditutup pada level Rp17.999 per Dolar AS, setelah sebelumnya menguat ke level Rp17.899 pada perdagangan akhir Juni 2026.
“Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas Ramdan melalui pernyataan tertulis.
Menyambut sinyal pemulihan ini, otoritas moneter meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.
Selain menjaga cadangan devisa tetap kuat, bank sentral menegaskan akan tetap menempuh langkah-langkah menarik capital inflow demi mendongkrak kurs Garuda juga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang sudah diplot sebagai instrumen penarik inflow dan arus modal portofolio.
Masih sangat kuat
Pembalikan arah cadangan devisa yang kembali meningkat mengirimkan sinyal positif yang diharapkan dapat menghentikan pelemahan nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Kamrussamad menilai, laporan positif Bank Indonesia menunjukkan kecukupan devisa saat ini masih sangat kuat.
"Harapannya, BI segera mampu menstabilkan nilai rupiah. Selain itu, pemulihan situasi di Timur Tengah diharapkan juga menjadi dukungan positif penguatan rupiah terhadap Dollar AS," cetus anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra itu.
Dalam situasi seperti saat ini, Kamrussamad menekankan pengusaha memiliki peran sangat penting menjaga keberlangsungan pasokan barang impor yang dibutuhkan di dalam negeri, baik barang konsumsi, barang modal, maupun barang bahan baku.
"Ketersediaan barang konsumsi akan memastikan terpenuhinya kebutuhan barang sehingga tidak terjadi kelangkaan, seperti juga impor yang cukup memastikan angka inflasi tidak terkerek naik dan mempertahankan daya beli masyarakat," jelasnya.
Sementara barang konsumsi dibutuhkan agar kelangkaan tidak terjadi, ketersediaan barang modal dan bahan baku impor dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan produksi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
"Aktivitas ekonomi yang stabil akan menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, berupa investasi langsung maupun portofolio. Penguatan aliran investasi asing yang masuk diharapkan akan memperkuat kembali cadangan devisa Indonesia," tegas Kamrussamad.
Di tengah tekanan eksternal yang kuat, Kamrussamad berharap pengusaha tetap mengoptimalkan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga fundamental ekonomi yang saat ini cukup kuat dapat membuktikan kemampuannya mencukupkan kebutuhan hajat hidup rakyat.
"Berbagai indikator menunjukkan kinerja positif antara lain didukung akselerasi permintaan dalam negeri, tetap kuatnya keyakinan konsumen, dan juga sektor manufaktur yang menunjukkan kinerja ekspansif. Ini yang harus dipertahankan agar aktivitas ekonomi yang berjalan lebih cepat akan menarik modal dari luar kembali ke Indonesia," tutupnya.
BI tak bisa sendirian
Secara terpisah, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Nadia Restu Utami menilai langkah Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneter sudah selaras dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.
Namun, kenaikan agresif BI-Rate pada 9 Juni sebesar 5,5% menjadi 5,75% pada 18 Juni memiliki biaya ekonomi, di antaranya memperlambat pertumbuhan, mencekik kelas menengah melalui tekanan bunga KPR, memperberat biaya pinjaman bagi dunia usaha yang sudah tertekan, dan berpotensi memperdalam gelombang PHK.
“Bila beban stabilisasi terus dilimpahkan ke pundak moneter sendirian, Indonesia hanya akan memindahkan tekanan dari pasar valas ke sektor riil. Di sisi lain, penguatan rupiah yang dibeli dengan suku bunga tinggi hanya akan bertahan sementara jika persoalan kepercayaan investor dan risiko struktural belum terselesaikan,” jelasnya.
Mengacu pada pengalaman Indonesia ketika berhasil keluar dari kelompok Fragile Five di bawah Menteri Keuangan Chatib Basri pada 2013, Nadia menekankan stabilisasi tidak dicapai dengan menahan kurs mati-matian, melainkan dengan memulihkan kepercayaan sembari membiarkan nilai tukar berperan sebagai peredam kejut. Sasaran kebijakan yang tepat adalah menahan tekanan, bukan memaksa rupiah kembali ke titik tertentu.
Berkaca pada kondisi saat ini, Nadia mengungkapkan terdapat lima jalur yang dapat ditempuh guna membalikkan kepercayaan pasar.
Pertama, memulihkan komunikasi publik yang jujur dan responsif. Komunikasi terbuka adalah instrumen memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya agar tetap antisipatif, selain membantu investor mendapatkan pernyataan yang tegas dan satu suara dari seluruh jajaran kabinet, bukan sinyal yang saling bertentangan dan tidak menunjukkan urgensi krisis.
Kedua, menegakkan kembali kaidah fiskal berbasis aturan. Disiplin terhadap batas defisit tiga persen bukanlah formalitas hukum, melainkan jangkar kepercayaan. Setiap wacana pelonggaran semestinya disertai peta jalan konsolidasi yang kredibel, bukan sekadar membuka opsi.
Ketiga, mendisiplinkan kebijakan fiskal melalui pengetatan yang terarah. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang dan mengeksekusi efisiensi atas program-program berbiaya besar yang rawan pemborosan dan belum tepat sasaran, termasuk Makanan Bergizi Gratis yang pagunya kian membengkak.
Keempat, menjaga independensi Bank Indonesia di tengah perluasan mandat sebagai agen pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mandat ganda ini menyimpan risiko ke depan karena pasar meragukan komitmen BI menjaga stabilitas rupiah di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi.
“Pengalaman Brasil di era Dilma Rousseff menunjukkan intervensi politik atas bank sentral dapat meruntuhkan kredibilitas yang dibangun bertahun-tahun. Evaluasi kinerja tidak boleh menjelma tekanan politik atas keputusan moneter sehingga BI dapat menempuh mandat pertumbuhan tanpa mengorbankan sasaran inflasi dan stabilitas rupiah,” tuturnya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Kelima, memperdalam basis investor domestik. Ketergantungan pada modal asing portofolio jangka pendek adalah sumber kerentanan terhadap sudden stop. Jepang membuktikan sebaliknya: meski rasio utang melampaui 200% PDB, namun basis kepemilikan SBN domestik mencapai 90%.
“Pemerintah perlu memperkuat investor institusional jangka panjang seperti dana pensiun, asuransi, dan BPJS, serta memperbesar SBN ritel, alih-alih menumpukan beban penyangga pada Bank Indonesia. Setiap poin pergerakan rupiah menguji keseriusan pemerintah menjadikan kredibilitas fiskal sebagai fondasi seluruh kebijakan ekonomi kita,” tandasnya.
