Pemerintah, dunia usaha, dan akademisi menawarkan berbagai solusi mengangkat nilai tukar rupiah kembali menguat, khususnya terhadap Dolar Amerika Serikat. Tak hanya menempuh upaya konvensional, sinergi memulihkan kepercayaan pasar perlu dirumuskan dalam kebijakan konkret dan terukur guna mencegah depresiasi memicu efek berkepanjangan terhadap perekonomian Tanah Air.
Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menilai, bagi importir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah menembus level psikologis Rp18.000 pada awal Juni 2026 telah melampaui batas toleransi operasional. Lebih dari turbulensi pasar valuta asing, importir membaca situasi ini sebagai indikator krisis yang mengancam fundamental sektor riil nasional.
Bagi ekosistem usaha, terutama importir produsen, Subandi menegaskan bahwa eskalasi depresiasi rupiah merupakan tekanan ganda yang sangat disruptif. Situasi tersebut semakin menekan ketika hampir 70% struktur impor di Indonesia didominasi bahan baku dan barang modal.
"Artinya, entitas yang paling terpukul apresiasi Dolar AS bukan importir barang konsumsi semata, melainkan sektor manufaktur domestik yang terintegrasi rantai pasok global. Ketika procurement cost bahan baku melonjak, harga pokok penjualan (HPP) otomatis bereskalasi drastis," jelas Subandi, Minggu (7/6/2026).
Meski mengapresiasi kebijakan moneter proaktif dari Bank Indonesia, Subandi mengingatkan bahwa pelimpahan tanggung jawab stabilitas ekonomi pada instrumen moneter berisiko menekan likuiditas bagi sektor riil akibat naiknya biaya dana (cost of fund) perbankan.
"Otoritas fiskal, perindustrian, dan perdagangan harus mengimplementasikan intervensi sisi penawaran (supply-side). Ketika volatilitas kurs eksternal berada di luar kendali penuh, maka inefisiensi birokrasi dan logistik domestik mutlak harus direduksi," tegasnya.
Dari kacamata importir, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.
- Moratorium regulasi penambah biaya kepatuhan. Dalam situasi ini, importir berharap Kementerian Perindustrian menangguhkan sementara implementasi kebijakan yang membebani struktur biaya industri, seperti perluasan wajib SNI atau perizinan teknis baru yang hanya akan mendisrupsi operasional pelaku usaha;
- Kementerian Keuangan diharapkan memberikan relaksasi atau penundaan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, khususnya untuk bahan baku industri padat karya. Stimulus ini akan menjadi injeksi likuiditas jangka pendek agar produsen dapat mengamankan kas tanpa opsi PHK massal;
- Akselerasi sistem administrasi kepabeanan untuk menekan biaya penumpukan akibat lambatnya proses clearance di pelabuhan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan menjamin keandalan sistem elektronik dan menekan dwelling time ke titik ekuilibrium untuk mengefisienkan biaya logistik;
- Optimasi local currency settlement (LCS) untuk mendiversifikasi ketergantungan terhadap dolar AS. Langkah ini antara lain ditempuh dengan mempermudah prosedur dan memperluas insentif bagi transaksi perdagangan bilateral yang menggunakan mata uang negara mitra.
Di antara keempat opsi tersebut, Subandi mengharapkan pemerintah dapat memiliki komitmen kuat untuk meringankan beban pengusaha, khususnya importir produsen yang terimbas depresiasi.
"Namun, optimisme normatif tanpa mitigasi operasional belum cukup untuk mengamankan ekosistem usaha. Narasi kebijakan harus selaras dengan urgensi empiris di lapangan. Jangan mengeluarkan statemen yang kontraproduktif pada pengendalian nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS," tegasnya.
Berharap pada Panda Bond
Secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, sikap penyangkalan pemerintah atas situasi depresiasi rupiah menjadi salah satu hambatan pemulihan nilai tukar selama ini. Meski dapat dimaklumi sebagai usaha menjaga ketenangan publik dan kepercayaan pasar, Anthony menilai langkah itu dapat menjadi bumerang.
"Karena pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memperingatkan kejatuhan rupiah—yang akhirnya justru terbukti benar," jelas Anthony kepada SUAR.
Penguatan kurs rupiah saat ini, ia menilai, ditentukan satu faktor: besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah tidak akan mereda.
Beberapa fakta menunjukkan situasi yang kelabu. Dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD10,3 miliar — dari USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi USD146,2 miliar pada akhir April 2026. "Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat," ucap Anthony memprediksi.
Di saat tekanan terhadap rupiah belum mereda pada awal Juni, situasi ini mengindikasikan arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti.
Akibatnya, nasib rupiah saat ini bertumpu pada keberhasilan penerbitan Panda Bond — surat utang berdenominasi yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar Tiongkok. Rektor Kwik Kian Gie School of Business 2011-2015 itu menilai, jika penerbitan itu gagal, rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi.
"Dalam kondisi seperti ini, analisis independen para ekonom menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat — bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset," cetus Anthony.
Dua langkah otoritas
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dua cara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, mendorong masuknya capital inflows dan yang kedua, menjaga kecukupan likuiditas di perbankan dan pasar uang.
Ini disampaikan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pada kesempatan itu, hadir juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Perry menjelaskan, koordinasi fiskal dan moneter telah terbangun sangat erat sejak lama untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Penguatan fiskal dan moneter saat ini difokuskan agar seirama mendukung penguatan upaya bersama melakukan stabilitasasi nilai tukar rupiah," ujar Perry.
Ia menjelaskan, koordinasi fiskal dan moneter itu menghasilkan dua kebijakan.
Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar terjadi arus masuk modal asing ke dalam sistem keuangan Indonesia atau capital inflows. Perry menjelaskan, belakang ini memang terjadi permintaan tinggi dari eksternal sehingga memicu arus keluar modal asing atau capital outflows. Ini terjadi pada pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN),dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Oleh karena itu fiskal dan moneter harus bisa meningkatkan daya tarik ini untuk dorong stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry.
Strategi kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di perbankan dan pasar uang. Dengan demikian, operasi fiskal tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang ada, ditopang kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.
Purbaya menjelaskan, seperti yang disampaikannya dalam jumpa pers paparan perkembangan APBN yang dilakukan Jumat (5/6/2026), terlihat bahwa pengelolaan fiskal Indonesia dalam posisi baik. Ke depan, lanjut Purbaya, ia meyakini pertumbuhan ekonomi akan makin cepat.
Ia menambahkan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter telah erat dilakukan. Bila kebijakan keduanya telah menyatu maka bisa mendorong stabiliasasi nilai tukar rupiah.
"Kami juga ingin melihat dampak yang positif di masyarakat. Penjual tempe dan tahu sudah tergerus pasarnya, karena bahan bakunya impor. Dengan kebijakan yang bagus, kita ingin pedagang dan ibu rumah tangga tak terbebani lagi," ujar Perry.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Pada kesempatan itu Dasco menjelaskan, DPR mempertemukan BI dengan kebijakan moneternya dan Kementerian Keuangan dengan kebijakan fiskalnya untuk mengadakan evaluasi perkembangan ekonomi sekaligus koordinasi agar saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.
Prasetyo menambahkan, pihaknya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih pada Dasco dan institusi DPR karena telah memfasilitasi pertemuan ini.
"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang kita harapkan terjadinya koordinasi erat dan intens di antara pemangku kepentingan untuk menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," ujarnya.
