Beberapa hari terakhir, kekuatan rupiah terhadap dollar AS terus melemah hingga mencapai titik terburuknya dalam sejarah Indonesia di kisaran Rp17.600. Melemahnya rupiah punya dampak luas yang tidak eksklusif hanya bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga merambat hingga perdesaan.
Merosotnya kurs rupiah bisa dengan cepat mengerek naik inflasi karena lonjakan harga barang impor (imported inflation). Ketika kurs rupiah terdepresiasi, harga sebuah barang impor yang sama jadi lebih mahal karena kurs rupiah yang melemah terhadap dollar AS.
Padahal, beragam bahan pangan seperti kedelai hingga biji gandum, masih banyak impor. Pangan olahan dari kedelai dan biji gandum ini dikonsumsi masyarakat Indonesia dari kota hingga desa.
Begitupula dengan komoditas energi kita. Indonesia masih harus impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Jangan lupa semua itu dibayar dengan dollar AS yang kini harganya kian mahal.
Barang manufaktur dalam negeri yang kelihatannya produk lokal pun, itu sebetulnya masih menggunakan bahan baku impor. Seperti disampaikan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Maret 2026 sebanyak 70,42% dari total impor merupakan bahan baku/penolong untuk produksi.
Melemahnya kurs rupiah akan meningkatkan biaya produksi karena harga bahan baku ikut melonjak. Kenaikan beragam biaya ini pun bisa ditransmisikan menjadi kenaikan harga jual barang ke konsumen. Kalau sudah begitu akan terjadi inflasi dan bisa menggerus daya beli masyarakat.
Maka dapat dipastikan bahwa melemahnya rupiah bukan hanya berdampak pada segelintir orang kota yang gemar berpelesir ke luar negeri sambil mengantungi dollar AS, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga perdesaan.
Psikologis trauma krisis
Di luar dari urusan perhitungan matematis ekonomis, depresiasi rupiah punya dampak jauh lebih besar ketimbang hanya sekadar angka. Tapi juga soal trauma bangsa akan adanya krisis ekonomi moneter.
Ini tak lain, masyarakat Indonesia menyimpan memori kolektif krisis ekonomi moneter tahun 1998 dimana salah satunya ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah. Berawal dari krisis ekonomi merembet menjadi krisis sosial-politik yang bahkan mampu menyeret turun Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lamanya.
Pada awal 1998, kurs rupiah terhadap dollar AS masih yang di kisaran Rp 2.000. Hanya butuh waktu kurang dari setengah tahun, rupiah terdepresiasi berkali lipat hingga menembus Rp 17.000 pada Mei 1998. Sekitar 28 tahun berselang, rupanya nilai tukar rupiah saat itu hampir sama dengan kondisi hari ini.
Mungkin karena itulah, setiap ada depresiasi rupiah, seakan bayang-bayang krisis di masa lalu seakan kembali menghampiri.
Tak berlebihan rasanya bila menyebut bahwa nilai tukar rupiah itu bukan hanya soal angka. Tapi ada unsur psikologis yang menyertainya. Ada rasa kepercayaan yang harus dijaga. Ada keyakinan yang harus dibangun.
Wacana 1 Dollar AS = Rp1.000
Lantas bagaimana cara memperkuat nilai tukar rupiah?
Beragam wacana untuk perkuat otot rupiah pernah dilontarkan. Salah satu usulan yang cukup tidak lazim atau “out of the box” dikemukakan oleh ekonom Hartoyo Wignyowiyoto pada April 1998 lalu.
Mengutip Pusat Informasi Kompas (PIK), Hartoyo mengusulkan wacana 1 dollar AS setara dengan Rp 1.000 kepada Presiden Soeharto kala itu. Adapun saat itu kurs rupiah terhadap dollar AS sudah di kisaran Rp 7.000 – Rp 8.000 melemah berkali lipat dibandingkan awal 1998 yang di kisaran Rp2.000.
Kala itu Hartoyo mengusulkan, sekuritisasi dari sumber daya alam untuk dijual dulu tapi diikat pilihan agar bisa dibeli kembali. Harapannya akan ada investor masuk yang membawa dollar AS sehingga pasokan mata uang negara Paman Sam itu berlimpah di Tanah Air, sehingga nilainya bisa turun serta rupiah menguat.
Tak hanya itu, Hartoyo juga pernah meminta para konglomerat Tanah Air agar mau memulangkan uangnya yang tersimpan di luar negeri agar masuk ke sistem keuangan Indonesia. Bila uang miliaran dollar AS milik para konglomerat itu bisa masuk dalam sistem keuangan dalam negeri, maka nilai tukar rupiah bisa menguat.
Baca juga:
Tria Dianti
Wacana yang dikemukan Hartoyo ini masuk akal secara teori ekonomi. Sebab, seperti halnya komoditas pada umumnya, perdagangan mata uang tak ubahnya praktik perdagangan jual beli barang pada umumnya. Ada permintaan dan penawaran. Bila permintaan tetap atau tinggi tapi penawaran/pasokan kurang maka harga naik. Namun, begitupun sebaliknya, bila permintaan tetap tapi penawaran/pasokan tinggi maka harga turun. Maka untuk membuat harga dollar AS itu murah, maka pasokan dollar AS di sistem keuangan Indonesia harus berlimpah atau mencukupi dari kebutuhannya.
Namun, sayang, sampai akhir hayatnya, Hartoyo tidak pernah melihat 1 dollar AS setara dengan Rp1.000. Adapun ekonom lulusan Harvard University ini dipanggil Tuhan pada 2011 lalu.
Kisah sukses pengendalian dollar AS Indonesia pada 1998
Akan tetapi, Indonesia pernah punya pengalaman cukup berhasil mengendalikan laju otot dollar AS. Lagi-lagi, ada baiknya kita berkaca pada sejarah dimana Indonesia pernah berhasil menjinakkan kurs dollar AS dari kisaran Rp 17.000 menjadi Rp 6.000 hanya dalam beberapa bulan saja pada 1998.
Sejak didapuk jadi presiden pada Mei 1998, B.J Habibie sudah memiliki sense of urgency akan pentingnya mengendalikan kurs dollar AS. Ini sesuatu yang hilang dari pemerintahan hari ini yang terkesan menyepelekan pelemahan rupiah dan dampaknya bagi ekonomi.
Mengutip buku Ekonomi Indonesia yang ditulis Boediono (2016), dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) menjalankan rezim suku bunga tinggi untuk meredam gejolak rupiah. Pada Mei 1998 tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada level 58% dinaikkan menjadi 70% pada Agustus 1998.
Ini merupakan obat untuk menangkal dua penyakit sekaligus yakni nilai tukar rupiah yang melemah sekaligus mengendalikan inflasi yang tinggi dimana pada 1998 mencapai 78%.
Bunga SBI yang tinggi memberi rangsangan bagi masyarakat untuk kembali memegang rupiah dan menyimpannya di bank. Dengan iming-iming bunga bank tinggi, orang kembali menggunakan rupiah dan menyimpannya di perbankan. Peredaran uang di masyarakat pun kian terkendali.
Mengendalikan dollar AS sejatinya bukan hanya soal kebijakan moneter, tapi juga soal meraih kembali kepercayaan dan keyakinan dunia usaha, investor, dan publik global bahwa perekonomian Indonesia dikelola dengan baik. Untuk itu perlu reformasi struktural untuk bisa memperkuat kembali otot rupiah.
Menyadari hal itu, pemerintah pada 1998 mereformasi kelembagaan BI. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Habibie memisahkan BI dengan pemerintah. Dalam otobiografinya B.J Habibie: Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie menyebut, keputusan itu diambil agar kebijakan bank sentral bisa independen. Kredibelitas BI di mata dunia pun dipulihkan serta diperkuat karena kini bank sentral bebas intervensi politik.
Pada saat yang sama, Habibie juga mereformasi industri perbankan. Salah satu akar persoalan kala itu adalah rapuhnya struktur perbankan. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bergerak cepat merestrukturisasi puluhan bank yang bermasalah.
Hasilnya kurs rupiah dibandingkan dollar AS menguat menuju kisaran Rp 7.000 – Rp 8.000 bahkan pernah menyentuh Rp6.000 pada Oktober – November 1998 atau hanya sekitar setengah tahun dari titik tertingginya Rp17.000 pada Mei 1998. Inflasi pun berhasil dijinakkan menjadi 2%.
Meski terbilang berhasil mengendalikan dollar AS dan memperkuat rupiah, tapi nilai tukar kita tidak pernah lagi kembali pada kisaran Rp2.000 seperti sebelum krisis 1998.
Namun, dari sejarah kita bisa belajar bahwa mengendalikan dollar AS dan memperkuat rupiah itu bukan sesuatu yang mustahil. 28 tahun lalu Indonesia pernah berhasil melakukannya, maka saat ini bukan tidak mungkin hal itu bisa kembali ditiru.
Ini bisa dimulai dengan membangun sense of urgency lalu diikuti gestur bahwa pemerintah memperhatikan situasi yang ada. Sejalan dengan perkataan, pemerintah juga harus merilis kebijakan penguatan rupiah.
Karena lagi-lagi penguatan rupiah itu tidak hanya seputar kebijakan moneter tapi seluruh gerak pemerintah untuk memulihkan lagi kepercayaan dan keyakinan bahwa ekonomi negara dikelola dengan tepat.
