Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terus bergulir sejak awal tahun membutuhkan strategi berimbang antara level makroekonomi dan mikroekonomi. Selain intervensi moneter di pasar keuangan, menyelamatkan daya beli masyarakat perlu dipastikan agar pukulan depresiasi tidak merusak konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi.
Mengutip data Bloomberg, perdagangan rupiah di pasar spot ditutup di level Rp17.596 per Dolar AS, Jumat (15/5/2026), atau melemah 0,57% point-to-point (ptp) dari catatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang ditutup di level Rp17.496 per Dolar AS pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Ini melanjutkan pelemahan kurs rupiah yang telah mencapai 5,2% year to date yang dibuka Rp16.725 per Dolar AS pada perdagangan pertama, 2 Januari 2026.
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan tekanan terhadap kurs rupiah sepanjang awal pekan kedua Mei 2026 diakibatkan eskalasi yang masih berlangsung di Timur Tengah dengan intensitas yang meningkat mendorong naiknya harga minyak dan ketidakpastian global.
"Dari sisi domestik, meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen, serta kebutuhan penukaran uang untuk ibadah haji mendorong peningkatan permintaan dolar AS di pasar domestik. Tekanan musiman ini akan segera mereda sehingga rupiah bisa kembali pada nilai fundamentalnya," ujar Destry melalui pernyataan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Destry menegaskan Bank Indonesia (BI) berkomitmen selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF) maupun NDF, seraya mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada Rupiah.
"Kami juga melihat kepercayaan investor asing terhadap aset-aset portofolio terus membaik. Aliran masuk modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di bulan April Rp 61.6 triliun, sementara pertumbuhan DPK valas di akhir Maret yang mencapai 10,9% ytd menunjukkan ketersediaan likuiditas valas di pasar domestik," cetus Destry.
Pengusaha di garda depan
Bagi dunia usaha, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menekankan pentingnya pelaku usaha mengambil strategi dan kebijakan penuh kehati hatian dan pertimbangan yang matang ketika tekanan terhadap rupiah belum kunjung mereda.
"Jika pelemahan nilai tukar rupiah bersifat sementara tentu pelaku usaha akan mampu mengatasi dengan inovasi dan penghematan. Namun, jika menyangkut bahan baku impor ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan, pengusaha perlu mencoba mencari alternatif dengan tidak mengurangi kualitas," cetus Sarman saat dihubungi, Jumat (15/5/2026).
Dalam kondisi seperti ini, Sarman menilai bahan baku impor menjadi tantangan. Di samping harga-harga bahan baku yang naik akibat pelemahan nilai kurs rupiah, gangguan jalur logistik belum sepenuhnya mereda, meskipun gencatan senjata AS dan Iran mulai diberlakukan. Tak dapat dipungkiri ada sektor yang mengandalkan potensi lokal, tetapi ada sektor lain yang 100% tergantung bahan baku impor.
"Pelaku usaha tentu akan mencoba lebih selektif, tetapi tetap pada batas-batas tertentu. Dalam situasi seperti ini, dampak ekonomi dari perubahan geopolitik terasa semakin luas, sehingga agak sulit memastikan tekanan usaha berjalan seperti biasa di tengah gejolak yang semakin menekan perekonomian," ujarnya.
Baca juga:
Tim Suar
Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Kamrussamad menekankan pengusaha memiliki peran sangat penting menjaga keberlangsungan pasokan barang impor yang dibutuhkan di dalam negeri, baik barang konsumsi, barang modal, maupun barang bahan baku.
"Ketersediaan ketiga barang tersebut dibutuhkan untuk mendukung stabilnya aktivitas perekonomian. Ketersediaan barang konsumsi akan memastikan terpenuhinya kebutuhan barang sehingga tidak terjadi kelangkaan, seperti juga impor yang cukup memastikan angka inflasi tidak terkerek naik dan mempertahankan daya beli masyarakat," jelasnya.
Sementara barang konsumsi dibutuhkan agar kelangkaan tidak terjadi, ketesediaan barang modal dan bahan baku impor dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan produksi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun diekspor kembali. Langkah ini menjaga ketersediaan barang di dalam negeri serta memperkuat nilai ekspor Indonesia yang surplus selama 71 bulan berturut-turut.
"Aktivitas ekonomi yang berjalan stabil akan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, berupa penanaman modal langsung maupun investasi portofolio. Terjaganya surplus neraca perdagangan dan juga menguatnya aliran investasi asing yang masuk diharapkan akan memperkuat kembali cadangan devisa Indonesia," tegas Kamrussamad.
Di tengah tekanan eksternal yang kuat, Kamrussamad berharap pengusaha tetap mengoptimalkan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga fundamental ekonomi yang saat ini cukup kuat dapat membuktikan kemampuannya mencukupkan kebutuhan hajat hidup rakyat.
"Berbagai indikator menunjukkan kinerja positif antara lain didukung akselerasi permintaan dalam negeri, tetap kuatnya keyakinan konsumen, dan juga sektor manufaktur yang menunjukkan kinerja ekspansif. Ini yang harus dipertahankan agar aktivitas ekonomi yang berjalan lebih cepat akan menarik modal dari luar kembali ke Indonesia," tutupnya.
Pasar tidak menipu
Dalam kesempatan berbeda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menegaskan berlanjutnya arus keluar modal asing dari berbagai aset portofolio di Tanah Air yang memperlemah nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu menunjukkan mekanisme pasar akan menentukan kata akhir terhadap tindakan pemerintah selama ini.
"Jika kebijakan pemerintah tidak friendly terhadap pasar, inkonsisten, dan tidak akuntabel, pasar akan menghakimi. Penghakiman ini terlihat ketika Fitch dan Moody’s menilai outlook ekonomi kita negatif. Artinya, modal asing bisa masuk ke pasar obligasi dan sekuritas secepat dan semudah dia keluar ketika risiko meningkat," jelasnya.
Beberapa indikator menunjukkan yield SBN 10 tahun meningkat. Begitu juga angka credit default swap 5 tahun yang menunjukkan kenaikan signifikan dari 67,32 menjadi 92,18 pada Maret 2026. "Ini seharusnya menjadi early warning agar tidak main-main dengan pasar. Pasar akan menghakimi, kita berpotensi menuju krisis karena ketidakmampuan mengelola risiko," tegasnya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menambahkan, tekanan terhadap rupiah bahkan belum akan mereda pada bulan Mei 2026 ini. "Kalau pemerintah tidak mendapat utang luar negeri yang cukup signifikan untuk menutupi capital outflow, rupiah akan semakin tertekan, Rp18.000 per dolar AS bisa terwujud dalam bulan ini," jelas Anthony
Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 2011-2015 itu menilai penerbitan surat utang SRBI, SVBI, SUVBI sejatinya menjadi sinyal SBN sudah mulai ditinggalkan investor. "Tapi ini juga menjadi permasalahan sendiri, bunga surat utang BI lebih tinggi dari SBN. Masalah lebih besar kalau investor menjual SBN dan SRBI, SVBI, SUVBI sekaligus, rupiah bisa jatuh cukup tajam," ujarnya.
Anthony mengingatkan, sekalipun bertujuan mempertahankan kurs, langkah menjadikan BI sebagai mesin cetak utang luar negeri di samping Kementerian Keuangan sangat berbahaya bagi sistem moneter Indonesia. Ia mengingatkan, kebijakan moneter bank sentral umumnya dilakukan melalui kebijakan suku bunga dan likuiditas uang beredar, bukan menarik utang luar negeri.
"Pertanyaannya, jika kurs rupiah hanya bisa menguat jika pemerintah dan BI menggelembungkan ULN terus-menerus, berapa lama kita harus menghitung mundur sampai saatnya nanti gelembung ini pecah?"
