Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jemaah haji Indonesia menghabiskan hampir Rp1,9 triliun untuk membeli oleh-oleh selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Nilai tersebut menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran pribadi jemaah di luar biaya resmi penyelenggaraan ibadah haji.
Besarnya belanja ini menunjukkan bahwa aktivitas membeli buah tangan masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ibadah haji masyarakat Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, total pengeluaran pribadi jemaah haji pada 2026 diperkirakan mencapai Rp4,25 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp3,39 triliun yang berasal dari jemaah haji reguler dan Rp857,3 miliar dari jemaah haji khusus.
Dari total pengeluaran tersebut, sekitar 46,1 persen atau hampir Rp1,9 triliun digunakan untuk membeli oleh-oleh. Menurut Amalia, besarnya porsi belanja oleh-oleh mencerminkan bahwa kebiasaan membawa buah tangan masih menjadi bagian penting dari pola konsumsi jemaah Indonesia.
Ia mengatakan membeli oleh-oleh telah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat setelah menunaikan ibadah haji.
"Komponen terbesar pengeluaran pribadi adalah untuk oleh-oleh atau sekitar 46,1 persen dari total pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belanja oleh-oleh masih menjadi bagian penting dari pola konsumsi jemaah selama menunaikan ibadah haji dan kurang afdal kalau tidak beli," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta (6/8/2026).
Selain untuk membeli oleh-oleh, pengeluaran pribadi jemaah juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan selama berada di Tanah Suci. BPS mencatat pengeluaran untuk obat-obatan dan kebutuhan lainnya mencapai Rp 734,3 miliar, pembayaran dam atau denda ibadah sebesar Rp 669,9 miliar, pembelian makanan tambahan, jajanan, dan minuman Rp542,6 miliar, biaya transportasi Rp257,4 miliar, serta paket data dan internet sebesar Rp 86,2 miliar.
Peluang bagi produk dalam negeri
Amalia menambahkan budaya masyarakat Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap tingginya belanja oleh-oleh tersebut. Menurutnya, banyak jemaah merasa perjalanan ibadah haji, belum lengkap apabila tidak membawa buah tangan untuk keluarga, tetangga, maupun kerabat di kampung halaman.
Secara keseluruhan, nilai ekonomi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2026 mencapai sekitar Rp29,25 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) jemaah reguler sebesar Rp17,77 triliun, BPIH jemaah haji khusus Rp7,23 triliun, serta pengeluaran pribadi jemaah sebesar Rp4,25 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta dari penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
Namun, BPS mengingatkan bahwa sebagian besar pengeluaran tersebut dibelanjakan di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara tersebut.
Ia mengatakan kondisi ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri produk haji dan umrah yang lebih kompetitif. Adapun oleh-oleh yang paling banyak dibawa pulang jemaah Indonesia antara lain kurma, air zamzam, sajadah, tasbih, kismis, serta cokelat khas Timur Tengah yang umumnya dibagikan kepada keluarga dan kerabat setelah kembali ke Tanah Air.
IKLHI 2026 mencapai 83,28 Poin
Amalia menuturkan, BPS juga merilis hasil Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang tercatat sebesar 83,28 poin atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 81,46 poin. “IKLHI tahun 2026 mencapai 83,28 poin meningkat dibandingkan dengan tahun 2025,” ujar dia.
Pengukuran IKLHI tersebut merupakan metodologi baru yang diterapkan oleh BPS yang mengukur kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara lebih komprehensif mulai tahun 2026.
Amalia mengatakan penyempurnaan metodologi dilakukan untuk menggantikan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) yang selama ini digunakan. “Mulai tahun 2026 BPS melakukan penyempurnaan metode perhitungan dari IKJHI menjadi IKLHI,” katanya.
Menurut dia, pembaruan tersebut dilakukan karena metode sebelumnya memiliki sejumlah keterbatasan, yakni hanya mengukur layanan di luar negeri, lebih berfokus pada hasil (output) layanan, serta masih mengacu pada regulasi lama.
Melalui IKLHI, BPS mengukur layanan lebih menyeluruh, mencakup pelayanan di dalam dan luar negeri, menilai proses sekaligus hasil layanan, serta menyesuaikan indikator dengan regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji.
Cakupan layanan dalam negeri meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, transportasi menuju bandara, akomodasi embarkasi, konsumsi, administrasi, keuangan, hingga layanan kesehatan.
Sementara itu layanan luar negeri mencakup pelayanan petugas, ibadah di Arab Saudi, transportasi, akomodasi hotel dan tenda, konsumsi, serta layanan kesehatan yang untuk pertama kalinya menjadi dimensi penilaian tersendiri.
Sementara jika menggunakan metode lama yakni IKJHI hasil survei tetap meningkat signifikan menjadi 91,45 poin atau naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 88,46 poin. "Jamaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan dengan sangat memuaskan," ucapnya.
Kepuasan tertinggi di bandara
Amalia menjelaskan survei IKLHI 2026 dilaksanakan terhadap 14.400 responden yang terdiri atas 1.600 orang untuk pengukuran layanan dalam negeri serta masing-masing 6.400 haji gelombang pertama dan kedua untuk layanan di Arab Saudi.
Berdasarkan titik pengamatan, bandara menjadi lokasi dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 84,76 poin, disusul Makkah 82,59 poin, dan Madinah 82,53 poin. Adapun kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) memperoleh nilai 79,70 poin, terendah dibandingkan lokasi lainnya, meski tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut jenis layanan, seluruh aspek memperoleh nilai di atas 81 poin. Layanan transportasi mencatat skor tertinggi sebesar 83,13 poin, sedangkan layanan kesehatan menjadi yang terendah dengan 81,93 poin.
Khusus di Armuzna,seluruh jenis layanan mengalami peningkatan dibandingkan 2025. Peningkatan terbesar terjadi pada layanan konsumsi yang naik 4,85 poin menjadi 81,16 poin, diikuti transportasi yang meningkat 4,03 poin.
Sementara layanan petugas haji mencapai 81,91 poin, layanan kesehatan 81,51 poin, layanan ibadah 80,46 poin, dan layanan akomodasi meningkat tipis menjadi 0,68 poin lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menilai hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan pada fase puncak penyelenggaraan ibadah haji, terutama pada aspek konsumsi dan transportasi yang dirasakan langsung oleh jamaah.
Transformasi layanan haji mulai terasa
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyebut, capaian Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 sebesar 83,28% dengan kategori memuaskan menjadi bukti, transformasi layanan haji mulai dirasakan oleh jemaah. Menurutnya, jika selama ini peningkatan kualitas penyelenggaraan haji lebih banyak dinilai secara kualitatif, kini perbaikan tersebut didukung oleh data kuantitatif melalui hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).
"Alhamdulillah pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini banyak yang menilai penyelenggaraan haji semakin baik berdasarkan pengamatan di lapangan. Hari ini penilaian itu diperkuat oleh data kuantitatif melalui indeks kepuasan yang disusun BPS," ungkap dia.
Baca juga:
Tria Dianti
Irfan mengatakan capaian tersebut menjadi lebih bermakna karena diraih pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru. Dalam masa transisi sekitar tiga hingga empat bulan, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan melibatkan sekitar 7.000 aparatur di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah kami mampu memberikan layanan sebaik-baiknya kepada jemaah. Ini adalah buah dari doa dan kerja keras seluruh jajaran," ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur Kemenhaj, Petugas Haji, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Hasil survei tersebut bukan menjadi akhir dari upaya perbaikan layanan. Evaluasi tetap dilakukan, terutama pada layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta penguatan pelaksanaan kesehatan.
"Hasil ini menjadi modal kami untuk terus berbenah. Tantangan kami bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi meningkatkannya. Prinsip kami sederhana, hari ini harus lebih baik daripada kemarin," kata Menhaj.
Produk sendiri di rantai pasok haji
Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi pijakan dalam pengembangan penyelenggaraan haji ke depan, yakni memastikan manfaat penyelenggaraan ibadah haji semakin dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan penggunaan produk dan bahan konsumsi asal Indonesia dalam rantai pasok haji.
Menhaj juga mengimbau calon jemaah agar mempersiapkan diri sejak dini, baik dari sisi kesehatan, kesiapan fisik dan mental, maupun pemahaman manasik. Menurut dia, kesiapan tersebut menjadi bekal penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal ketika berada di Tanah Suci.