Berbagai indikator yang mencerminkan dua aspek ekonomi yakni aspek produksi/penawaran (supply) dunia usaha dan aspek konsumsi (demand) masyarakat tercatat alami pelemahan. Dunia usaha berharap adanya kebijakan yang mendorong laju perekonomian nasional.
Dari sisi penawaran, Bank Indonesia (BI) mengumumkan Indeks Penjualan Riil (IPR) bulan Juni 2026 melanjutkan tren penurunan 3 bulan berturut-turut. Dari level 226,9 di bulan April, penurunan IPR 1,5% month-to-month (mtm) di bulan Mei menyeret angka indeks ke level 223,4. Pada bulan Juni, IPR turun 0,8% menyentuh level 221,6.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, IPR bulan Mei tertopang penjualan barang dari kelompok suku cadang dan aksesori, bahan bakar kendaraan bermotor, serta barang budaya, masing-masing mencatatkan pertumbuhan 11,2% year-on-year (yoy), 0,3% yoy, dan 0,2% yoy.
“Sementara itu, kelompok lainnya masih berada dalam fase kontraksi, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terkontraksi 4,1% yoy; kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang terkontraksi 18,4% yoy; dan subkelompok sandang yang terkontraksi 12% yoy,” jelasnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (9/7/2026).
Melemahnya IPR dalam tiga bulan sejalan dengan kontraksi indeks Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari 50,0 ke 46,9 yang telah diumumkan lembaga pemeringkat S&P pada Rabu (1/7/2026). Selain akibat penurunan permintaan hasil produk manufaktur Indonesia, kenaikan beban biaya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menyebabkan tekanan sisi penawaran meningkat.
Kendati demikian, ada secercah kabar gembira dari satu ramalan positif dari indeks ekspektasi penjualan (IEP) yang diperkirakan akan naik dari 138,3 untuk bulan Juli 2026 menjadi 159,8 untuk Agustus 2026. Selain dipengaruhi kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, peningkatan IEP juga terdorong naiknya konsumsi menjelang tahun ajaran baru sekolah dasar dan menengah.
Sementara sisi penawaran tertekan akibat kinerja usaha dan penjualan riil yang turun sepanjang kuartal, sinyal permintaan yang goyah tampak dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang juga mengalami penurunan mulai bulan April, Mei, dan Juni 2026.
Dari level 123,0 di bulan April, IKK bulan Mei turun ke level 120,9, sebelum anjlok ke 117,8. Meski tetap berada dalam zona optimis (>100), penurunan signifikan ini menandakan jatuhnya optimisme dan keyakinan berbelanja masyarakat ke titik nadir, meski Indeks Kondisi Ekonomi saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen terjaga di level 109,2 dan 126,4.
“Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen tetap optimis pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden kelompok di atas Rp5 juta sebesar 121,4, sementara IKK terendah dialami responden dengan pengeluaran Rp1-2 juta sebesar 108,9,” imbuh Ramdan.
Turunnya keyakinan konsumen berkorespondensi dengan komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga yang semakin menitikberatkan pada konsumsi dan pemenuhan kebutuhan. BI mencatat proporsi pendapatan terhadap konsumsi meningkat dari 72,3% pada Mei menjadi 73% pada Juni 2026.
Di saat bersamaan, proporsi pendapatan untuk tabungan tabung turun dari 17,5% menjadi 17%. Dalam proporsi ini, kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta tercatat memiliki alokasi 17,6% dari pendapatan untuk ditabung, sementara kelompok pengeluaran Rp2,1-3 juta hanya mampu mengalokasikan 15,6% pendapatannya sebagai tabungan.
Melemahnya permintaan dan keyakinan konsumen berkorelasi dengan angka inflasi tahunan yang merangkak naik sepanjang triwulan II-2026, meski tetap berada dalam interval target pemerintah antara 1,5-3,5%.
Dari angka 2,72% yoy pada bulan April, inflasi tahunan naik menjadi 3,08% yoy pada Mei, sebelum melonjak 3,34% yoy pada bulan Juni. Sementara inflasi bulanan terkerek naik akibat harga BBM bersubsidi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang utamanya. Faktor-faktor cost-push inflation tersebut berpotensi mendorong BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga.
Percepat reformasi struktural
Dari sejumlah indikator yang menunjukkan pelemahan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menaruh perhatian pada penurunan PMI Manufaktur Indonesia ke level 46,9 sebagai sinyal yang perlu dicermati serius. Dalamnya kontraksi nilai PMI Manufaktur tersebut menunjukkan stabilisasi belum berlanjut menjadi pemulihan yang kuat.
“Kondisi ini juga mengonfirmasi bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur masih cukup besar. Jika pada April 2026 PMI sudah masuk zona kontraksi di 49,1, kemudian sempat stabil pada Mei, maka kontraksi pada Juni menunjukkan tekanan yang kembali menebal, baik dari sisi permintaan, produksi, biaya, maupun keputusan operasional perusahaan,” ujar Shinta, Kamis (9/7/2026).
Dari sisi faktor penekan, Shinta melihat melemahnya permintaan pasar domestik maupun ekspor. Dalam laporan PMI Juni, pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan dengan laju tercepat dalam satu tahun.
“Ini mengindikasikan daya beli dan permintaan pasar sedang melemah, terutama di tengah kenaikan harga. Pada saat yang sama, tekanan eksternal masih sangat kuat akibat perlambatan sejumlah pasar utama, dan dampak tensi geopolitik terhadap perdagangan serta rantai pasok,” imbuhnya.
Lemahnya permintaan tersebut diikuti tekanan biaya produksi masih sangat tinggi. Kenaikan harga bahan baku, energi, gangguan rantai pasok, serta volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan langsung terhadap struktur biaya industri. Saat rupiah melemah dan harga input global meningkat, biaya produksi industri manufaktur ikut terdorong naik.
Ketiga, meningkatnya ketidakpastian usaha membuat pelaku industri semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan produksi, pembelian bahan baku, ekspansi, maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dari penurunan pembelian input dan penyesuaian tenaga kerja tercepat dalam hampir lima tahun. Artinya, kontraksi ini tidak hanya terjadi di level angka indeks, tetapi dikhawatirkan sudah mulai tercermin dalam keputusan operasional perusahaan.
“Di tingkat produksi, realitanya pelaku industri saat ini lebih banyak dalam mode bertahan dan penyesuaian. Perusahaan menjaga arus kas, menyesuaikan level produksi dengan permintaan yang melemah, mengurangi pembelian input, mengelola persediaan secara lebih hati-hati, serta menunda sebagian ekspansi yang belum mendesak,” ungkap Shinta.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Akibat situasi ini, Shinta berharap respons kebijakan diarahkan pada usaha jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Dalam jangka pendek, stabilitas nilai tukar, kelancaran pasokan bahan baku dan energi, serta memastikan tidak ada gangguan logistik yang menambah beban biaya industri menjadi semakin mendesak.
Di saat yang sama, penguatan daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena pasar domestik masih menjadi penyangga utama manufaktur nasional. Apabila daya beli melemah, maka industri akan menghadapi tekanan ganda: biaya produksi naik, tetapi kemampuan pasar untuk menyerap produk juga menurun.
Untuk jangka menengah dan panjang, Shinta menekankan agar reformasi struktural perlu dipercepat, terutama debottlenecking perizinan dan regulasi, efisiensi biaya logistik, kepastian kebijakan, penguatan sektor hulu domestik, serta pengembangan bahan baku dan energi yang lebih kompetitif bagi industri.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor membuat manufaktur Indonesia rentan terhadap gejolak global. Tanpa stabilisasi biaya, penguatan daya beli, dan perbaikan iklim usaha, tekanan terhadap manufaktur masih berisiko berlanjut dalam beberapa bulan ke depan,” tegasnya.
Belanja semakin hati-hati
Dalam membaca situasi tekanan ekonomi yang merata sepanjang kuartal, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menilai sikap hati-hati masyarakat dalam membelanjakan uangnya tentu tidak terjadi tiba-tiba, terlebih saat kelompok masyarakat kelas menengah dan atas semakin hati-hati dalam membelanjakan uangnya.
Akibat kehati-hatian itu, secara otomatis, pelaku usaha juga mencermati terjadinya perlambatan penjualan pada sektor-sektor non-esensial. Jadi, lemahnya aktivitas belanja tidak selalu mencerminkan ketiadaan pendapatan, melainkan meningkatnya kehati-hatian rumah tangga dalam mengelola keuangan.
“Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh menunjukkan ekonomi belum melemah, namun pelemahan upah riil mengindikasikan bahwa pertumbuhan konsumsi berpotensi semakin ditopang oleh penyesuaian pola belanja, bukan oleh peningkatan kesejahteraan riil,” ujarnya kepada SUAR, Kamis (9/7/2026).
Dalam kerangka daya beli, Christiantoko mengingatkan, tantangan bukan hanya menjaga pertumbuhan konsumsi, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh pendapatan riil yang memadai agar berkelanjutan dan inklusif.
“Namun, tanpa penguatan pendapatan riil yang lebih merata dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam belanja. Pembiaran terhadap kondisi ini dapat membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,” tuturnya.
Pertumbuhan Q2 terkoreksi
Sepandangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, salah satu dampak indikator ekonomi yang melemah secara simultan adalah potensi jatuhnya pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026. Akibatnya, target pertumbuhan tahunan 5,4% dalam APBN 2026 berpeluang terkoreksi ke bawah.
“Di awal triwulan I, pertumbuhan 5,61% cenderung disebabkan faktor low base effect dan konsumsi hari raya. Sementara, ketika memasuki triwulan II, kondisi perang, geopolitik, dan faktor high base effect berpotensi menyebabkan pertumbuhan jauh lebih rendah dari Q1,” jelas Faisal.
Salah satu yang menjadi concern, menurut Faisal, adalah aktivitas konsumsi dan produksi domestik yang sama-sama melambat. Lebih jauh dari persoalan di atas kertas, dampak pelemahan dua sisi ekonomi berpeluang merembet ke ketenagakerjaan, upah, dan konsumsi rumah tangga yang menurun.
“Selain mengoreksi target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus lebih fokus mengatasi permasalahan konsumsi, khususnya kelas menengah. Program-program flagship saat ini, mulai dari MBG sampai Koperasi Merah Putih, belum memperlihatkan daya dorong ke konsumsi, padahal sudah mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Ini harus dicermati,” tandasnya.
