Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,34% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 di level 3,06%. Secara bulanan (month-to-month), inflasi Juni 2026 tercatat di level 0,44%, lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 di level 0,28%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ateng Hartono mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,28% persen dan tingkat inflasi 2,29% persen.
"Inflasi pada kelompok transportasi disumbang oleh kenaikan bensin, tarif angkatan udara, dan pelumnas atau oli mesin. Inflasi pada bensin dipicu oleh penyesuaikan harga BBM non-subsidi. Sementara, kenaikan tarif angkatan udahara didorong oleh meningkatnya permintaan saat periode libur sekolah," katanya dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).
BPS mencatat bensin mengalami inflasi sebesar 4,53%, tarif angkatan udara mengalami inflasi 6,11%, dan pelumas atau oli mesin inflasi 4,89%.
Selain transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,06% persen dan tingkat inflasi 0,20% persen. Komoditas penyumbang utamanya adalah bawang merah, bawang putih, dan beras.
Sementara itu, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,90% dan tingkat inflasi 3,06%. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 11,43% dengan andil 0,77%.
"Inflasi tahunan pada Juni 2026 terjadi inflasi 3,34% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 111,89 pada Juni 2026. Inflasi tahunan oleh 3 kelompok didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau," ujar Ateng.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
BPS mencatat, kelompok utama penyumbang inflasi tahunan adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,36% dan tingkat inflasi 4,67%. Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan bawang merah.
Kelompok kedua yang menyumbang inflasi terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 10,10% dengan andil 0,069% . Kenaikan pada kelompok perawatan pribadi terutama dipicu oleh lonjakan harga emas perhiasan.
Kelompok ketiga penyumbang inflasi terbesar pada Juni adalah transportasi yang mengalami inflasi 4,57% dengan andil 0,55%.
"Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh inflasi pada bensin, tarif angkutan udara, mobil, sepeda motor, dan juga pelumas atau oli mesin," katanya.
Berdasarkan komponen, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan. Komponen harga bergejolak mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,37% dengan andil 0,56 %, didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.
Komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,76% dengan andil sebesar 1,77%, antara lain didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, serta akademi/perguruan tinggi.
Sedangkan komponen diatur pemerintah mengalami inflasi yang lebih rendah sebesar 3,42% dengan andil inflasi 0,66% terutama akibat bensin, tarif angakatan udara, dan sigaret kretek tangan (SKT).
Secara spasial, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada Juni 026. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Sulawei Barat sebesar 2,29%.
Cost push inflation
Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, kenaikan inflasi pada Juni dipicu oleh cost push dari pasokan bukan permintaan. Ini dipicu dari kenaikan harga BBM non subsidi yang dilakukan 10 Juni lalu.
Menurut Faisal, potensi kenaikan inflasi akan terus terjadi hingga akhir 2026. Hal ini bisa memicu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang sekarang tampak untuk memprioritaskan stabilisasi dibanding pertumbuhan.
"Kami berharap inflasi bisa terkendali sesuai dengan target BI tahun ini yakni dalam rentang 1,5%-3,5%" ujarnya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan inflasi pada Juni 2026 masih berada pada level yang relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan bahwa sumber tekanan inflasi kali ini perlu menjadi perhatian karena lebih banyak berasal dari sisi biaya (cost-push inflation).
Menurut Yusuf, kenaikan inflasi tidak sepenuhnya didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat, melainkan dipicu oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mendorong kenaikan biaya transportasi. Tekanan tersebut semakin besar seiring meningkatnya tarif angkutan udara selama periode libur sekolah.
"Inflasi memang naik menjadi 3,34% secara tahunan dan 0,44% secara bulanan, tetapi menurut saya kenaikan ini masih relatif terkendali. Yang perlu dipahami adalah sumber tekanannya," ujarnya," katanya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Selain faktor energi, Yusuf mengatakan tekanan inflasi juga datang dari kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Dengan demikian, inflasi pada Juni dipengaruhi oleh kenaikan biaya energi dan pangan yang terjadi secara bersamaan.
Sementara itu, Ronny Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai dominiasi kelompok transportasi sebagai penyumbang utama mengindikasikan bahwa inflasi tidak lagi hanya berasal dari komponen pangan yang volatil, tetapi mulai bergeser ke "administered prices" dan "cost-push inflation". Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap harga barang lain melalui kenaikan biaya logistik.
Menurutnya, inflasi yang bersumber dari sektor transportasi cenderung lebih persisten dibandingkan inflasi pangan. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik.
Meskipun demikian, level inflasi masih berada dalam kisaran target sehingga masih tergolong terkendali.
"Namun, yang perlu diwaspadai adalah perubahan kualitas inflasi yang menjadi lebih berbasis biaya, karena jika dikombinasikan dengan tekanan eksternal seperti defisit perdagangan dan potensi pelemahan nilai tukar, maka risiko inflasi ke depan bisa meningkat lebih cepat," katanya.
Tanggapan lembaga legislatif
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan Laju inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen secara bulanan didorong terutama oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan sejumlah komoditas lainnya. Kenaikan harga energi tersebut turut memberikan efek berantai terhadap biaya distribusi barang sehingga mendorong peningkatan harga di berbagai kelompok pengeluaran.
Meski demikian, besaran inflasi tersebut masih berada dalam kisaran yang perlu terus dicermati oleh pemerintah dan otoritas terkait. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih akan terasa pada bulan-bulan berikutnya seiring proses penyesuaian harga di tingkat produsen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas agar daya beli masyarakat tidak tergerus lebih dalam.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas pangan dan biaya transportasi. Langkah-langkah seperti menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pasokan, serta mengantisipasi potensi gangguan rantai pasok menjadi faktor penting untuk meredam tekanan inflasi lanjutan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/7/2026).
Selain itu, perkembangan inflasi pada semester kedua 2026 perlu terus dipantau mengingat masih terdapat berbagai risiko, baik dari sisi domestik maupun global. Fluktuasi harga energi, nilai tukar rupiah, kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi pangan, hingga dinamika geopolitik berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap harga-harga di dalam negeri apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah sudah mengadakan rapat koordinasi pada 29 Juni 2026, rapat tersebut bertujuan untuk membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini termasuk pengendalian inflasi.
“Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintah dan otoritas terkait dapat merespons berbagai tantangan ekonomi secara cepat dan terukur,” ungkap dia.
Selain membahas kondisi ekonomi terkini, Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan paparan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia serta berbagai masukan strategis bagi pemerintah. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya tahan ekonomi domestik, dan memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
