Dampak kenaikan suku bunga acuan BI Rate sebesar 100 basis poins sejak Mei 2026 dari 4,75% menjadi 5,75% terhadap geliat perekonomian menentukan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2026. Demi mencegah turunnya konsumsi rumah tangga, stabilisasi nilai tukar rupiah perlu lebih responsif, termasuk memetakan kemungkinan subsidi bunga terhadap sektor yang paling terdampak.
Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang berpendapat, kenaikan suku bunga acuan menjadi pilihan yang harus diambil oleh otoritas moneter untuk stabilisasi nilai tukar. Karena itu, ia meyakini keputusan tersebut sudah didasari perhitungan matang mengenai aspek positif dan negatifnya.
Meski demikian, dampak kenaikan BI Rate juga menjadi kelanjutan dari tekanan berlapis yang telah dihadapi dunia usaha, mulai dari efek geopolitik, kenaikan harga bahan bakar minyak, harga gas industri, biaya logistik, hingga bahan baku. Tanpa upaya stabilisasi, pelemahan nilai tukar akan membuat tekanan tersebut meningkat.
“Mengembalikan stabilisasi nilai tukar rupiah agar semakin kuat menjadi langkah untuk memulihkan kepercayaan investor keuangan yang sudah membawa modalnya keluar dari Indonesia untuk kembali. Kenaikan BI Rate menjadi daya tarik agar investasi portofolio kembali, sambil menjaga inflasi kita yang sudah ditargetkan 1,5-3,5% tahun ini,” ujar Sarman, Minggu (21/6/2026).
Tak menafikan adanya potensi dunia usaha menahan ekspansi bisnis dan perekrutan tenaga kerja, Sarman menegaskan dunia usaha berharap agar kenaikan BI Rate bersifat lebih responsif.
“Ketika rupiah sudah membaik, suku bunga perlu lebih cepat diturunkan sehingga bisa mengurangi dampak negatif pada pengusaha yang terbebani karena memiliki pinjaman ke bank, maupun bagi masyarakat yang mengangsur kredit mobil atau KPR,” imbuhnya.
Selain mengharapkan stabilisasi nilai tukar lebih responsif, Sarman berharap pemerintah dapat merumuskan langkah konkret agar dampak negatif kenaikan BI Rate tidak diteruskan ke perekonomian. Salah satunya, menyediakan subsidi bunga untuk sektor usaha yang sensitif terhadap kenaikan BI Rate seperti otomotif, properti, ritel, dan UMKM.
Menurut Sarman, subsidi bunga ke sektor tertentu yang sensitif akibat kenaikan suku bunga dapat menjadi bantalan yang mencegah tutupnya UMKM karena kenaikan beban angsuran kredit yang mengganggu kelancaran arus kas usaha. Subsidi juga dapat mencegah naiknya angka kredit macet, khususnya di sektor properti dan otomotif.
“Optimisme dunia usaha sudah mulai terbangun. Selat Hormuz sudah dibuka dan harga minyak dunia turun, karena itu pemerintah perlu cepat merespons dengan membuka peluang turunnya harga BBM nonsubsidi dan avtur yang dapat meringankan beban logistik, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau,” tutupnya.
Waspadai cost-push inflation
Di luar motif stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar keuangan domestik dan mancanegara, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan bahwa penguatan nilai tukar tanpa disertai pengendalian inflasi yang mulai merangkak akan menggerus tingkat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi pilar penyangga pertumbuhan ekonomi RI.
“Konsumsi rumah tangga setelah triwulan I-2026 akan mulai melemah, karena inflasi menyebabkan biaya produksi dunia usaha melonjak. Rapuhnya kelas menengah juga mengindikasikan semakin sulitnya konsumsi rumah tangga menjaga tingkat pertumbuhan,” kata Faisal.
Alih-alih disebabkan naiknya permintaan dan kebutuhan pokok, tingkat inflasi di Indonesia selama satu tahun terakhir semakin didorong disrupsi sisi suplai, yang disebabkan kenaikan harga LPG nonsubsidi, harga plastik, hingga harga impor bahan baku. Tak hanya itu, dampak kemarau El-Nino dalam waktu dekat dapat mendorong kenaikan harga produk pertanian karena menurunnya tingkat produksi.
Dalam kalkulasi CORE, tingkat inflasi pada paruh kedua 2026 diperkirakan bertahan di level 3-3,5% apabila harga BBM dan LPG bersubsidi dipertahankan. Meski demikian, Faisal menilai tingkat konsumsi rumah tangga masih relatif kuat, dengan indikator Indeks Penjualan Riil mencatatkan pertumbuhan 4,86% pada triwulan I-2026 dan indeks kondisi ekonomi BI mengalami peningkatan secara bertahap.
“Sayangnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih terkonsentrasi belanja kebutuhan dasar, sementara belanja non-esensial terus turun. Pertumbuhan positif cenderung dialami sektor primer seperti makanan, minuman, dan tembakau, sedangkan barang tahan lama seperti kendaraan bermotor dan aksesori mencatatkan pertumbuhan negatif,” imbuhnya.
Melambatnya pengeluaran per kapita dan tingkat kredit konsumsi yang terus turun tersebut, Faisal mengingatkan, dapat menyebabkan pertumbuhan konsumsi tidak merata. “Akibatnya, pertumbuhan konsumsi kelas atas masih lebih baik, sementara konsumsi kelas menengah dan menengah-bawah akan cenderung lebih lemah dan rawan,” cetus Faisal.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Melengkapi pandangan Faisal, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menggarisbawahi tekanan inflasi dari sisi suplai dan komponen harga diatur pemerintah menyebabkan efektivitas kebijakan moneter dalam meredam kenaikan harga relatif terbatas.
“Kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan dapat dipandang sebagai langkah responsif menjaga stabilitas dan menambatkan ekspektasi inflasi. Meski suku bunga lebih tinggi dapat mengurangi tekanan, stabilisasi harga pada kelompok komoditas bergejolak memerlukan penguatan respons sisi penawaran,” kata Riefky.
Beberapa langkah untuk mencegah inflasi merangkak dari sisi penawaran tersebut antara lain meningkatkan ketahanan produksi pangan dari gangguan cuaca ekstrem, mempercepat distribusi antarwilayah, penguatan pengelolaan cadangan penyangga, serta koordinasi lebih baik dalam penyesuaian harga energi dan tarif transportasi.
“Inflasi masih menghadapi tekanan peningkatan dan berpotensi naik, meski tetap dalam kisaran target Bank Indonesia. Karena itu, BI sebenarnya memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga apabila aktivitas ekonomi menunjukkan perlambatan. Ruang ini ada, tetapi tetap terbatas selama Rupiah masih mengalami tekanan,” tegas Riefky.
Pemerintah dan BI bergandeng tangan
Sebelumnya, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur bulanan, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menegaskan risiko inflasi yang mencuat saat ini berkaitan erat dengan faktor rambatan eksternal atau imported inflation dan akibat gangguan cuaca.
Dalam menghadapi kedua risiko tersebut, Aida menegaskan koordinasi pemerintah dan BI dalam memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap inflasi dari komponen harga diatur pemerintah maupun risiko inflasi akibat gangguan cuaca telah dipersiapkan, termasuk dengan pemerintah daerah.
“Dengan hal itu semua, proyeksi inflasi mengalami peningkatan, tetapi semua dalam target. Untuk volatile food, ada Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), berkoordinasi dengan TPIP dan TPID. Arah BI ke depan tetap menjaga stabilitas moneter, sementara kebijakan makroprudensial akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Berbagi pandangan dengan Aida, Deputi Gubernur Ricky P. Gozali menegaskan inflasi akan dicegah dari komponen harga bergejolak. “Ini sangat terasa di daerah. Dari pantauan kami, pada Mei 2026, inflasi di 25 provinsi berada dalam rentang sasaran, tetapi ada 13 provinsi yang kami pantau secara khusus karena bergerak ke atas, antara lain Papua Barat, Aceh, dan Kalimantan Tengah,” kata Ricky.
Tekanan harga di sejumlah daerah tersebut langsung ditransmisikan pada harga komoditas pangan hortikultura cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit mengalami kenaikan. Untuk itu, Ricky menegaskan GPIPS yang dipusatkan di 46 kantor perwakilan BI akan memantau upaya mitigasi dampak El Nino untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga.
