Produktivitas dan Kesejahteraan Jadi Orientasi APBN 2027

Kementerian Keuangan mengubah orientasi belanja negara tahun depan dari ketepatan sasaran menjadi produktivitas. Selain mengukur serapan, dampak belanja APBN terhadap peningkatan taraf kesejahteraan ikut diperhitungkan.

Dalam taklimat media di Bogor, Kamis (1/10/2026), Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan produktivitas belanja sangat dibutuhkan agar ruang fiskal yang sempit dapat tetap dijaga dan tetap prudent. Sementara, penerimaan perlu didorong lebih baik, kualitas dan produktivitas belanja akan lebih dicermati.

Mengusung pilar “G-P-T”, Juda menjelaskan, APBN 2027 mengusung visi menumbuhkan (to grow) dengan mendorong konsumsi rumah tangga seraya mengakselerasi investasi dan industrialisasi, melindungi (to protect) lewat stabilisasi harga yang melindungi masyarakat rentan, dan mentransformasikan ekonomi (to transform) lewat 8 kluster prioritas pemerintah.

“APBN Kita akan tetap ekspansif, tetap menumbuhkan, tetapi dalam koridor kredibilitas fiskal yang terukur. Indikasinya adalah penerimaan negara yang ditargetkan Rp3.435,1 triliun, sementara belanja negara ditargetkan Rp4.106,3 triliun, dan defisit bisa dijaga di 2,4% terhadap PDB sebesar Rp671,2 triliun,” paparnya.

Secara rinci, dampak belanja Rp4.106,3 triliun akan dihitung dengan dasar inflasi, target kesejahteraan, dan nilai tukar. Indikator-indikator itu, menurut Juda, akan menunjukkan sejauh mana APBN produktif bekerja untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, di samping mengerek pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Juda menegaskan, pengendalian defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan berkelanjutan dilakukan lewat cash management yang lebih baik. Tak bisa sendirian, otoritas fiskal membutuhkan sinergi dunia usaha, sektor keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara untuk memastikan dampak perputaran belanja benar-benar berdampak

“Defisit, rasio utang terhadap PDB, dan debt-to-service ratio harus dijaga. Bisa saja sebuah negara punya defisit 7-8%, seperti negara-negara di Amerika Latin, tetapi itu menghasilkan pertumbuhan ups and downs. Biaya utangnya juga jadi lebih mahal. Karena itu, menjaga trust sangat dipengaruhi kedisiplinan kita mengelola fiskal,” tutur Juda.

Dampak Kesejahteraan dari Realisasi Belanja

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, postur ekspansif yang kembali dipertahankan dalam APBN tidak berarti kocek negara tak punya batas. Sejalan dengan komitmen produktivitas, produktivitas belanja perlu diukur dari seberapa jauh APBN menarik investasi, menjaga daya beli, dan menggairahkan industri.

“Keberhasilan APBN bukan diukur dari realisasi belanja, tetapi juga target kesejahteraan benar-benar tercapai. Dari sisi transisi 2026 ke 2027, belanja tumbuh 4,16% dengan konsolidasi cukup sehat. Pergeseran ini perlu menghasilkan dampak lebih tinggi, bukan sekadar perubahan pos anggaran,” kata Josua.

Dari pilar-pilar APBN yang telah berjalan, Josua menilai filosofi APBN 2027 yang prudent tetapi tidak pasif sudah tepat. Fiskal tetap berperan menumbuhkan belanja produktif dan investasi, melindungi dengan target akurat dan presisi. APBN harus menjadi instrumen yang menumbuhkan dengan disiplin fiskal sebagai pagar pengamannya.

Baca juga:

Membaca Arah Fiskal dan APBN di Tangan Suahasil Nazara

Simak ulasan prediksi arah kebijakan fiskal dan APBN dari Menteri Keuangan Baru Suahasil Nazara.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaBenediktus Krisna Yogatama

Di sisi lain, Josua mengakui APBN RI sebagai sistem masih cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah USD 1 per barel, misalnya, memang dapat menaikkan penerimaan USD 3 triliun, tetapi menaikkan belanja USD 11,54 triliun sehingga memicu defisit USD 8,54 triliun.

Berkaca dari situasi itu, produktivitas belanja pemerintah dapat berjalan dengan dua syarat. Pertama, belanja ikut mendorong akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menambal target penerimaan perpajakan yang tumbuh 12,2% tahun depan. Kedua, penggunaan key performance indicator (KPI) yang lebih konkret dan tangible. 

Josua mencontohkan, belanja perpajakan tahun fiskal 2027 ditargetkan mencapai Rp632 triliun, dalam bentuk insentif untuk wajib pajak dengan catatan kepatuhan bersih. Menurut Josua, evaluasi efektivitas insentif terhadap peningkatan kapasitas dan daya bayar wajib pajak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana insentif pajak dapat memperluas basis pajak dan memperkuat kepatuhan.

Contoh lain adalah anggaran pendidikan yang ditetapkan Rp824 triliun. Sebagai bentuk konsistensi komitmen fiskal, kenaikan tersebut perlu menghasilkan imbal hasil berupa kualifikasi sumber daya manusia yang harus diukur dari tingkat penempatan kerja, formalitas kerja, tingkat penghasilan, dan kekuatan konsumsi rumah tangga.

Hal serupa juga diterapkan dalam belanja-belanja lain. Belanja perlindungan sosial bukan hanya menjaga daya beli dan mengurangi kerentanan, tetapi membuka peluang penerima bantuan sosial meningkatkan produktivitas, dengan keberhasilan diukur dari berapa banyak keluarga berhasil keluar dari rantai kemiskinan dan mengalami mobilitas ekonomi.

“Nilai tambah terbesar APBN muncul ketika terjadi keterhubungan antarkluster strategis dan prioritas, serta bagaimana kedelapan kluster saling terhubung dan berjalan bersama-sama. Setiap rupiah kenaikan belanja perlu diukur sejauh mana kenaikan tersebut menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi, bukan sekadar target serapannya,” tutur Josua.

Ubah Ukuran Keberhasilan APBN

Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai postur belanja ekspansif sejatinya masih memungkinkan, tetapi pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilannya dari besarnya anggaran menjadi besarnya dampak ekonomi dan sosial.

Syafruddin menyitir realisasi APBN Semester I-2026 yang menunjukkan ruang awal yang cukup, seperti belanja baru mencapai 43,1% pagu, defisit terjaga 0,91% terhadap PDB, dan keseimbangan primer masih surplus.

"Ruang tersebut memberi kesempatan untuk mempercepat belanja pada semester kedua, terutama ketika rumah tangga menghadapi tekanan daya beli, dunia usaha memerlukan permintaan, dan daerah membutuhkan kepastian transfer untuk menjaga layanan publik," ujarnya.

Meski demikian, berdasarkan outlook pemerintah, Syafruddin menaksir belanja semester kedua perlu mencapai sekitar Rp2.286,4 triliun, setara 138,1% dari realisasi semester pertama atau sekitar 38,1% lebih tinggi dari belanja saat ini.

Padahal, penerimaan semester kedua diperkirakan sekitar Rp1.748,7 triliun, sekitar 19,8% lebih tinggi dari semester pertama. Akibatnya, tambahan defisit pada Semester II-2026 diperkirakan mendekati Rp537,8 triliun. kualitas eksekusi menjadi amat menentukan.

"Pemerintah perlu menata ulang belanja dengan manfaat ekonomi rendah, biaya operasi besar, atau kesiapan operasi lemah. Strategi itu penting karena ekspansi fiskal berlangsung ketika BI-Rate berada pada 5,75%, sehingga pembiayaan utang menghadapi biaya yang lebih mahal dan dapat menekan ruang anggaran melalui pembayaran bunga," katanya.

Dalam hal ini, Syafruddin mengingatkan pemerintah perlu memanfaatkan pembiayaan non-APBN secara selektif untuk proyek komersial yang layak, termasuk kemitraan swasta dan investasi BUMN, agar APBN berfokus pada barang publik dan perlindungan sosial.

"Persoalannya bukan apakah belanja boleh ekspansif, melainkan apakah setiap tambahan rupiah belanja memperkuat pertumbuhan, pekerjaan, daya beli, dan kapasitas produksi. Ekspansi yang terarah masih relevan; ekspansi yang menyebar tanpa evaluasi hasil justru mempersempit ruang fiskal di tahun 2027," tandas Syafruddin.