Efisiensi Anggaran Kuartal Empat dan Kesiapan Dunia Usaha

Keputusan Kementerian Keuangan memperketat belanja akhir tahun semua kementerian dan lembaga menjadi alarm bagi dunia usaha, terutama di tengah ketiadaan momentum konsumsi tinggi kecuali menjelang pekan Natal dan Tahun Baru. Pola efisiensi dadakan ini perlu dievaluasi agar jangan sampai mengorbankan pengusaha, terutama yang selama ini mengandalkan pesanan klien pemerintah.

Kebijakan tersebut terungkap dalam surat edaran nomor S-708/MK.03/2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara tertanggal 8 Oktober 2026. Surat berlabel “Segera dan Rahasia” tersebut diketahui mulai beredar di kalangan wartawan ekonomi pada Kamis petang (9/10/2026). 

Garis besar isi surat yang menjabarkan “Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2026” tersebut memuat antara lain 3 arahan Bendahara Negara kepada seluruh instansi pelat merah sebagai pelaksanaan dari prinsip belanja yang lebih bijak (spending better) dalam APBN 2026. Ketiga arahan tersebut adalah,

1. Melaksanakan penghematan perjalanan dinas sampai 30% dari pagu anggaran perjalanan dinas seluruh instansi, mengoptimalkan pertemuan daring, menunda perjalanan nonprioritas, serta menekan jumlah dan frekuensi perjalanan dinas;
2. Menunda pengadaan kendaraan bermotor baru, rumah dinas baru, serta renovasi/rehabilitasi gedung/kantor dan sejenisnya;
3. Menetapkan batas akhir revisi kewenangan anggaran Kementerian/Lembaga paling lambat tanggal 23 Oktober 2026

Di samping ketiga butir di atas, surat tersebut juga mendorong disiplin dalam pengajuan permintaan pembayaran sesuai ketentuan prosedural Langkah-Langkah Tahun Akhir Anggaran. “Keterlambatan atas pengajuan permintaan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut kecuali untuk kegiatan prioritas Presiden,” tulis surat tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menjelaskan, keluarnya surat edaran tersebut merupakan penguatan atas arah kebijakan fiskal yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran 2026.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar semakin fokus pada pencapaian keluaran dan hasil yang direncanakan, serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal, terlebih ketika memasuki triwulan keempat,” tutur Sudarto dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (10/10/2026),

Eks-Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu menambahkan, pencapaian target prioritas pembangunan saat ini menjadi fokus, dan penajaman belanja tidak boleh mengganggu belanja lain.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4% pagu APBN dan berjalan sesuai yang direncanakan. Ia menyitir data tahun 2025 yang mencatat pada periode yang sama, serapan belanja negara baru mencapai 61% jelang perempat terakhir tahun anggaran.

Pengalaman Pahit Efisiensi

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, pelaku usaha perhotelan dan pariwisata memiliki asosiasi yang kurang mengenakkan terhadap istilah “efisiensi”. Ini mengingat, pengalaman pahit penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD masih lekat di ingatan.

Pasalnya, Hariyadi mengatakan, kunjungan dan kegiatan pejabat maupun instansi pemerintah memiliki segmen 40-70% pemasukan hotel sesudah wisatawan domestik dan mancanegara. Porsi ini lebih besar lagi bagi pelaku industri pariwisata di luar Jawa.

“Ketika pemerintah memotong anggaran perjalanan, pasti terdampak semuanya. Karena itu, kami juga harus bahu-membahu dengan pelaku industri pariwisata lain untuk meningkatkan kunjungan, sembari menjaga daya saing yang sehat,” tutur Hariyadi, Minggu (11/10/2026)

Presiden Direktur Hotel Sahid Jaya International itu menambahkan, meskipun cukup mencemaskan, efisiensi perjalanan dinas juga melecut pelaku industri pariwisata untuk putar otak memaksimalkan wisata keluarga, khususnya menjelang libur akhir tahun, untuk menjaga inbound dan okupansi hotel tetap optimal.

Untuk menyiasatinya, kolaborasi industri perhotelan dengan maskapai penerbangan pun dimaksimalkan. Hariyadi mencontohkan pembukaan rute Bangkok-Kuala Lumpur-Yogyakarta oleh salah satu maskapai low-cost carrier (LCC) tengah diujicobakan untuk menarik wisatawan mancanegara ke Kota Gudeg.

Agar wisatawan tidak sekadar menjadikan hotel sebagai tempat menginap, pihak hotel juga menggelar kegiatan menarik yang dapat menjadi sarana berkumpulnya keluarga. Aktivitas seperti pertandingan sepakbola untuk anak-anak usia 8 tahun–12 tahun dan cooking class dari hasil panen kebun hidroponik, adalah dua contoh inisiatif hotel-hotel pimpinan Hariyadi untuk menggaet tamu.

"Kelas menengah semakin memiliki preferensi event ramah keluarga, sehingga itu yang kita dorong. Kita sekarang bermain antara banyaknya pilihan kelas menengah untuk bepergian ke tempat yang lebih menarik di luar negeri yang melakukan promosi besar-besaran dan mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah masing-masing," tandas Hariyadi.

Amankan Ruang Ekspansi

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto menilai, efisiensi di kuartal terakhir sejatinya menjadi pilihan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan menciptakan ruang ekspansi untuk sektor produktif tanpa mengorbankan keharusan menciptakan bantalan sosial bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar memilih belanja full power atau konservatif. Tantangannya adalah bagaimana menjaga mesin ekonomi tetap panas, tapi tidak sampai overheating,” ujarnya kepada SUAR.

Baca juga:

Penyesuaian PTKP Bakal Dongkrak Daya Beli Kelas Menengah

Kebijakan pemberian insentif untuk mendongkrak daya beli kelas menengah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaDeandra Syarizka

Anne mengakui pemerintah memang tidak bisa terus-menerus bermain aman, tetapi juga tidak boleh terlalu agresif tanpa arah. Ia menekankan, realisasi pertumbuhan 2026 perlu dijaga agar tetap di atas baseline 5% demi membuka lapangan kerja baru dan menekan pengangguran. 

Bagi dunia usaha, kata Anne, kunci utamanya ada di eksekusi. Seberapa cepat proyek strategis bisa dijalankan, seberapa besar insentif memicu investasi swasta, dan seberapa nyata belanja publik menghasilkan multiplier effect akan menentukan kredibilitas fiskal. 

“Setiap kebijakan APBN 2026 harus dilihat sebagai instrumen untuk memastikan setiap rupiah benar-benar menjadi mesin pengganda bagi ekonomi nasional,” katanya.

Penajaman perlu evaluasi

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi efisiensi anggaran adalah kebijakan yang tidak bisa ditolak dari sudut pandang teknokratis. Pemerintah harus bertanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi tekanan defisit, volatilitas global, dan kewajiban utang jangka panjang. 

Namun, efisiensi  tanpa good governance bisa menjadi bumerang. Ia menjelaskan berdasarkan studi internasional, belanja pemerintah di negara berkembang kerap tidak efektif ketika kelembagaan lemah dan korupsi tinggi. Dalam konteks Indonesia, ini bisa dilihat dari tingkat serapan anggaran yang tinggi tetapi dengan output dan outcome yang tidak seimbang. 

"Belanja efisien seharusnya diukur berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan, bukan semata-mata pada nominal penghematan," katanya pada SUAR, Minggu (11/10/2026).

Dia menilai, ada cara yang lebih sehat untuk menahan pelebaran defisit dan memastikan belanja tetap efisien tanpa memicu dampak rambatan yang justru merugikan.

Langkah pertama adalah menunda proyek yang belum mendesak seraya memangkas belanja operasional yang memiliki efek ekonomi kecil. Tindakan ini perlu disertai langkah melindungi penuh belanja yang langsung menjaga daya beli, seperti pasokan pangan, transportasi, serta bantuan sosial.

Langkah kedua, menurut Syafruddin, adalah memperbaiki sasaran subsidi energi dan bantalan sosial secara simultan. Ini dilakukan dengan memperketat penerima manfaat, menutup kebocoran konsumsi oleh kelompok mampu, dan mengalihkan penghematan tersebut ke perlindungan yang tepat bagi kelompok rentan, nelayan, petani, dan UMKM.

Langkah ketiga dan paling esensial adalah menguatkan sisi penerimaan yang cepat dan minim gangguan ke ekonomi riil. Syafruddin menyarankan pemerintah dapat mempercepat penagihan piutang negara, menutup celah kepatuhan pajak dan cukai, menertibkan insentif yang tidak efektif, serta mengoptimalkan PNBP dari sektor yang masih menikmati windfall.

Opsi ini lebih sehat daripada membiarkan pengetatan fiskal memicu beban bagi rakyat. Ia mengingatkan, disiplin fiskal bukan pemotongan membabi-buta.

"Memilih belanja paling penting, menjaga inflasi tetap terkendali, dan memastikan setiap rupiah APBN bekerja untuk stabilitas sosial sehingga dampaknya bisa segera meringankan penghidupan masyarakat," jelasnya.