Kerja Ekstra DJP Kejar Pajak Rp514 Triliun Jelang Akhir Tahun
Direktorat Jenderal Pajak bekerja ekstra keras untuk memastikan target penerimaan tercapai. Capaian hasil pajak transaksi digital akan segera diumumkan.
Tambahkan SUAR ke Google
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus bekerja ekstra keras untuk mengejar Rp514 triliun menjelang tutup buku APBN tahun 2026. Selain menguatkan basis kepatuhan, sejumlah strategi telah dipersiapkan, termasuk capaian hasil pemungutan pajak digital melalui platform e-commerce maupun SPP-TDLN yang akan diumumkan bulan depan.
Hingga 31 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan negara telah mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9% (yoy) dan telah memenuhi 83% dari target APBN. Dengan belanja negara terukur mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78% dari target, defisit fiskal saat ini mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap PDB.
Dari besaran penerimaan tersebut, penerimaan pajak tumbuh 23,2% (yoy) mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target yang ditetapkan. Ini diikuti penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp551,8 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp2,1 triliun.
Menurut Bendahara Negara, kenaikan penerimaan pajak terjadi seiring aktivitas ekonomi yang meningkat, ditandai PMI Manufaktur yang kembali ekspansif dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% (yoy) pada triwulan III-2026, serta penggunaan Coretax yang membaik dari waktu ke waktu sehingga membantu wajib pajak menunaikan kewajibannya.
Kemenkeu menggarisbawahi penguatan administrasi pajak ikut mendorong penguatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Profitabilitas industri sawit dan penurunan restitusi yang mendorong PPh Badan tumbuh tinggi 28,2% (yoy) mencapai Rp303,5 triliun, transaksi pengalihan hak partisipasi pertambangan migas yang mengerek PPh Final mencapai Rp117,1 triliun, dan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 13,5% (yoy) mencapai Rp20,3 triliun.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak untuk Republik Indonesia, dan kepada seluruh pengelola anggaran pendapatan negara. Anda adalah pahlawan penerimaan negara, karena Anda telah membantu belanja negara sampai saat ini,” tutur Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kembali mempertegas ihwal pajak digital, Menkeu mengatakan pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan sistem pungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) telah beroperasi dengan dukungan platform lokapasar, Himbara, dan perusahaan fintech tertunjuk.
Esensi kebijakan ini, menurutnya, adalah menciptakan kesetaraan level of playing field antara pedagang konvensional yang dikenai kewajiban PPN dan pedagang daring yang selama ini bebas dari kewajiban membayar PPN, sekalipun besaran pajak PMSE dan SPP-TDLN relatif lebih kecil dari PPN. Saat ini, hasil pungutan PMSE dan SPP-TDLN tengah dikonsolidasikan oleh DJP, dan ditargetkan dapat segera dilaporkan bulan depan.
Bahu-membahu dengan dunia usaha
Melengkapi penjelasan Suahasil, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan di samping mengoptimalkan basis kepatuhan dan implementasi pajak digital, pihaknya juga tidak lupa mencairkan kewajiban restitusi lebih bayar pajak, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pelaku industri padat karya.
Hingga 31 Oktober 2026, Bimo melaporkan DJP telah mencairkan Rp208,68 triliun. Dalam proses tersebut, 125.375 wajib pajak UMKM telah menerima pencairan senilai Rp7,14 triliun, sementara 2.767 wajib pajak pelaku sektor padat karya telah menerima pencairan senilai Rp4,9 triliun. Akselerasi masing-masing pemohon prioritas itu, menurut Bimo, naik dua kali lipat sejak September 2026.
“Kami mengapresiasi request dan dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM. Semua restitusi dilakukan audit sesuai manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan kami. Percepatan restitusi digunakan sesuai tujuannya, yaitu untuk mendukung likuiditas usaha, keberlangsungan produksi, dan penyerapan tenaga kerja,” tutur Bimo.
Guna meningkatkan intensifikasi pajak digital, DJP saat ini tengah mempersiapkan sistem dan menstabilkan SPP-TDLN sehingga perusahaan fintech lainpun dapat berpartisipasi dalam skema ini, demikian pula untuk platform lokapasar lain, sehingga pemungutan pajak digital ke depan dapat lebih efektif.
“Extra effort akan kami lakukan, sektor-sektor kontributor utama perdagangan, manufaktur, pergudangan dan transportasi, dan ekonomi digital akan kami pantau wajib pajaknya sekaligus memastikan level of playing field setara dengan wajib pajak konvensional. Kami akan menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan, reinforcement, audit, dan penyelidikan penagihan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, sekaligus Bimo mengungkapkan 1 kantor wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil Provinsi Aceh berhasil menyelesaikan target kinerja pajak 100%, diikuti 7 kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama, yakni KPP Pratama Banda Aceh, KPP Pratama Lhokseumawe, KPP Pratama Meulaboh, KPP Pratama Tapak Tuan, KPP Pratama Aceh Besar, KPP Subulussalam, dan KPP Jakarta Kebayoran Lama.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menambahkan, Kementerian Keuangan akan mempercepat laju penerimaan dan belanja APBN, mengingat dalam waktu tujuh pekan, APBN 2027 sudah harus mulai berjalan.
“Kami tidak akan lengah dan leha-leha, karena kami juga akan mulai menyiapkan APBN 2027. Per 1 Januari 2027, APBN sudah harus gerak lagi, sehingga dua bulan terakhir inipun seluruh Kementerian Keuangan akan bekerja keras,” kata Nurkholisoh.
Jangan sampai lengah
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan, kendati penerimaan pajak tumbuh 23,2%, pertumbuhan itu belum tentu bertahan bila harga komoditas berbalik turun.
“Pertumbuhan itu bertumpu pada pos yang peka terhadap harga komoditas. PPh migas naik karena harga minyak, PPh Badan naik dari sektor sawit, PPN dalam negeri neto naik dari perdagangan besar BBM. Sebaliknya, PBB dan pajak lainnya turun, padahal outlook pajak 2026 juga sudah diturunkan lebih rendah dari target APBN,” jelasnya.
Membaca Arah Fiskal dan APBN di Tangan Suahasil Nazara
Simak ulasan prediksi arah kebijakan fiskal dan APBN dari Menteri Keuangan Baru Suahasil Nazara.
Benediktus Krisna Yogatama
Di sisi lain, Faisal menyoroti hubungan otoritas fiskal dan moneter yang ditandai BI semakin aktif menopang pasar SBN. Situasi ini mengacu pada kesepakatan BI-Kemenkeu pada 24 September 2026, saat keduanya menyepakati lima pilar koordinasi fiskal dan moneter, termasuk menjaga kecukupan likuiditas dan memperdalam pasar keuangan.
Menurutnya, pembelian SBN oleh BI di pasar primer dan sekunder yang sudah mendekati Rp300 triliun per 30 September, memang menahan biaya pembiayaan defisit, tetapi juga berisiko dibaca pasar sebagai melemahnya pemisahan fiskal dan moneter, justru ketika investor asing sedang menarik dana dari pasar saham.
Tak hanya itu, pembelian tersebut terjadi saat imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 7,25% per 2 Oktober, di atas asumsi APBN 6,9% dan batas atas outlook 7,1%. Namun, selisihnya terhadap US Treasury 188 basis poin pada 7 Oktober, sama dengan akhir 2025, lebih rendah dari 240 basis poin pada akhir 2024, dan terendah dibanding India, Filipina, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brasil.
“Jangan lupa APBN 2027 disahkan tanpa menyesuaikan asumsi dengan kondisi ini. UU APBN 2027 yang disetujui DPR pada 29 September menetapkan pendapatan Rp3.435,1 triliun, belanja Rp4.106,3 triliun, dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB. Memotong pos yang paling peka terhadap asumsi itu memperbesar peluang belanja non-K/L, padahal target pajak yang ditetapkan juga menuntut terjadinya pertumbuhan ekonomi tinggi,” tutur Faisal.
