Potensi Wisata Bahari Besar, Infrastruktur dan Regulasi Jadi Tantangan
Pengembangan infrastruktur dan regulasi pendukung amat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Tambahkan SUAR ke Google
Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata bahari menjadi salah satu penggerak investasi di sektor pariwisata. Pengembangan infrastruktur dan regulasi pendukung amat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Kekayaan pulau, laut, dan destinasi bawah laut membuka ruang bisnis mulai dari wisata kapal pesiar atau cruise hingga pembangunan marina dan berbagai layanan pendukungnya.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata kapal pesiar tingkat dunia. Menurutnya, kondisi perairan Indonesia yang relatif tenang serta keragaman pulau dan budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan kapal pesiar.
“Kalau kita bicara wisata bahari, saya bicara cruise. Kalau menyangkut destinasi, itu tidak ada masalah. Yang problem itu di cruise-nya,” ujar Hariyadi kepada SUAR, Kamis (24/9/2026).
Ia menilai, Indonesia bahkan berpeluang menjadi salah satu destinasi kapal pesiar utama dunia setelah kawasan Karibia dan Mediterania. Potensi tersebut juga didukung pasar wisatawan cruise dari Eropa dan Amerika yang terbiasa melakukan perjalanan menggunakan kapal dalam waktu panjang.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat ditangkap karena industri cruise masih menghadapi sejumlah kendala. Hariyadi menyoroti kebutuhan investasi yang besar, baik untuk pengadaan kapal maupun pembangunan infrastruktur pendukung.
Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur
Dari sisi infrastruktur, fasilitas pelabuhan di berbagai daerah dinilai perlu ditingkatkan agar mampu menerima kapal pesiar sekaligus memberikan layanan yang memadai bagi wisatawan. Fasilitas untuk wisatawan cruise juga dinilai perlu dibedakan dari pelabuhan yang selama ini digunakan untuk kapal penumpang antarpulau.
Sementara itu, Ketua Bidang Pariwisata Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran menyoroti bisnis marina. Menurutnya, pengembangan fasilitas tersebut memiliki prospek yang sangat menarik.
Ia mengatakan, marina tidak hanya menghasilkan pendapatan dari aktivitas kapal yang bersandar. Keberadaan marina juga dapat menciptakan ekosistem usaha di sekitarnya, mulai dari kebutuhan bahan bakar hingga aktivitas ekonomi kreatif dan penjualan suvenir.
“Coba bayangkan, kapal kalau bersandar itu berapa banyak ekosistem yang akan terdampak di dalam situ. Bukan hanya BBM-nya saja, tapi banyak sekali,” ujar Maulana.
Meski demikian, Maulana mengatakan pembangunan marina masih menghadapi persoalan infrastruktur. Fasilitas pelabuhan untuk pariwisata memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pelabuhan kontainer. Saat ini, fasilitas khusus pariwisata belum banyak tersedia, sementara kualitas sejumlah fasilitas yang sudah ada dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar.
Sementara itu, Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman Chusmeru menilai wisata bahari memiliki potensi untuk mendorong permintaan investasi di sektor pariwisata Indonesia. Menurutnya, aktivitas wisata bahari memiliki cakupan yang luas karena dapat dilakukan di kawasan laut, pantai, daratan pulau, maupun di dalam air.
Beragam aktivitas seperti berenang, menyelam, berselancar, hingga memancing dapat dikembangkan menjadi produk wisata. Indonesia juga memiliki destinasi bahari yang tersebar dari ujung barat Sumatera hingga Papua, dengan kekayaan pemandangan serta flora dan fauna laut.
"Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, potensi bahari yang dimiliki Indonesia dapat menjadi destinasi wisata yang berdampak dalam mendongkrak investasi di sektor pariwisata," katanya pada SUAR, Kamis (24/09/2026)
Meski demikian, menurut Chusmeru, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan investor maupun pemerintah, salah satunya aksesibilitas menuju destinasi wisata bahari. Banyak daerah memiliki potensi wisata bahari, namun akses menuju objek wisata itu belum begitu baik.
Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu memperkuat konektivitas destinasi wisata bahari dengan infrastruktur transportasi darat dan udara agar lebih mudah dijangkau wisatawan.
Butuh Regulasi dan Pembiayaan Pendukung
Selain infrastruktur, regulasi juga menjadi tantangan bagi pengembangan industri tersebut. Hariyadi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyoroti penerapan asas cabotage, terutama terkait ketentuan pengangkutan penumpang antarpulau yang mengharuskan penggunaan kapal berbendera Indonesia.
"Ada aturan bahwa tidak boleh membawa penumpang apalagi kalau itu adalah kapal dari luar, tidak boleh membawa penumpang antar pulau. Itu harus berbendera Indonesia. Nah, secara untuk kita berbendera Indonesia tuh biayanya juga lumayan tinggi. Apalagi kapal cruise, kan dianggapnya itu barang mewah lagi. Padahal itu untuk alat produksi," katanya.
Tantangan lainnya berasal dari sisi pembiayaan. Hariyadi menilai dukungan perbankan terhadap pengembangan industri kapal pesiar masih terbatas, sementara kebutuhan modal untuk pengadaan kapal dan pembangunan infrastruktur pendukung cukup besar.
Baca juga:
Manajemen Krisis Pariwisata: Belajar dari Negeri Sakura
Salah satu aspek penting dalam manajemen krisis pariwisata adalah adanya koordinasi terstruktur yang dibangun sebelum bencana terjadi.
Deandra Syarizka
Ia juga menyoroti berbagai pungutan di pelabuhan yang dapat meningkatkan biaya bagi kapal cruise yang datang ke Indonesia. Menurutnya, biaya tersebut dapat menjadi disinsentif bagi pelaku industri.
Karena itu, Hariyadi menilai pengembangan wisata cruise membutuhkan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, regulasi, insentif, pembiayaan hingga biaya layanan di pelabuhan.
“Kalau bisa dibenahi, itu akan menjadi potensi yang besar,” katanya.
Regulasi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan investor. Maulana dari Apindo mengatakan, pariwisata merupakan sektor lintas bidang sehingga pengembangannya bersinggungan dengan berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, pembenahan regulasi perlu dilakukan secara terkoordinasi agar investasi pariwisata lebih nyaman.
Maulana juga membenarkan persoalan regulasi yang disampaikan Hariyadi terkait pengangkutan penumpang antarpulau oleh kapal pesiar. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari regulasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata kapal pesiar.
Di sisi lain, Maulana menyoroti persoalan pengawasan terhadap pungutan liar yang menurutnya masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Ia mengatakan keberadaan regulasi harus diikuti dengan pengawasan yang kuat agar aturan dapat berjalan efektif.
Destinasi Potensial Melimpah
Dari sisi lokasi, Chusmeru dari Universitas Jenderal Soedirman menyebut, sejumlah destinasi memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui investasi, antara lain Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bunaken di Sulawesi Utara, Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, serta Karimunjawa di Jawa Tengah.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendorong investasi marina dan wisata bahari Indonesia kepada investor global dalam kunjungannya ke Monaco.
Dari sisi pasar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisman mencapai 5,89 juta pada 2022, kemudian meningkat menjadi 11,68 juta pada 2023, 13,89 juta pada 2024, dan 15,39 juta pada 2025. Sementara pada Juli 2026 saja, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,53 juta.
Besarnya basis wisatawan tersebut menjadi pasar potensial bagi pengembangan wisata bahari. Kementerian Pariwisata mencatat sebanyak 52,6% wisatawan mancanegara pada 2025 melakukan aktivitas wisata bahari selama berada di Indonesia.
Namun, potensi pasar tersebut masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah mencatat Indonesia baru memiliki 10 marina dengan total 336 berth atau tempat sandar kapal. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan Singapura yang memiliki lebih dari 1.200 berth serta Malaysia dan Thailand yang masing-masing memiliki lebih dari 1.400 berth.
Widiyanti mengatakan, kesenjangan antara besarnya potensi wisata bahari dan ketersediaan infrastruktur tersebut membuka ruang bagi investasi baru, terutama untuk pembangunan marina, penambahan kapasitas tempat berlabuh, serta pengembangan layanan pendukung industri yacht.
Peluang itu semakin besar karena fasilitas marina dan pelabuhan yacht saat ini masih banyak terkonsentrasi di wilayah barat dan tengah Indonesia. Sementara sejumlah destinasi diving dan snorkeling unggulan berada di kawasan timur Indonesia.
Oleh karena itu, pengembangan marina berstandar internasional di berbagai destinasi strategis dinilai penting untuk memperluas konektivitas wisata bahari, meningkatkan kapasitas berlabuh, memperkuat layanan bagi yacht, sekaligus membuka investasi baru di daerah.
“Kami mengundang para pengembang dan operator marina, investor yacht, serta para pelaku ekosistem lainnya untuk menjadi bagian dari babak berikutnya dalam pengembangan wisata bahari Indonesia,” katanya.
