Peran Gas Bumi sebagai Energi Perantara dalam Transisi EBT
Dengan memanfaatkan gas bumi sebagai energi perantara, program transisi energi baru terbarukan diharapkan dapat berjalan secara bertahap tanpa mengganggu ketahanan energi nasional.
Tambahkan SUAR ke Google
Gas bumi saat ini berperan sebagai energi perantara untuk mendukung strategi phase down atau transisi energi terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap.
Energi perantara itu menjembatani antara upaya mengejar target bauran EBT guna mendukung Net Zero Emission, dengan kebutuhan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sejauh mana efektivitas peran gas bumi dalam mengakomodir transisi energi?
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pemanfaatan gas dapat menjadi jembatan hingga energi terbarukan semakin layak secara komersial dan ekosistem hijau Indonesia terbentuk lebih kuat. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan harga karbon untuk mendukung proses transisi tersebut.
"Di satu sisi kita tahan, di satu sisi kita bertransisi ke energi baru. Caranya apa? Kita masih menggunakan gas sebagai mediator untuk menuju kepada renewable energy," kata Satya dalam acara Seminar Nasional Green Economy di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dia mengatakan, Indonesia menerapkan strategi phasing down alih-alih phasing out energi fosil. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Strategi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Indonesia saat ini masih memiliki struktur ekonomi yang banyak bergantung pada energi fosil, sementara ketersediaan pasokan menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketahanan energi.
Baca juga:
PTBA Lanjutkan Transformasi Bisnis Batu Bara ke Bisnis Hijau
Saat ini portofolio bisnis hijau perseroan masih di bawah 3% dari total bisnis. Perseroan tengah menyusun roadmap dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk meningkatkan kontribusi tersebut secara bertahap.
Benediktus Krisna Yogatama
Transisi Bertahap untuk Jaga Arus Kas
Perspektif dari pelaku usaha energi menunjukkan bahwa transisi tersebut juga perlu dilakukan secara bertahap. Senior Vice President Business Sustainability Pertamina Wenny Ipmawan mengatakan, Indonesia menghadapi energy trilemma, yakni bagaimana menyeimbangkan ketahanan energi (energy security), keterjangkauan energi (energy affordability), dan keberlanjutan energi (energy sustainability).
Menurut Wenny, prinsip tersebut diterapkan Pertamina melalui strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategy. Pertamina tetap menjalankan bisnis minyak dan gas yang sudah ada, sembari membangun bisnis rendah karbon dan energi baru terbarukan. Strategi tersebut dilakukan secara bertahap karena peralihan langsung ke bisnis rendah karbon dapat berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.
“Kalau kita langsung kepada low carbon business, tentu kita juga akan ter-impact terkait dengan profit, net income, dan juga revenue kita. Jadi, kita juga sama, kita melakukan ini secara bertahap,” katanya.
Oleh karena itu, Pertamina tetap menjalankan bisnis minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada. Perusahaan tetap mendukung target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari dan gas hingga 12 billion standard cubic feet per day (BSCFD) pada 2030.
Di sisi lain, Pertamina mulai memperbesar portofolio bisnis rendah karbon. Pengembangannya mencakup sejumlah sektor, mulai dari energi panas bumi, biofuel, pembangkit listrik tenaga surya, hingga pengelolaan karbon.
Menurut Wenny, pembangunan bisnis rendah karbon tersebut perlu dilakukan bersamaan dengan pengurangan emisi dari bisnis yang sudah berjalan. Pertamina memperkirakan emisinya akan mencapai titik puncak pada 2035.
“2035 itu akan mencapai peak emission dari Pertamina. Dan setelah itu memang mau tak mau kami dari 2035 ke depan harus masif melakukan yang namanya dekarbonisasi dan bisnis portofolio di new and renewable energy," katanya.
Baca juga:
Indonesia Targetkan Bauran EBT Capai 74% di 2060
Pembangkit fosil masih akan beroperasi dalam porsi terbatas, namun dilengkapi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) untuk menekan emisi
Tria Dianti
Tantangan Pengembangan Energi Hijau
Menurut Satya dari DEN, pengembangan ekosistem energi hijau juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah instrumen ekonomi seperti pajak karbon yang dinilai masih perlu diperbaiki agar dapat mendorong terbentuknya ekosistem rendah karbon.
Ia mengatakan, strategi transisi energi telah dituangkan dalam diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam beleid tersebut, strategi energi Indonesia menggabungkan tiga kepentingan, yakni menjalankan transisi energi, mengejar pertumbuhan ekonomi, dan mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Adapun target bauran energi baru dan energi terbarukan ditetapkan sekitar 19% hingga 23% pada 2030. Target tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 70% hingga 72% pada 2060, bertepatan dengan target Indonesia mencapai Net Zero Emission.
Menurut Satya, pemerintah kini juga mulai menghitung kapan emisi Indonesia mencapai titik puncak. DEN memperkirakan emisi Indonesia akan mencapai puncak pada 2035. Salah satu alasannya adalah masih adanya sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam program 35.000 megawatt yang mengalami keterlambatan dan diperkirakan baru mulai beroperasi pada 2027 hingga 2028.
PLTU tersebut akan tetap menghasilkan emisi meskipun telah menggunakan teknologi seperti supercritical maupun ultra-supercritical. Ia mengatakan, emisi dari pembangkit tersebut diperkirakan masih berkontribusi hingga sekitar 2030. Setelah mencapai puncaknya pada 2035, emisi kemudian ditargetkan turun secara bertahap hingga 2060.
Pada 2060, emisi karbon Indonesia ditargetkan tidak lebih dari sekitar 126 juta ton. Satya mengatakan angka tersebut berkaitan dengan kemampuan lahan Indonesia dalam menyerap emisi.
“Kalau ternyata kita gagal melakukan penekanan emisi tadi sampai lebih dari 126 juta ton di tahun 2060, kita enggak bisa net zero. Karena lahan kita tidak siap untuk mengabsorb itu semuanya,” katanya.
Andalkan Cadangan Batu Bara atau Berharap Biaya EBT Kian Kompetitif?
Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai penghentian penggunaan PLTU secara cepat masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian. Menurut dia, phase out PLTU akan berat dilakukan apabila pembangkit yang ada belum mencapai akhir masa operasinya.
“Kalau phase out berat, dari sisi daya beli dan juga sisi finansial jika harus phase out PLTU yang belum masanya habis,” kata Singgih pada SUAR, Selasa (29/9/2026).
Dia mengatakan, Kebijakan Energi Nasional masih memberikan ruang bagi pemanfaatan batubara dalam jangka panjang, terutama dalam skenario pertumbuhan ekonomi tinggi. Menurut Singgih, batubara masih akan digunakan hingga 2060 dengan catatan teknologi rendah karbon seperti carbon capture, utilization and storage (CCUS) dapat dimanfaatkan.
“Kalau melihat Kebijakan Energi Nasional, dengan basis pertumbuhan 8% batubara tetap akan dipakai sampai 2060 dengan catatan masih memanfaatkan CCUS,” ujarnya.
Di sisi lain, Manajer Program Sistem Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, besarnya cadangan batubara tidak serta-merta menunjukkan bahwa komoditas tersebut akan tetap kompetitif di tengah perkembangan kebijakan iklim dan energi terbarukan. Pihaknya melihat perkembangan biaya energi terbarukan juga menjadi faktor yang dapat mengubah posisi batubara.
"Walau di Indonesia, PLTU batubara masih mendapat dukungan, energi terbarukan seperti PLTS masih kompetitif dengan harga tersebut. Proyeksi IES , di tahun 2027 bahkan biaya listrik PLTS ditambah 25 persen kapasitas baterai masih lebih murah dibandingkan PLTU batubara baru," katanya.
