Menimbang Rencana PLN Pertahankan PLTU dan Optimalkan Batu Bara Kalori Rendah
Rencana coal switching dan penggunaan teknologi penangkapan karbon dinilai kontraproduktif dengan program transisi energi bersih.
Tambahkan SUAR ke Google
Rencana PT PLN (Persero) untuk tetap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pembangkit gas hingga 2060 dengan dukungan teknologi penangkapan karbon, serta program penyesuaian teknologi 16 PLTU agar dapat menggunakan batu bara berkalori rendah dinilai perlu dikaji dari sisi efektivitas penurunan emisi dan dampaknya terhadap percepatan transisi energi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) belum tentu efektif menurunkan emisi karbon dari pembangkit fosil.
Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut justru berpotensi memperpanjang usia operasional PLTU batu bara dan mempertahankan ketergantungan terhadap komoditas tersebut.
"Jadi CCS dan CCUS itu tidak akan efektif menurunkan emisi karbon. Yang terjadi justru umur pakai dari PLTU batu bara akan terus diperpanjang dan ketergantungan pada batu bara itu tidak akan menurun. Apalagi tahun depan produksi batu bara atau konsumsi batu bara domestik 174 juta metrik ton. Jadi kita masih terus mengonsumsi batu bara dalam jumlah besar untuk pembangkit listrik," kata Bhima pada SUAR, Kamis (12/11/2026).
Dia juga menyoroti risiko kebocoran dalam penerapan teknologi CCS dan CCUS. Bhima menyebut, sejumlah kasus kebocoran pernah terjadi di Amerika Serikat dan menyebabkan masyarakat di sekitar lokasi terdampak harus dievakuasi.
Dari sisi investasi, Bhima menilai biaya penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon relatif mahal. Dia berpandangan, biaya pemasangan teknologi tersebut perlu dibandingkan dengan kebutuhan investasi untuk mempercepat pensiun dini PLTU dan menggantinya dengan pembangkit energi terbarukan.
"Secara investasi, beberapa studi menunjukkan bahwa CCS, CCUS terbukti sangat mahal. Sehingga antara biaya instalasi CCUS dengan pemensiunan PLTU batu bara lebih murah pemensiunan PLTU batu bara dan instalasi energi terbarukan," kata Bhima.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan percepatan pensiun dini pembangkit batu bara dan pengembangan energi surya dibandingkan mengandalkan teknologi penangkapan karbon yang dinilai masih membutuhkan investasi besar.
Kontraproduktif dengan Transisi Energi Bersih
Selain menyoroti penggunaan CCUS, Bhima juga mengkritik rencana PLN menyesuaikan teknologi 16 PLTU agar dapat menggunakan batu bara berkalori rendah (low rank coal). Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya menekan penggunaan batu bara dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Dia menyesali peningkatan konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik disampaikan ketika Indonesia tengah mengikuti pembahasan komitmen iklim global dalam COP31.
Bhima berpendapat, penggunaan batu bara berkalori rendah berpotensi menghasilkan emisi karbon lebih tinggi. Karena itu, dia menilai program coal switching perlu dikaji dari sisi dampak lingkungan, bukan hanya kesesuaian spesifikasi bahan bakar dengan cadangan batu bara domestik.
"Kalau batu bara yang dipakai adalah batubara kalori yang rendah, dengan alasan kita enggak mau menggunakan batu bara yang kalorinya sedang misalnya, tapi ini justru blunder. Karena makin rendah kalori batubara, itu akan makin tinggi emisi karbon yang dihasilkan. Jadi makin panjang lagi nih usia PLTU-nya,"
Dia juga menyoroti potensi kerugian ekonomi dan kesehatan akibat penggunaan pembangkit batu bara dalam jangka panjang. Bhima menyebut kerugian dari sisi kesehatan mencapai lebih dari Rp52 triliun per tahun. Selain itu, dia mengklaim ketergantungan terhadap PLTU batu bara berpotensi menyebabkan kehilangan lebih dari satu juta pekerjaan hingga 2050.
Lebih lanjut, Bhima mengingatkan dampak kesehatan dari polusi pembangkit batu bara juga berpotensi meningkatkan beban pembiayaan kesehatan masyarakat dan negara. Dia menyinggung kemungkinan meningkatnya beban BPJS Kesehatan apabila masyarakat semakin banyak membutuhkan layanan kesehatan akibat paparan polusi.
"Klaim BPJS akan boncos. Masyarakat yang sebagian besar sebelum ke rumah sakit dia berobat sendiri, mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. Dan berapa banyak kebakaran hutan yang akan kita saksikan ke depan, karena setelah hutan terbakar terbitlah izin-izin tambang," katanya.
Teknologi CCUS dan Coal Switching
PT PLN dalam agenda COP31 menyampaikan masih berencana mengoperasikan PLTU berbahan bakar batu bara dan pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga 2060. Kendati demikian, operasional pembangkit berbasis energi fosil tersebut akan didukung teknologi CCUS untuk menekan emisi.
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan, strategi tersebut menjadi bagian dari skenario perusahaan untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.
Edwin menjelaskan, PLN telah menyusun skenario percepatan pengembangan energi terbarukan atau accelerated renewable energy development (ARED) sebagai salah satu upaya menekan emisi sektor ketenagalistrikan. Dalam skenario tersebut, pembangkit gas dan batu bara masih digunakan, tetapi dengan dukungan CCUS.
"Pada 2060, kami masih mengoperasikan pembangkit gas dan batu bara, tetapi menggunakan CCUS untuk menekan emisinya. Pada saat yang sama, kami juga memperkenalkan banyak energi terbarukan ke dalam sistem," ujar Edwin saat CEO Talks di Paviliun Indonesia COP31 di Antalya, Turki yang disiarkan YouTube COP UNFCC - Indonesia Pavilion, Rabu (11/11/2026).
Menurut Edwin, kebutuhan untuk mengubah sistem kelistrikan tidak terlepas dari besarnya kontribusi pembangkit berbahan bakar fosil terhadap pasokan listrik PLN. Dia memaparkan, pada 2020 sekitar 51% kapasitas pembangkit berasal dari batu bara, sedangkan pembangkit gas berkontribusi sekitar 30%. Adapun energi terbarukan baru mencakup sekitar 5%.
Kondisi tersebut mendorong PLN mempercepat perubahan perencanaan bisnis dan pengembangan pembangkit. Edwin menyebut, sejak 2021 hingga saat ini, PLN telah menambahkan sekitar 2,1 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan. Tambahan tersebut berasal dari sejumlah sumber, termasuk tenaga air, tenaga surya, dan bioenergi.
Selain pengembangan pembangkit, PLN mengklaim telah mengamankan pendanaan sekitar US$2,94 miliar untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan memperkuat jaringan kelistrikan. Pendanaan tersebut melibatkan sejumlah lembaga keuangan pembangunan internasional, antara lain Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA).
Baca juga:
Mengukur Efektivitas Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi
Konsolidasi dua agenda strategis ke dalam satu pintu kementerian dinilai telah mencerminkan sinkronisasi kebijakan. Namun, rangkap jabatan Bahlil dianggap kurang tepat sasaran.
Deandra Syarizka
Edwin juga menyinggung pemanfaatan biomassa melalui skema co-firing sebagai salah satu cara mengurangi emisi PLTU. Saat ini, PLN telah menerapkan co-firing biomassa sekitar 5%. Dalam paparannya, dia menyebut peningkatan porsi co-firing hingga 50% berpotensi mempercepat perbaikan profil emisi perusahaan.
"Jika kita meningkatkan angka tersebut hingga 50%, kita bisa mencapai tingkat risiko rendah pada 2039, bahkan mungkin lebih cepat, yakni pada tahun 2030. Dengan langkah tersebut, kita berharap dapat bergeser dari posisi saat ini yang berada di kuartil 4 (tingkat emisi tertinggi) secara global menuju "zona hijau" di kuartil 2 dalam hal tingkat emisi dunia pada 2030," katanya.
Di sisi lain, optimalisasi penggunaan batu bara juga masih menjadi bagian dari strategi PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Melalui PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), perusahaan menyiapkan penyesuaian teknologi pada 16 PLTU agar dapat memanfaatkan batu bara berkalori rendah.
Langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan batu bara pembangkit PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) yang diproyeksikan mencapai 174 juta ton pada 2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 juta ton dialokasikan untuk pembangkit PLN Group dan 76 juta ton untuk pembangkit IPP.
Baca juga:
Ada Relaksasi RKAB, Industri Batu Bara Bisa Tambah Produksi
Pemerintah memberikan relaksasi ke sektor pertambangan, khususnya batu bara dalammenyusun RKAB. Akan dilakukan secara terukur, menjaga penawaran dan permintaan
Feby Febrina Nadeak
Berdasarkan karakteristik nilai kalor, kebutuhan tersebut didominasi batu bara kategori medium rank coal (MRC) sebesar 89 juta ton, disusul low rank coal (LRC) sebesar 76 juta ton dan high rank coal (HRC) sebesar 8,51 juta ton.
Pelaksana Harian Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, program coal switching diperlukan untuk menyesuaikan spesifikasi bahan bakar pembangkit dengan karakteristik cadangan batu bara nasional yang didominasi batu bara berkalori rendah.
"Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah. Sementara itu, ketersediaan batu bara di Indonesia lebih banyak pada kategori kalori rendah. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama," ujar Rakhmad lewat keterangan tertulis.
Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen ESDM Nomor 228 Tahun 2025, cadangan batu bara Indonesia didominasi kategori low rank coal sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3% dari total cadangan.
Sementara itu, cadangan batu bara kategori medium rank coal tercatat sebesar 4,54 miliar ton atau 14,2%, sedangkan high rank coal mencapai 3,36 miliar ton atau 10,5%.
Melalui program coal switching, PLN EPI menargetkan 16 PLTU dapat secara bertahap meningkatkan kemampuan menggunakan batu bara berkalori lebih rendah, termasuk hingga nilai kalor GAR 3.600 kkal/kg. Namun, penyesuaian tersebut membutuhkan kajian teknis, investasi, dan perencanaan operasional agar tidak mengganggu keandalan pembangkit.
"Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi," katanya.
Di sisi lain, kebutuhan batu bara yang dikelola PLN EPI juga terus meningkat seiring pertumbuhan konsumsi listrik nasional. Volume kebutuhan batu bara yang dikelola perusahaan meningkat dari sekitar 67 juta ton pada 2023 menjadi sekitar 97 juta ton pada 2026. Peningkatan tersebut menuntut penguatan perencanaan, pengadaan, dan distribusi batu bara yang semakin terintegrasi, termasuk koordinasi dengan produsen dan pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian kualitas serta ketepatan waktu pengiriman.
Rakhmad menegaskan, optimalisasi pemanfaatan batu bara domestik merupakan bagian dari strategi PLN EPI dalam memperkuat ketahanan energi primer nasional, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok.
