Sasar Infrastruktur, Indonesia-Tiongkok Jajaki Kerja Sama Senilai Rp1,3 Triliun
Terdapat empat kerja sama strategis yang menjadi prioritas yakni sektor infrastruktur, pembangunan smart city, manufaktur, dan energi
Terdapat empat kerja sama strategis yang menjadi prioritas yakni sektor infrastruktur, pembangunan smart city, manufaktur, dan energi
Indonesia dan Tiongkok menjajaki empat kerja sama strategis di sektor infrastruktur, pembangunan smart city, manufaktur, dan energi dengan potensi nilai investasi mencapai USD 71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.
Kesepakatan kerja sama ini pun disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, pada Rabu (18/11/2026), melibatkan BPI Danantara dan perusahaan dalam negeri, dengan sejumlah perusahaan serta konsorsium asal Tiongkok.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, kesepakatan pertama antara Indonesia dan Tiongkok adalah proyek pengembangan 10 lokasi future smart city, hasil kerja sama antara PT Kota Masa Depan Indonesia dan konsorsium yang dipimpin oleh Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited. Adapun nilai investasi dalam kesepakatan ini mencapai USD 50 miliar.
“Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ucap Rosan dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Pengembangan smart city di Indonesia ini, begitu juga dengan investasi manufaktur, pembiayaan infrastruktur, serta kerja sama energi, dipandang sebagai upaya penguatan hubungan investasi Indonesia dan Tiongkok.
“Tentunya ini akan memberikan dampak yang positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan juga ada transfer teknologi,” ujarnya.
PT Kota Masa Depan Indonesia yang 99% sahamnya dimiliki oleh PT Danantara Asset Management, menjajaki kerja sama pengembangan smart city dengan mengintegrasikan kawasan hunian dengan berbagai kebutuhan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pengelolaan ruang bersih, energi, ruang publik, hingga infrastruktur digital.
President Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited, Yang Haisheng, menilai bahwa kota yang sejak awal dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dapat menghadirkan lingkungan hidup yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Rencana pengembangan pun masih berada pada tahap awal, sementara lokasi, skala, skema pembiayaan, serta pelaksanaan proyek masih memerlukan kajian dan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Shaanxi memiliki pengalaman di bidang teknik dan pengembangan kota pintar yang ingin kami terapkan di Indonesia. Ketertarikan mereka juga menjadi sinyal bagi mitra lainnya bahwa Indonesia merupakan pasar yang layak untuk investasi jangka panjang,” ucap Yang.
Ada pula komitmen Hisense di Indonesia yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Danantara juga diperkuat dengan kerja sama pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga. Komitmen investasi pada sektor teknologi dan manufaktur ini mencapai sekitar USD 10 miliar.
Chairman Hisense Group Corporation Limited, Jia Shaoqian, menjelaskan bahwa Hisense juga berencana mendanai laboratorium bersama Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama industri dan institusi pendidikan ini menjadi pendekatan untuk memperkuat hubungan antara kegiatan produksi, riset terapan, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Artinya, Indonesia tidak hanya akan menjadi tempat produksi dan perakitan, tetapi juga pengembangan teknologi. Ketika perusahaan manufaktur global mengambil langkah seperti ini, perusahaan lain yang tengah mempertimbangkan investasi di Indonesia tentu akan turut memberikan perhatian,” ucap Jia.
Selain itu, kerja sama berikutnya adalah penguatan kemitraan mengenai pembiayaan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin oleh State Development and Investment Corporation dengan nilai investasi sekitar USD 10 miliar. Kerja sama ini membuka peluang pendanaan bagi proyek-proyek di berbagai sektor seperti modernisasi jaringan listrik, kawasan industri, energi terbarukan, hingga layanan kesehatan.
Head of Debt Capital Markets State of Development and Investment Corporation, Han Changrun, menegaskan bahwa komitmen investasi ini merupakan bentuk kepercayaan Tiongkok terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pendanaan ini ditujukan untuk mendukung modernisasi jaringan listrik, pengembangan pusat data, serta industri manufaktur berteknologi tinggi yang akan menjadi fondasi penting dalam menarik generasi investor berikut ke Indonesia,” jelas Han.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan Pertamina, juga melakukan pertukaran MoU kerja sama coal-to-ethanol dengan Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd dengan nilai investasi USD 1,8 miliar, yang mana kerja sama ini diarahkan untuk mendorong pengembangan dan transfer teknologi di Indonesia.
Chairman & Secretary of the Party Committee Beijing Petrochemical Engineering Corporation Limited, Jiantao Xu, menilai Indonesia memiliki cadangan batu bara berkualitas rendah yang melimpah. Kerja sama pun akan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi proses yang dimiliki oleh BPE seperti teknologi pengolahan batu bara menjadi etanol.
“Inisiatif ini juga menunjukkan kepada investor bahwa Indonesia terbuka terhadap mitra yang membawa teknologi baru dan berkomitmen untuk mengolah sumber daya alam secara langsung di dalam negeri,” kata Jiantao.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai kerja sama ekonomi perlu diperkuat melalui investasi bersama, industrialisasi, dan perdagangan digital. Perdagangan antarnegara perlu didorong melalui investasi dan pengembangan industri agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.
Anin mencontohkan perkembangan industri pengolahan nikel di Indonesia melalui kerja sama investasi dengan mitra Tiongkok. Sekitar tujuh tahun lalu, nilai ekspor nikel mentah Indonesia tercatat sekitar USD3 miliar per tahun. Namun, setelah pengembangan investasi bersama dan pengolahan mineral, nilai ekspor produk baja nirkarat (stainless steel) berbasis nikel meningkat menjadi sekitar USD33 miliar.
“Ini baru satu contoh. Kami meyakini hal serupa juga dapat dilakukan pada pengembangan material baterai berbasis nikel,” kata Anin dalam keterangannya.
Menurut dia, pendekatan serupa berpotensi diterapkan pada komoditas mineral lainnya, seperti tembaga, seng, dan bauksit. Dengan demikian, kerja sama investasi dan industrialisasi dapat menjadi instrumen untuk memperluas kapasitas pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Apalagi nilai perdagangan Indonesia-China diperkirakan terus meningkat.
“Jadi total perdagangan dengan China pada tahun lalu adalah USD 168 miliar dan tahun ini kelihatannya bisa mencapai USD 200 miliar," katanya.
Meski demikian, Anin mengingatkan bahwa industrialisasi tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengandalkan suntikan modal. Pengembangan kapasitas teknologi juga menjadi aspek penting agar investasi mampu menghasilkan peningkatan kemampuan industri nasional.
“Kita harus memastikan investasi bersama dapat terwujud di antara negara-negara anggota APEC. Selain investasi, industrialisasi juga perlu berjalan. Tantangan industrialisasi adalah hal tersebut tidak bisa diwujudkan dalam semalam hanya dengan uang, karena ada aspek teknologi yang harus dibangun,” jelasnya.
Menanggapi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai, berbagai kerja sama ini menghadirkan potensi ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja dari proyek skala besar, transfer teknologi, serta meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi.
Meski demikian, di balik potensi ekonomi yang bisa diraih oleh Indonesia, ada pula sejumlah hal yang harus diwaspadai.
“Kesepakatan masih berupa nota kesepahaman dan komitmen investasi. Risiko proyek mangkrak, tertunda, atau menyusut nilainya perlu dipantau, terutama untuk proyek smart city berskala sangat besar yang direncanakan mulai dibangun awal tahun depan,” kata Esther, Kamis (19/11/2026).
Pembangunan lokasi smart city juga dihadapkan dengan persoalan mengenai tata kelola lahan. Risiko yang perlu diwaspadai adalah masalah mengenai pembebasan lahan, perizinan, serta dampak sosial dan ekonomi dari warga sekitar.
Skema pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek strategis dalam kerja sama ini juga perlu dicermati agar tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap neraca keuangan negara, BUMN, maupun Danantara. Pembiayaan proyek menurutnya perlu berdasarkan pada perhitungan kelayakan komersial jangka panjang demi memastikan keberlanjutan proyek.
Baca juga:

Selain aspek pembiayaan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya pada proyek pengolahan batu bara menjadi etanol yang dinilai menghadirkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
“Proyek pengolahan batu bara menjadi etanol berpotensi menimbulkan isu emisi karbon, konsumsi air, dan limbah industri, sehingga perlu pengawasan ketat terhadap standar lingkungan dan target transisi energi,” jelasnya.
Indonesia juga harus melakukan diversifikasi mitra serta penguatan kapasitas industri domestik, sehingga dengan adanya kerja sama ini tidak justru malah meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap satu negara tertentu.
“Semakin besarnya porsi modal, teknologi, dan mitra dari satu negara dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi maupun rantai pasok, sehingga diversifikasi mitra dan kemandirian industri dalam negeri tetap penting,” tegas Esther.
Realisasi manfaat ekonomi perlu dipastikan agar tidak sebatas pada masuknya investasi asing saja.
“Klaim transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja perlu diukur melalui kewajiban kandungan lokal, pelatihan SDM Indonesia, serta perlakuan ketenagakerjaan yang adil dan setara,” ucapnya.