Revisi UU Kadin Harus Tetap Jaga Kemandirian Organisasi Pengusaha

Revisi UU Kadin Harus Tetap Jaga Kemandirian Organisasi Pengusaha

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar-anggota melalui mediasi dan/atau arbitrase menjadi salah satu poin revisi RUU Kadin. 

Revisi UU Kadin Harus Tetap Jaga Kemandirian Organisasi Pengusaha
Dalam Artikel Ini

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip independensi organisasi pengusaha. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan penyempurnaan regulasi memang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dunia usaha sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi organisasi. Namun, perubahan aturan tersebut tidak boleh mengurangi kemandirian Kadin sebagai wadah yang merepresentasikan kepentingan dunia usaha di Indonesia.

Erwin menilai, independensi merupakan salah satu prinsip penting yang harus dipertahankan dalam proses revisi UU Kadin. Hal ini karena Kadin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan pelaku usaha kepada pemerintah. 

“Dengan posisi yang independen, Kadin diharapkan dapat memberikan masukan secara objektif terhadap berbagai kebijakan ekonomi, termasuk regulasi yang berpengaruh terhadap iklim investasi, perdagangan, dan perkembangan industri nasional,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (18/11).

Menurutnya, ukuran keberhasilan revisi UU Kadin tidak bisa semata-mata dilihat dari banyaknya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dipertahankan ataupun dihapus dalam pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Lebih dari itu, substansi perubahan harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan dunia usaha tanpa menimbulkan persoalan baru. Jangan sampai revisi regulasi yang seharusnya memperkuat kelembagaan justru menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola maupun membatasi ruang gerak organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Erwin juga berharap pembahasan revisi UU Kadin dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dunia usaha. Keterlibatan pengusaha dari berbagai sektor dan daerah menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. 

Masuk Pembahasan Tingkat I

Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusun RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan DPR resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 22 September 2026.

RUU tersebut memuat sejumlah pokok pengaturan untuk memperkuat peran dan kedudukan Kadin dalam ekosistem dunia usaha nasional dan saat ini sudah memasuki pembahasan tingkat pertama.

Adisatrya menjelaskan, terdapat lima pokok pengaturan utama dalam RUU Kadin. Pertama, penyesuaian definisi dan kedudukan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, dan organisasi perusahaan di bidang perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang memiliki kedudukan mandiri atau independen.

Menurutnya, penegasan tersebut diperlukan agar Kadin memiliki identitas yang jelas serta dapat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara independen, mandiri, dan profesional.

Baca juga:

Tajamkan Peran Pengusaha, Komisi VI DPR RI Bahas RUU Kadin
DPR mulai membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Usaha menyesuaikan peran lembaga pengusaha dengan perubahan zaman

Kedua, pengaturan fungsi Kadin melalui tiga pilar utama, yakni advokasi, kebijakan, serta pembinaan dan pendampingan. Ketiga, pembentukan kode etik dan Majelis Kehormatan Kadin untuk membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, menjaga kepercayaan anggota, serta memastikan kewenangan dan representasi Kadin dijalankan berdasarkan standar etika dan akuntabilitas yang jelas.

Keempat, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar-anggota melalui mediasi dan/atau arbitrase. 

“Mekanisme ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan profesional sesuai kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti,” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta (18/11).

Kelima, pengaturan sistem data dan informasi Kadin sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengambilan kebijakan berbasis data, serta sejumlah pengaturan substansial lainnya.

Adisatrya mengatakan, Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk membahas RUU Kadin yang merupakan inisiatif DPR RI dan Komisi VI menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan bersama pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I.

“Kami berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan substantif, dengan mengedepankan kepentingan perekonomian nasional serta kebutuhan nyata dunia usaha,” ujarnya.

Perkuat Ekosistem Dunia Usaha

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem dunia usaha di Indonesia. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Kadin dalam menjalankan fungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan representasi para pelaku usaha. Dengan demikian, Kadin dapat menjalankan perannya secara lebih optimal dalam menjembatani kepentingan dunia usaha dengan pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“RUU Kadin diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan memperjelas kewenangan organisasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Regulasi ini juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola organisasi agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar dia di Gedung DPR (18/11).

Dengan aturan yang jelas, Kadin diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penyampaian aspirasi dunia usaha.

Manfaat lainnya adalah memperkuat peran Kadin dalam mendorong investasi, perdagangan, serta pengembangan industri nasional. Melalui regulasi yang lebih komprehensif, Kadin diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta mitra usaha internasional. Sinergi tersebut penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengurangi hambatan birokrasi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat global.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis