UU Satu Data menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) yang bertanggung jawab kepada presiden.
Setelah dibahas sejak awal September 2026, DPR akhirnya mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Perlindungan bagi pihak ketiga perlu diberikan mengingat pihak ketiga belum tentu mengetahui aset yang diterimanya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Kehadiran BRAN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan maupun kegiatan investasi.
Pelaku usaha menunggu panduan dan mekanisme teknis lebih rinci terkait penerapan PP Tunas.
Revisi regulasi persaingan usaha perlu mengatur algoritma berkadilan dalam menjaga perimbangan daya tawar penjual dan platform lokapasar
Kepemimpinan hukum yang kuat untuk merombak pendekatan aparat penegak hukum menjadi kunci deregulasi lebih berdampak untuk mencegah kriminalisasi terjadi berulang.
Menampilkan 12 dari 7 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.
