DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua DPR, Puan Maharani menampik kesan kalau pengesahan dilakukan secara terburu-buru dan mendesak
Ketua DPR, Puan Maharani menampik kesan kalau pengesahan dilakukan secara terburu-buru dan mendesak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, menjadi babak baru dalam proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen.
Pengesahan dilakukan dalam rapat Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta (19/11).
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset kepada seluruh anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Setelah mendapatkan persetujuan, Puan kemudian mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan pada Rabu (18/11). Melalui rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR RI menyepakati hasil pembahasan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna guna memperoleh persetujuan akhir dari seluruh anggota DPR.
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah menuntaskan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru yang menjadi bagian dari penyempurnaan materi RUU.
“Selama proses penyusunan regulasi tersebut, Komisi III DPR RI juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memperoleh masukan. Tercatat sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan sejak September 2025 dengan menghadirkan masyarakat, kalangan akademisi, pakar, serta organisasi terkait,” ujar dia.
Habiburokhman menyebutkan terdapat sedikitnya sepuluh isu utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu materi yang diatur adalah penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam jumlah besar.
Baca juga:

Di samping mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut juga memastikan bahwa ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset mengatur pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan aset hasil tindak pidana kepada lembaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pengelolaan aset harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, mencakup proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Ketua DPR, Puan Maharani menampik kesan kalau pengesahan dilakukan secara terburu-buru dan mendesak, karena proses di parlemen sendiri menurut dia sudah berlangsung selama 18 tahun.
"Memang dalam harapan bisa disahkan 15 Desember, namum belum sampai satu bulan DPR RI bisa meresmikan ini dengan sebaik-baiknya. Ini memang harus segera selesai. Kami sudah melibatkan 87 partisipasi dengna kunjungan ke 15 provinsi dan 66 dapil di seluruh Indonesia," ujar Puan.