Wapres Gibran Mundur, Investor Pilih Tahan Diri
Presiden diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Tambahkan SUAR ke Google
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehari setelah dirinya menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden di istana.
Keputusan mendadak tanpa disertai penjelasan alasan tersebut langsung memicu perhatian serius pelaku usaha yang kini menanti kepastian mekanisme konstitusi guna menjaga iklim investasi tetap stabil.
Menurut laporan pandangan mata, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit secara tertutup itu, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri di depan pimpinan majelis.
"Beliau menyatakan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Surat tersebut telah diterima dan akan segera diproses," kata Muzani di depan ratusan wartawan yang sudah berkumpul sejak pagi di DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Muzani menyebut Gibran tidak banyak bicara maupun menyampaikan alasan di balik keputusannya mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.
Muzani menjelaskan, pimpinan MPR langsung menggelar rapat gabungan pada hari yang sama untuk menindaklanjuti surat tersebut.
Sesuai mekanisme konstitusi yang dinilai menjadi praktik ketatanegaraan baru ini, Presiden diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
"Selanjutnya, DPR akan memproses pemilihan wakil presiden baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari ke depan," ujar dia.
Merespons langkah putranya, mantan Presiden Joko Widodo menilai dinamika semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam jabatan politik.
Ia menegaskan bahwa komitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berubah.
"Jabatan hanya sementara dan kita akan terus mendukung pemerintah Prabowo dalam program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ujar Jokowi seperti dikutip dari tayangan Kompas TV.
Keputusan Gibran melepas jabatan ini terjadi di tengah menguatnya tekanan politik pasca putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan riwayat pendidikannya.
Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019, karena dokumen penyerta dinilai tidak membuktikan kelulusan jenjang sekolah menengah atas secara utuh.
Putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap tersebut berdampak pada dipersoalkannya kembali syarat administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Situasi yang semula hanya ramai di media sosial ini bergulir menjadi bola salju, khususnya setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan.
Meskipun Gibran sempat menyatakan niat untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di PTUN, sejumlah pakar hukum tata negara dan pemerintah, termasuk Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai langkah hukum pribadi tersebut sulit ditempuh karena Gibran bukan pihak langsung dalam sengketa TUN tersebut.
Respon dan kekhawatiran dunia usaha
Kabar pengunduran diri ini seketika menjadi sorotan utama pelaku pasar dan pengusaha. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menegaskan bahwa bagi dunia usaha, hal paling krusial saat ini adalah terjaganya stabilitas politik, kepastian hukum, dan kesinambungan kebijakan ekonomi.
"Kami melihat bahwa ketidakpastian politik yang berlangsung berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko investasi. Dampaknya bisa berupa penundaan keputusan ekspansi usaha, sikap lebih berhati-hati dalam penanaman modal baru, hingga meningkatnya biaya pembiayaan," kata Erwin saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Namun, Erwin menekankan bahwa tidak bisa disimpulkan bahwa setiap dinamika politik otomatis akan mengganggu perekonomian. Selama pemerintahan berjalan efektif, pelayanan publik tetap berlangsung, dan kebijakan ekonomi dilaksanakan secara konsisten, dunia usaha masih memiliki landasan untuk melanjutkan aktivitas bisnis dan investasi.
Karena itu, KADIN berpandangan bahwa perkembangan politik perlu disikapi secara tenang, proporsional, dan tetap mengedepankan mekanisme konstitusi. Dunia usaha berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan nasional, menjaga stabilitas, serta memastikan setiap perkembangan politik diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
"Jangan sampai dinamika politik mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian yang berkepanjangan," katanya.
Kepercayaan investor turun
Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Syafruddin Karim menilai, dinamika politik terkait mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan keputusan ekspansi dunia usaha apabila ketidakpastian tersebut berlangsung berkepanjangan.
Ia menjelaskan dunia usaha tidak hanya menghitung permintaan dan laba, tetapi juga kepastian aturan, keberlanjutan program, serta risiko perubahan keputusan pemerintah.
"Ketika polemik mengenai kedudukan Wakil Presiden berkembang tanpa kepastian penyelesaian, investor dapat menunda proyek, meningkatkan kebutuhan imbal hasil, atau memindahkan sebagian dana ke aset yang lebih likuid," katanya pada SUAR, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan dampaknya terutama terasa pada investasi berjangka panjang yang sulit dibatalkan, seperti pabrik dan infrastruktur. Meski demikian, ia menekankan tidak tepat menyimpulkan bahwa polemik ini telah menyebabkan pelemahan pasar, karena arus modal global dan masalah tata kelola bursa juga berpengaruh.
Di sisi lain, fondasi aktivitas ekonomi domestik masih menunjukkan pertumbuhan. Dia mencontohkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% pada triwulan III 2026, sementara investasi meningkat 6,06%.
Dinamika Pengunduran Diri Wapres dan Dampaknya dari Sisi Pasar Modal
Pasar modal itu dipengaruhi oleh berbagai macam peristiwa. Politik, ekonomi, sosial, semua pasti akan punya dampak ke pasar modal.
Benediktus Krisna Yogatama
Oleh karena itu, menurut Syafruddin, pemerintah perlu memastikan mekanisme konstitusional berjalan secara tertib sekaligus menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Sebab, bagi investor, kepastian institusi menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan kondisi politik yang selalu tenang.
Lebih lanjut, dia mengingatkan sejumlah risiko ekonomi yang perlu diantisipasi pemerintah apabila ketidakpastian politik terus berlarut.
"Risiko utama yang perlu diantisipasi pemerintah ialah kenaikan premi risiko, tekanan rupiah, peningkatan biaya pendanaan negara dan swasta, serta penundaan investasi," katanya.
Ia mengingatkan jika ketidakpastian politik berlarut, investor dapat menuntut yield SBN lebih tinggi, perusahaan menghadapi ongkos modal lebih mahal, dan bank memperketat pembiayaan. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya impor dan menekan daya beli masyarakat. Rangkaian tekanan tersebut, menurutnya, bahkan dapat mengganggu penciptaan lapangan kerja sebelum dampaknya tercermin secara nyata dalam angka pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Syafruddin menilai pemerintah tidak perlu merespons setiap gejolak dengan intervensi pasar secara berlebihan karena dapat merusak pembentukan harga dan kepercayaan. Prioritasnya ialah memastikan penyelesaian persoalan politik sesuai konstitusi, menjaga independensi Bank Indonesia (BI), mempertahankan disiplin APBN, serta memberi kepastian pelaksanaan kontrak dan proyek.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, sambungnya, juga perlu mempercepat reformasi transparansi serta pengawasan pasar, mengingat konsultasi MSCI masih berlangsung.
"Stabilitas ekonomi lahir dari institusi yang bekerja konsisten, bukan dari upaya menutup perbedaan politik," katanya.
