Prabowo: Gibran Banyak Membantu Saya

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menggelar pertemuan dengan Gibran, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026)

Dalam keterangannya, Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Dia menilai Gibran telah memberikan kontribusi selama mendampingi dirinya, baik ketika memperjuangkan mandat rakyat dalam Pemilihan Presiden maupun selama menjalankan pemerintahan.

Prabowo mengatakan peran Gibran tidak hanya terlihat ketika keduanya menjalani masa kampanye, tetapi juga dalam berbagai program pemerintahan selama dua tahun terakhir. Menurutnya, terdapat sejumlah capaian yang berhasil diwujudkan pemerintah untuk masyarakat melalui kerja sama keduanya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya. Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat," ujar dia.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut selama dua tahun pemerintahan berjalan, dirinya bersama Gibran telah menghasilkan berbagai capaian nyata bagi masyarakat. Dia pun menyampaikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

Di sisi lain, Prabowo turut menyinggung penjelasan Gibran mengenai latar belakang pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri. Menurut Prabowo, Gibran merasa telah menjalani proses pendidikan melalui tahapan yang teratur. Namun, dia menegaskan bahwa sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.

"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung adanya putusan hukum yang menyatakan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dengan sistem konstitusional Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka merespons persoalan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan Gibran dan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pembacaan surat tersebut dilakukan di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta (12/11/2026).

Surat pengunduran diri Gibran disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR RI. Dalam kesempatan itu, Muzani memperlihatkan dokumen berwarna putih dengan kop lambang Garuda berwarna emas sebelum membacakan isi surat yang ditandatangani Gibran tersebut.

Baca juga:

Krisis Politik Perpanjang Ketidakpastian Dunia Usaha

Mulai dari skandal penyadapan ilegal hingga pengunduran diri Gibran, semua berkelindan menjadi krisis politik yang perpanjang ketidakpastian dunia usaha.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaBenediktus Krisna Yogatama

Dalam suratnya, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang ditujukan kepada pimpinan MPR RI sebagai bagian dari proses pengunduran dirinya dari pemerintahan.

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian bunyi surat yang dibacakan Muzani.

Gibran juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dia menilai keberlangsungan pemerintahan serta kepentingan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian pernyataan Gibran dalam surat tersebut.

Sementara itu, Muzani mengungkapkan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan khusus mengenai keputusannya meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, posisi Wakil Presiden saat ini dinyatakan mengalami kekosongan. MPR RI selanjutnya akan menggelar rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut atas surat tersebut, termasuk menyampaikannya kepada Presiden.

Muzani menambahkan, setelah MPR RI menyampaikan surat kepada Presiden, kepala negara memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran. Proses tersebut menjadi tahapan selanjutnya dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan.

Rapat Paripurna Batal

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membatalkan penyelenggaraan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pembatalan tersebut terjadi bertepatan dengan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Keputusan pembatalan rapat paripurna diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan informasi tersebut melalui keterangan tertulis yang menjelaskan bahwa agenda paripurna pada hari itu tidak jadi dilaksanakan.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," demikian keterangan Sekretariat Jenderal DPR yang diterima SUAR di Jakarta (12/11).

Salah satu agenda penting yang sedianya dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan HMP terkait pemakzulan Gibran itu sebelumnya diajukan oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026).

Tidak Butuh Persetujuan MPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyatakan secara tegas kehendak beliau untuk berhenti dari jabatannya. Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Menurut Yusril, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka. Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan:

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri."

Baca juga:

Dinamika Pengunduran Diri Wapres dan Dampaknya dari Sisi Pasar Modal

Pasar modal itu dipengaruhi oleh berbagai macam peristiwa. Politik, ekonomi, sosial, semua pasti akan punya dampak ke pasar modal.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaBenediktus Krisna Yogatama

Yusril menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR. Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan:

"Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan."

Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.

Baca juga:

Di Tengah Krisis Politik, Dunia Usaha Serukan Kabinet Agar Solid Demi Perekonomian

Bisa saja terjadi guncangan politik, tapi kalau orang yang in-charge tetap bisa jalankan pemerintahan, dunia usaha tidak akan terganggu.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaBenediktus Krisna Yogatama

"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR", jelas Yusril dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (12/11).

Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.