Krisis Politik Perpanjang Ketidakpastian Dunia Usaha

Tensi politik kian meninggi dipicu Gibran Rakabuming Raka menyatakan hendak mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026). Ini menambah pelik krisis politik usai dari skandal penyadapan kepala negara, lembaga swadaya masyarakat, tokoh pers, hingga pengusaha dengan terduga tersangka empat jenderal polisi yang menghebohkan sepekan lalu. Rentetan peristiwa dua pekan terakhir berkelindan menciptakan krisis politik yang perpanjang ketidakpastian bagi dunia usaha.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai tarik-menarik kepentingan politik seputar rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memiliki akhir yang jelas. 

Namun, Deni menekankan, semakin lama titik temu pertarungan kepentingan politik terjadi, terpecahnya fokus pemerintah dan perhatian masyarakat berisiko memperpanjang ketidakpastian.

"Dunia usaha bisa bersikap wait and see lebih lama lagi. Tetapi saya melihat, situasi ini sudah masuk dalam perhitungan atau price in sebagai risiko ketidakpastian politik. Rencana pengunduran diri wapres ini hanya menjadi tambahan dari ketidakpastian yang sudah ada," tutur Deni kepada SUAR, Selasa (10/11/2026).

Selain berisiko memperpanjang penundaan waktu bagi dunia usaha untuk mengambil keputusan strategis, Deni mengingatkan, tarik-menarik persoalan politik dapat mendistraksi fokus pemerintah dalam mengambil kebijakan tegas pemerintah untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mulai menjalar.

"Fokus pemerintah ke sana semua, dan tidak ke cara memperbaiki ekonomi. Hanya saja, tanpa keputusan tegas dari Presiden, keputusan investasi dan ekspansi, terutama oleh korporasi besar, akan lebih semakin tertunda," ujarnya.

Melengkapi pandangan Deni, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai semua pihak sudah mengantisipasi ketegangan politik yang berujung pada rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, sebelum turbulensi politik ini mengemuka, pelaku pasar keuangan telah lebih dulu mencari jalan keluar terhadap modal portofolio mereka.

"Menurut saya rencana itu tidak menambah apa-apa terhadap keputusan investor, karena mereka sudah mengantisipasi terutama setelah adanya keputusan Mahkamah Agung. Ini hanya masalah waktu saja," kata Anthony saat dihubungi.

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 2011-2015 itu mengingatkan, tekanan ekonomi yang saat ini masih berlangsung, meski gejala sepekan pascapengumuman hasil Pemilu sela Amerika Serikat menyebabkan harga minyak mentah turun.

Meski demikian, dalam konteks Indonesia, keputusan politik terhadap wakil presiden tidak akan memengaruhi ekonomi secara langsung, mengingat fungsi wakil presiden relatif pasif dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi negara.

"Kalau posisi wakil presiden dimundurkan, itu juga tidak berdampak kepada politik, kecuali ada konflik lebih besar. Sekarang, ketika partai-partai menyatakan Wapres bisa dimakzulkan, sudah tidak ada celah lagi karena keputusan MA dan MK memastikan Gibran tidak memiliki tempat sebagai Wakil Presiden RI. Ini tinggal menunggu waktu saja, sambil menunggu siapa yang akan mengisi posisi itu," tutur Anthony.

Gejolak di parlemen dan unjuk rasa

Sejak pagi, Selasa, 10 November 2026 suhu politik Tanah Air terus memanas. Jelang Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB, sudah berkembang isu pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden. Agenda utama rapat paripurna yakni Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 kalah ramai dibahas dibandingkan isu pemakzulan putra sulung Presiden Ketujuh Joko Widodo itu.

Saksikan juga video:

Di kalangan anggota parlemen, mengemuka usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini bahkan terjadi lintas fraksi dan parpol.

Namun, isu pemakzulan Gibran ditepis oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ditemui dalam jumpa pers usai rapat paripurna, Puan menegaskan, Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjabat sebagai Wapres RI.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menanggapi munculnya sejumlah desakan dari partai politik agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Puan menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari kursi wakil presiden. Menurutnya, berbagai isu yang belum memiliki kepastian sebaiknya disikapi secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi persoalan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dia menilai, spekulasi mengenai posisi Gibran tidak perlu diperbesar selama belum ada keputusan atau perkembangan resmi terkait persoalan tersebut. Puan mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak membangun asumsi yang berpotensi memunculkan keresahan publik.

"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujar Puan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta (10/11/2026).

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam urusan internal partai politik yang menyuarakan desakan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Menurutnya, setiap partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme serta aturan organisasi masing-masing.

Puan pun memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh mengenai dinamika politik yang berkembang terkait posisi Gibran. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini status Gibran tetap sebagai Wakil Presiden RI. Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh berbagai wacana politik yang belum memiliki kepastian.

Sementara itu, di luar gedung parlemen, ratusan orang berunjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini. Mereka antara lain kalangan mahasiswa dan buruh. Tuntutan mereka beragam mulai dari isu anggaran pendidikan, isu ketenagakerjaan, dan tututan perbaikan kondisi ekonomi. Sesekali terlontar juga seruan pemakzulan Gibran dari kursi wapres.

Unjuk rasa juga berlangsung di tempat lainnya. Salah satunya adalah di Tugu Tani, dengan aksi protes yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA), mulai pukul 12.00 WIB.

Istana sebut Gibran ajukan pengunduran diri

Lepas tengah hari, drama politik terus berlanjut. Sekitar pukul 15.00 WIB di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menggelar jumpa pers menjelaskan soal rencana pemberian gelar pahlawan kepada 19 tokoh. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Prasetyo pun menjelaskan perihal Gibran mengajukan pengunduran diri.

Ia menjelaskan, pada Selasa pagi, terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabumbing Raka. Pada pertemuan yang berlangsung hingga 2,5 jam itulah, Gibran menyatakan niatan untuk mengundurkan diri.

"Beliau menyatakan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung," ujar Hadi.

Ia menambahkan, tidak benar bahwa Prabowo menolak niatan Gibran tersebut. Dalam diskusi itu, lanjut Hadi, Prabowo banyak memberikan saran kepada Gibran agar dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah itu, sekitar pukul 16.00 WIB. Prabowo dan Gibran tampil bersama dalam seremoni pemberian gelar pahlawan.

Ditemui oleh wartawan seusai acara Gibran memberi keterangan kepada wartawan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini jadi polemik poitik yang berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui tadi pagi saya bertemu dengan presiden. Pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran adalah saya tetap fight di PTUN dengan hadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 dan juga koordinasi dengan Dikdasmen untuk ajukan PK di MA."