Di Tengah Krisis Politik, Dunia Usaha Serukan Kabinet Agar Solid Demi Perekonomian

Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden terus berlanjut. Tak hanya menciptakan ketidakpastian, sejumlah persoalan perekonomian juga jadi cenderung tak lagi jadi fokus utama agar dibenahi. Dunia usaha menyerukan agar justru kabinet bisa lebih solid menghadapi beragam persoalan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, berkaca dari gejolak politik yang telah berulang kali dialami Indonesia, dunia usaha dapat tetap mengambil keputusan selama kabinet yang menjalankan pemerintahan dapat diandalkan dan tetap solid.

Namun, dalam konteks pemerintahan sekarang, Hariyadi menilai gejolak saat ini merefleksikan pemilihan anggota kabinet sejak yang lebih didasarkan pada power sharing menyebabkan regulasi bersifat kontraproduktif dan kebijakan cenderung bernuansa populis.

Akibatnya, dunia usaha kerapkali menemukan ketidakcocokan antara data-data yang dipaparkan pemerintah dengan situasi riil di lapangan. Tepat di saat kinerja pemerintah tidak memuaskan dan kabinet kurang solid itulah, riak-riak gejolak politik dapat memicu dampak berkepanjangan.

"Dalam masalah gonjang-ganjing politik ini, pengusaha melihatnya lebih kepada siapa yang akan mengisi kabinet dan seberapa kompeten orang-orang yang mengisi. Itu yang paling penting sebetulnya. Bisa saja terjadi gonjang-ganjing politik, tetapi kalau orang-orang yang in-charge bisa tetap menjalankan roda pemerintahan bisa membawa, dunia usaha tidak akan terganggu," ujar Hariyadi kepada SUAR, Rabu (11/11/2026).

Berorientasi ke depan, Hariyadi berharap setelah gonjang-ganjing politik memperlihatkan kelemahan dari sistem penyusunan kabinet berlandaskan power-sharing, pemerintah terbuka untuk menyusun program kebijakan yang dapat diuji secara saintifik, ditangani orang-orang yang kompeten di kabinet, serta bertindak secara realistis.

Secara khusus menanggapi rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Direktur Sahid Jaya International itu menilai tertutupnya celah hukum setelah penetapan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perlu dipandang sebagai titik akhir yang mengikat. Wapres, dalam hal ini, diharapkan menyelesaikan jabatan secara politik dan dewasa.

"Semua sudah bergulir, juga DPR sudah mengusulkan hak menyatakan pendapat. Maka, ya, diselesaikan saja secara politik karena dari sisi hukum juga sudah selesai, maka dari sisi politiknya sebaiknya tidak terlalu lama," tutur Hariyadi.

Berbagi pandangan dengan Hariyadi, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyatakan dunia usaha mengikuti perkembangan sosial dan politik yang ada karena akan berdampak pada pergerakan dan keputusan dunia usaha.

"Terkait perkembangan pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, kami terus memantau dan melihat situasi yang ada. Kami menghormati keputusan-keputusan politik pemerintah terkait pengajuan pengunduran diri Pak Gibran," kata Sanny.

Meski demikian, di samping dinamika isu sosial-politik, dunia usaha sangat berharap pemerintah dapat menjamin kestabilan politik sehingga pihak dunia usaha tetap dapat menjalani usahanya dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional.

"Dengan demikian, kondisi politik yang stabil akan memberikan impresi yang baik kepada investor luar dan domestik bahwa pemerintah dapat menjamin situasi yang baik kepada dunia usaha di samping mengelola dinamika yang ada," imbuh Sanny.

Respon pasar modal

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik angkat bicara mengenai dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Dinamika yang secara tidak langsung memengaruhi pasar tersebut direspon dengan mengingatkan kepada investor agar mempertimbangkan kondisi fundamental ekonomi serta menyesuaikan keputusan investasi dengan profil risiko masing-masing di tengah perkembangan situasi politik.

Menurutnya, investor perlu mencermati berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi pasar sebelum menentukan langkah investasi. Namun, dia menekankan bahwa keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko setiap investor.

“Dinamika pasar itu tentu seperti yang selalu kami sampaikan, bahwa investor harus senantiasa memperhatikan fundamental. Kemudian menyesuaikan keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing,” kata Jeffrey, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, secara terpisah, Eduardus Tandelilin selaku Anggota Komite High Shareholding Concentration (HSC) menyoroti bahwa setiap kejadian yang mampu meruntuhkan keyakinan publik akan langsung berdampak pada meningkatnya kewaspadaan di bursa efek. 

"Pasar modal itu dipengaruhi oleh berbagai macam peristiwa, jadi kita enggak bisa ya cuma mana yang sebenarnya sangat berperanan itu tidak bisa ada yang mana bisa mendeteksi. Tapi pasti politik, ekonomi, sosial, semua pasti akan punya dampak ke pasar modal. Karena pasar modal itu adalah, kembali lagi, orang berinvestasi," ungkap Eduardus di kepada wartawan usai konferensi pers di gedung BEI, Selasa (10/11/2026).

Dari sisi pasar modal, Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai, kepastian politik dan stabilitas pemerintahan menjadi faktor penting untuk menjaga sentimen pasar, terutama ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menghadapi tekanan.

Pada perdagangan 10 November 2026, IHSG ditutup menguat 1,02% ke level 5.125,73 dengan nilai transaksi sekitar Rp75 triliun. Penguatan indeks ditopang sentimen positif dari bursa regional, penurunan harga minyak dunia, serta penguatan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp18.062 per dolar Amerika Serikat (AS).

Namun, Hendra menilai penguatan IHSG tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa risiko politik telah sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar. Terlebih, akumulasi penjualan bersih investor asing di pasar saham sepanjang tahun berjalan telah mencapai sekitar Rp127 triliun.

Menurutnya, isu politik dapat menjadi sentimen tambahan bagi investor asing untuk mengurangi eksposur atau menunda penempatan dana hingga situasi politik lebih jelas. Meski demikian, dinamika politik tidak selalu berujung pada arus keluar modal dalam jumlah besar.

Dunia usaha butuh stabilitas

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai dinamika politik nasional, termasuk pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat polemik hukum dan politik, membawa sejumlah implikasi psikologis dan strategis bagi dunia usaha. Dalam perspektif ekonomi makro dan investasi, pengaruhnya dapat diuraikan melalui beberapa aspek utama yaitu potensi peningkatan policy uncertainty (ketidakpastian kebijakan).

Bagi investor baik domestik maupun asing, stabilitas kelembagaan dan kesinambungan pemerintahan adalah fondasi utama dalam merancang kalkulasi bisnis jangka panjang. 

"Pelaku usaha cenderung menahan atau memperlambat keputusan ekspansi besar, penanaman modal baru, atau pencairan pendanaan jangka panjang sampai situasi politik benar-benar mereda dan terlihat jelas arah transisi kekuasaannya," katanya pada SUAR, Rabu (11/11/2026). 

Rahma mengatakan investor pada  tidak terlalu mempersoalkan siapa figur yang menjabat, selama aturan main (the rules of the game), kepastian hukum, serta komitmen terhadap proyek strategis nasional seperti hilirisasi dan pembangunan infrastruktur, tetap konsisten dijalankan oleh pemerintah.Kekhawatiran utama dunia usaha terletak pada potensi tertundanya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Jika investor memilih menahan komitmen jangka panjang, hal ini akan berdampak langsung pada melambatnya penciptaan lapangan kerja baru. Penundaan proyek-proyek padat karya maupun hilirisasi industri yang menjadi motor penggerak ekonomi.

Rahma mengingatkan tanpa mitigasi komunikasi yang baik, kekhawatiran ini dapat menurunkan tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business). Karena itu, di tengah fokus mengurus stabilitas politik, pemerintah  tidak boleh  mengalihkan perhatian dari fondasi ekonomi riil. 

"Inflasi harga pangan, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta terjaganya daya beli masyarakat lapis bawah harus tetap menjadi prioritas utama guna mencegah kontraksi pada permintaan domestik," katanya. 

Parlemen lanjutkan pemakzulan

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah dukungan tersebut telah melampaui batas minimal persyaratan pengajuan hak DPR sehingga usulan tersebut dapat dibawa ke tahapan pembahasan di lingkungan parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, dokumen usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota dewan akan dimasukkan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR.

Saan menjelaskan, angka 120 anggota tersebut merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR. Dukungan tidak hanya datang dari satu atau dua kelompok politik, melainkan melibatkan seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa usulan HMP mendapatkan sokongan dari anggota dewan dengan latar belakang fraksi yang beragam.

"Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan rincian yang disampaikan, Fraksi PDI Perjuangan menyumbangkan 14 tanda tangan, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan NasDem sebanyak 19 anggota. Sementara itu, dukungan dari Fraksi PKB mencapai 18 anggota, PKS sebanyak 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat dengan 18 anggota.

Ia menegaskan, jumlah dukungan yang terkumpul telah memenuhi persyaratan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengajuan hak tersebut sekurang-kurangnya harus didukung 25 anggota DPR dan melibatkan lebih dari satu fraksi. Dengan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi, persyaratan administratif tersebut dinilai telah terpenuhi.

Meski demikian, terpenuhinya persyaratan pengajuan belum berarti usulan HMP langsung menghasilkan keputusan akhir. Saan menyebut pimpinan DPR akan terlebih dahulu membawa usulan tersebut melalui tahapan pembahasan internal sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Seluruh tahapan akan dijalankan berdasarkan tata tertib dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.

Anggota DPR RI Arif Rahman menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi. 

Dia menyampaikan hal itu menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” ujar dia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pernyataan diterima di Jakarta (11/11),Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.