Agar Guncangan Politik Tidak Sampai Ganggu Perekonomian, Belajar dari Thailand

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Suhu politik pun kian memanas dibarengi dengan ketidakpastian baru. Ini menambah pelik krisis politik usai dari skandal penyadapan kepala negara, lembaga swadaya masyarakat, tokoh pers, hingga pengusaha dengan terduga tersangka empat jenderal polisi yang menghebohkan sepekan lalu.

Rentetan peristiwa dua pekan terakhir berkelindan menciptakan krisis politik yang perpanjang ketidakpastian bagi dunia usaha. Sejumlah persoalan perekonomian juga jadi cenderung tak lagi jadi fokus utama agar dibenahi.

Perekonomian belum jadi panglima. Elit malah sibuk memikirkan manuver politiknya. Pemerintah seakan lupa cita-cita mendorong perekonomian bertumbuh hingga 8%.

Belajar dari Thailand

Kita bisa belajar dari Thailand. Negara tetangga kita di Asia Tenggara ini kerap kali dihantui gejolak politik. Namun, perekonomian tetap konsisten berjalan.

Perdana Menteri Thailand silih berganti. Sejak 3 tahun terakhir saja misalnya, tercatat negeri gajah putih itu sudah memilikis setidaknya tujuh orang perdana menteri dan pelaksana perdana menteri mulai dari Prayut Chan-o-cha, Prawit Wongsuwon, Srettha Thavisin, Phumtham Wechayachai, Paetongtarn Shinawatra, Suriya Juangroongruangkit, dan Anutin Charnvirakul.

Namun, kendati bergonta-ganti kepala pemerintahan, perekonomian dan dunia usaha di Thailand bisa terbilang relatif stabil. Kabinet bisa silih berganti lewat kudeta atau mosi tidak percaya, tetapi kebijakan makroekonomi tetap berjalan lurus.

Pengamat politik Fred W Riggs dalam bukunya Thailand: The Modernization of Bureaucratic Polity menjelaskan, bahwa kekuasaan sejati dalam administrasi negara Thailand berada di tangan elite birokrasi permanen, bukan di partai politik atau parlemen. Politisi boleh bertarung memperebutkan kursi menteri, tetapi mesin administrasi tetap berjalan sendiri.

Hal serupa disampaikan ekonom Thailand Ammar Siamwalla dan ekonom Universitas Nasional Australia Peter Warr. Kehidupan sosial politik dan ekonomi di Thailand mengenal konsep bifurkasi atau pembelahan dua jalur. Kebijakan ekonomi diisolasi ketat dari campur tangan politisi agar tetap stabil berjalan sesuai rencana.

Ada tiga penyangga utama yang membuat bisnis di Thailand tetap berjalan di tengah krisis politik.

Pertama, adanya konsensus elit untuk melindungi iklim bisnis.

Baik faksi militer-konservatif maupun politisi sipil memiliki kesepakatan tak tertulis untuk tidak merusak fondasi ekonomi. Konglomerasi besar Thailand bisa tetap beroperasi siapa pun perdana menterinya.

Kedua, birokrasi teknokratis yang independen.

Institusi ekonomi kunci seperti bank sentral (Bank of Thailand), Kementerian Keuangan, dan badan perencana ekonomi (NESDC) dijalankan oleh teknokrat profesional yang relatif steril dari konflik politik harian. Mereka menjaga inflasi tetap terkendali, likuiditas perbankan aman, dan cadangan devisa tetap tebal.

Ketiga, ekosistem manufaktur yang sudah mengakar.

Pabrikan otomotif dan elektronik global telah membangun jaringan rantai pasok ribuan pemasok lokal di Thailand selama puluhan tahun. Biaya untuk merelokasi pabrik keluar dari Thailand jauh lebih mahal dibandingkan bertahan menghadapi dinamika politik lokal.

Destinasi investasi korporasi global

Tak heran Thailand jadi destinasi investasi sejumlah perusahaan global. Toyota memiliki kantor pusat operasional dan pabrik perakitan di bawah Toyota Motor Thailand.

Pabrik yang juga kantor pusat Toyota Thailand di Samrong ini mampu memproduksi 240.000 unit mobil komersial per tahun.  Selain itu di kota Ban Pho, Toyota juga memiliki pabrik dengan kapasitas produksi terpasang sebanyak 230.000 unit mobil komersial per tahun.

Bukan hanya Toyota, BMW Group juga memiliki fasilitas produksi di Thailand. BMW Group Manufacturing Thailand mengoperasikan pabrik perakitan mobil dan sepeda motor di kawasan industri Amata City, Rayong. Di sini, BMW memproduksi berbagai varian termasuk model plug-in hybrid serta BMW Motorrad. Mereka juga memiliki kantor pemasaran dan perusahaan pembiayaan di Bangkok.

Selain pabrik otomotif, Thailand juga menjadi destinasi investasi perusahaan manufaktur lainnya seperti Midea. Raksasa peralatan rumah tangga global ini memiliki pabrik pintar (Lighthouse Factory) di Thailand yang memproduksi berbagai perangkat elektronik rumah tangga untuk pasar regional dan ekspor.

Kendati demikian, gejolak politik yang terjadi 3 tahun terakhir juga bukan berarti tanpa dampak pada perekonomian. Pada 2024 ekonomi Thailand hanya tumbuh 2,4%; dan 2025 tumbuh 2,4%. Tahun ini pertumbuhan diperkirakan melambat hanya 2,0%-2,2%. Padahal menurut prediksi sejumlah lembaga internasional, Thailand semestinya berpotensi tumbuh 3%-4%.

Perbedaan struktur politik

Peneliti Politik dari Murdoch University Australia, Wasisto Raharjo Jati menjelaskan, terkait ketahanan ekonomi Thailand di tengah riwayat konflik politik dan kudeta militer, disebabkan karena adanya pemisahan yang jelas antara arena politik dan roda ekonomi di Negeri Gajah Putih tersebut.

Wasisto mengungkapkan bahwa di Thailand, kelompok oligarki politik tidak mendominasi hingga ke tingkat provinsi atau pedesaan. Ekonomi daerah tetap bertumpu pada masyarakat dan sistem patronase kerajaan, sehingga pergantian rezim di ibu kota tidak serta-merta mengubah arah kebijakan ekonomi atau mengganggu aktivitas bisnis di akar rumput.

"Di Thailand, struktur ekonominya terpisah dari kontestasi politik. Ada peran raja, militer, dan teknokrat yang mengunci arah kebijakan negara agar tetap stabil siapa pun perdana menterinya. Sebaliknya, di Indonesia, struktur ekonomi menempel erat pada kekuasaan politik. Setiap pergantian pemimpin kerap diikuti perubahan kebijakan dan belanja populis yang langsung memengaruhi persepsi investor terhadap penggunaan APBN," papar Wasisto.

Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional dari President University, Teuku Rezasyah, menambahkan bahwa daya tahan ekonomi Thailand ditopang oleh tata kelola sektor riil yang matang, khususnya pada industri pariwisata, pertanian, dan perkebunan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Selain faktor tata kelola, Teuku menilai kehadiran institusi monarki menjadi jangkar stabilitas psikologis bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sosok raja yang dihormati menciptakan kepastian keamanan serta sanksi moral yang kuat terhadap praktik korupsi, sehingga investor asing jarang menarik modalnya meski suhu politik sedang memanas.

"Di Indonesia, sentimen investor sangat bergantung pada stabilitas konstelasi politik harian. Sementara di Thailand, investor melihat tata kelola ekonominya tetap berjalan baik dan keamanan terjaga di bawah kendali stabilitas kerajaan, sehingga kepercayaan pasar tetap terpelihara," tutup Teuku. 

Kabinet agar tetap bekerja

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, berkaca dari gejolak politik yang telah berulang kali dialami Indonesia, dunia usaha dapat tetap mengambil keputusan selama kabinet yang menjalankan pemerintahan dapat diandalkan dan tetap solid.

Namun, dalam konteks pemerintahan sekarang, Hariyadi menilai gejolak saat ini merefleksikan pemilihan anggota kabinet sejak yang lebih didasarkan pada power sharing menyebabkan regulasi bersifat kontraproduktif dan kebijakan cenderung bernuansa populis.

Akibatnya, dunia usaha kerapkali menemukan ketidakcocokan antara data-data yang dipaparkan pemerintah dengan situasi riil di lapangan. Tepat di saat kinerja pemerintah tidak memuaskan dan kabinet kurang solid itulah, riak-riak gejolak politik dapat memicu dampak berkepanjangan.

"Dalam masalah gonjang-ganjing politik ini, pengusaha melihatnya lebih kepada siapa yang akan mengisi kabinet dan seberapa kompeten orang-orang yang mengisi. Itu yang paling penting sebetulnya. Bisa saja terjadi gonjang-ganjing politik, tetapi kalau orang-orang yang in-charge bisa tetap menjalankan roda pemerintahan bisa membawa, dunia usaha tidak akan terganggu," ujar Hariyadi kepada SUAR, Rabu (11/11/2026).

Berorientasi ke depan, Hariyadi berharap setelah gonjang-ganjing politik memperlihatkan kelemahan dari sistem penyusunan kabinet berlandaskan power-sharing, pemerintah terbuka untuk menyusun program kebijakan yang dapat diuji secara saintifik, ditangani orang-orang yang kompeten di kabinet, serta bertindak secara realistis.