Pengusaha Tekstil Desak Pemerintah Perkuat Proteksi Pasar Domestik
Industri kecil menengah mengalami tekanan akibat adanya importasi baik yang legal maupun tidak untuk pakaian jadi.
Industri kecil menengah mengalami tekanan akibat adanya importasi baik yang legal maupun tidak untuk pakaian jadi.
Sejumlah pengusaha tekstil nasional mendesak pemerintah memperketat pengawasan tata niaga impor produk tekstil (TPT) dalam negeri di tengah gempuran impor legal maupun ilegal.
Hal tersebut menyusul maraknya penyelundupan (impor ilegal) dan praktik dumping yang memukul daya saing harga produk lokal, sementara pabrik-pabrik di dalam negeri masih bergantung pada pasokan bahan baku impor.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, saat ini produsen khususnya di industri kecil menengah mengalami tekanan akibat adanya importasi baik yang legal maupun tidak untuk pakaian jadi. Sebab, produk importasi ini dijual dengan sangat murah sehingga menekan daya saing pelaku industri.
“Saat ini kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor,” kata Nandi.
Ia menyebut, Indonesia bisa belajar dari China, yang sejak tahun 1999 lalu telah menerapkan regulasi anti predatory pricing, membuat harga pakaian jadi di China jadi jauh lebih mahal daripada yang dijual di Indonesia.
Kehadiran regulasi itu kemudian bertujuan untuk mengendalikan praktik penjualan dengan harga yang sangat murah. Aturan tersebut pun turut menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang bagi produsen lokal maupun peritel.
“Di sini mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Bahkan, hampir seluruh global brand yang dijual di China adalah made in china,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, kebijakan mengenai relaksasi impor di Indonesia yang digadang-gadang sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi industri tekstil, justru menurutnya malah menjadi penyebab utama dari terjadinya penutupan pabrik yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.
“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang, hingga kain masih terus berlangsung,” ucap Aqil.
Adanya rencana pelonggaran impor ini justru berpotensi memperburuk keadaan dan menambah tekanan terhadap industri tekstil nasional. Sebab, kebijakan ini muncul ketika pelaku industri tengah berupaya membangun integrasi rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.
Integrasi dari hulu ke hilir ini menurutnya adalah satu-satunya cara agar ekosistem di industri TPT dapat kembali tumbuh dan menciptakan nilai tambah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi kepada negara melalui pajak, penyelamatan devisa melalui substitusi impor, menghasilkan devisa dari ekspor, hingga menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi.
“Sekarang mereka mulai godok relaksasi impor pakaian jadi, di tengah kita berupaya untuk memperbaiki integrasi dan ekosistem industri dari hulu ke hilir, mereka malah berusaha menghancurkan seluruh ekosistem,” tambahnya.
Ia mengatakan, pelaku industri menganggap sebenarnya importasi boleh saja dibuka oleh pemerintah, asalkan dilakukan secara adil baik dari sisi harga maupun prosedur.
Namun, upaya penerapan instrumen perlindungan perdagangan atau trade remedies seperti bea masuk anti-dumping dan safeguard selama ini sendiri masih sering kali terhambat oleh kebijakan dari pemerintah mengenai relaksasi impor.
Begitu juga mengenai kuota impor melalui pertimbangan teknis. Aqil menilai, kuota ini masih belum mampu menyelesaikan masalah praktik dumping.
Konsumen dalam negeri saat ini juga masih membandingkan harga produk domestik dengan harga dumping impor, membuat produsen dalam negeri terpaksa mengikuti harga barang impor yang berada di bawah harga produksi mereka.
“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif menilai, meskipun pemerintah tengah berupaya memperketat regulasi mengenai impor, praktik ilegal menurutnya masih terus terjadi meskipun dari sisi jumlah berkurang.
“Kalau kita melihat kawasan Tanah Abang misalnya, aktivitas perdagangan pakaian impor masih bisa ditemukan. Bahkan ketika masuk lebih dalam, masih banyak bal pakaian impor yang dijual secara langsung melalui siaran atau live shopping di platform online,” kata Ian.
Dijelaskan olehnya, masih banyak barang impor yang ditemukan masuk ke pasar domestik dengan menggunakan identitas pelaku UMKM. Pelaku usaha berstatus UMKM non-PKP yang memiliki izin impor tetapi kemudian menjual barang tersebut secara daring tanpa menjalankan kewajiban perpajakan dengan semestinya pun masih terjadi.
Di sisi lain, aktivitas industri formal ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan dari sisi penyerapan tenaga kerja.
“Artinya ketika pasar industri formal diambil oleh barang impor ilegal, dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan tetapi juga terhadap pekerja dan penerimaan negara. Karena itu, penegakan regulasi impor menjadi sangat penting,” sambungnya.
Tata niaga impor yang dibangun pemerintah sejauh ini menurutnya sudah cukup memadai terutama melalui penguatan mekanisme identifikasi dan verifikasi importir. Pengetatan ini sangat penting demi memastikan barang yang diimpor sesuai dengan peruntukannya.
Sebab menurutnya, masih terdapat perusahaan yang memiliki izin impor tetapi justru malah menjual kembali barang yang didatangkan ke pasar domestik, alih-alih menggunakannya untuk kegiatan produksi.
“Ketika itu terjadi, industri yang paling terdampak adalah industri hulu karena pasarnya tiba-tiba hilang,” ujarnya.
Ia menilai, dengan adanya pengetatan profil importir, pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan, termasuk membekukan izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pengetatan terhadap profil importir masih harus terus dilakukan, begitu juga dengan pengawasan HS code yang tak kalah penting.
“Pemerintah perlu memastikan apakah suatu perusahaan memiliki izin impor yang sesuai dengan jenis barang yang didatangkan dan apakah barang tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan produksi,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Rizal Tanzil Rakhman mengungkapkan, sekitar 70% bahan baku manufaktur industri ini masih berasal dari impor yang merupakan bahan baku atau bahan penolong. Selain itu, baru kurang dari 50% pasokan impor yang digunakan oleh industri dapat disubstitusi dengan alternatif produk lokal.
Hal ini menunjukkan persoalan utama yang harus diselesaikan adalah mengenai ketersediaan bahan baku dalam negeri yang masih sangat terbatas.
“Kalau kita ingin menjadi negara dengan industri yang kuat, maka industri dalam negeri harus diperkuat. Kuncinya adalah daya saing,” tegas Rizal.
Senada, menurutnya pengawasan mengenai perdagangan impor dan ekspor masih harus diperketat. Salah satu persoalan yang perlu ditelusuri dan diatasi oleh pemerintah adalah mengenai praktik manipulasi HS code.
“Pemerintah perlu membuka dan menelusuri berbagai anomali impor, praktik dumping, serta manipulasi klasifikasi barang. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara lebih menyeluruh termasuk terhadap aktivitas perdagangan lintas platform,” ujarnya.
Industri TPT dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor. Adapun industri ini berkontribusi sebesar 0,97% terhadap PDB, dengan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dan memiliki nilai ekspor mencapai sekitar USD 12 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mendorong kemudahan masuknya bahan baku dan menata kebijakan yang mendukung kelancaran pasokan bagi industri nasional.
“Terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk, Bapak Presiden meminta kita untuk me-review terkait dengan pertek dan yang lain,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menaruh perhatian mengenai persoalan impor pakaian jadi yang dinilai mengganggu keberlangsungan produsen garmen domestik. Penertiban impor pakaian pun menjadi salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah.
“Kemudian untuk di hilir terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kilioan ataupun yang ball press, itu juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” lanjutnya.
Menanggapi, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, dampak impor terhadap daya saing industri tekstil cukup besar. Meskipun industri tekstil dan pakaian masih tumbuh pada kuartal III-2026, pertumbuhannya disebut masih belum merata lantaran ditopang oleh ekspor garmen, sementara industri hulu dan IKM masih tertekan impor.
Namun demikian, dalam melihat persoalan ini, perlu membedakan antara impor ilegal dan juga impor legal. Impor ilegal dapat menciptakan persaingan tidak sehat, sementara impor legal bahan baku memiliki dampak berbeda. Ketergantungan bahan baku impor dapat menjaga daya saing industri garmen berorientasi ekspor, tetapi berpotensi melemahkan keterkaitan rantai pasok dengan industri hulu di dalam negeri.
“Pengendalian impor tetap diperlukan tetapi tidak cukup untuk memulihkan daya saing. Kebijakan ini hanya memberi ruang bagi produsen dalam negeri untuk melakukan penyesuaian. Tanpa pembenahan struktural, pembatasan yang terlalu lama justru berisiko mempertahankan inefisiensi dan membuka ruang perburuan rente melalui pengaturan kuota,” ucap Yusuf.
Industri ini disebut masih memiliki hambatan struktural untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Persoalan yang mendasar terletak pada mesin produksi yang menua, biaya energi, hingga logistik yang relatif lebih mahal. Selain itu, integrasi industri hulu dan hilir juga belum kuat sehingga masih ada nilai tambah yang belum dinikmati di dalam negeri.
“Untuk impor legal, perlindungan harus diterapkan secara selektif berdasarkan bukti kerugian yang terukur. Instrumen safeguard atau anti-dumping dapat digunakan tetapi harus berbatas waktu dan disertai kewajiban restrukturisasi mesin serta peningkatan produktivitas,” jelasnya.