Ketergantungan Impor Bahan Baku Ancam Industri Petrokimia dan Tekstil Nasional

Industri petrokimia dan tekstil dalam negeri menghadapi kerentanan struktural dari hulu ke hilir. Keterbatasan kapasitas produksi nasional dan ketergantungan bahan baku impor membuat kedua sektor ini tertekan oleh gempuran produk impor murah.

Akibatnya, sektor petrokimia hulu yang menopang bahan baku serat, kain, hingga kemasan plastik masih mencatatkan defisit besar.

Koordinator Dewan Pakar Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Helmilus Moesa, menyebut defisit produk petrokimia utama melonjak dari USD 8,1 miliar (8,1 juta ton) pada 2021 menjadi USD 11,8 miliar (10,2 juta ton) pada 2025.

"Indonesia baru punya dua cracker plant, makanya kita masih impor untuk polyethylene dan polypropylene,” jelas Helmi dalam sebuah dialog di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Sedangkan, ujar dia, negara di ASEAN lainnya punya lebih dari dua. Tercatat, Singapura mempunyai 4 cracker plant dengan penduduk 6 juta, Malaysia punya 5 cracker plant penduduknya 25 juta, Thailand punya 7 cracker plant dengan penduduk 70 juta.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia juga menempati posisi terbawah dalam hal konsumsi plastik per kapita dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia baru mengkonsumsi plastik 22 kilogram per kapita per tahun, sementara negara tetangga seperti Thailand berada di angka 66,4 kilogram per kapita per tahun.

Helmi menambahkan, konsumsi plastik per kapita Indonesia saat ini baru 22 kg per tahun, jauh di bawah Thailand yang mencapai 66,4 kg. Rendahnya angka ini menunjukkan potensi pasar domestik yang belum tergarap optimal. Namun, pasar lokal justru dibanjiri produk dumping dari China dan Timur Tengah, sehingga tingkat operasional (operating rate) pabrik petrokimia hulu nasional tertahan di kisaran 60–70 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, Inaplas menyusun peta jalan 2025–2045 dengan target membangun dua cracker plant baru demi mencapai swasembada bahan baku. Helmi juga mendesak pemerintah memperketat pengawasan impor, menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD), dan memperkuat kebijakan fiskal.

“Jadi kebijakan pendukung daya saing industri petrokimia hulu adalah mengamankan market domestik, tentu di antaranya dengan menerapkan bea masuk anti dumping, pengawasan ketat terhadap impor, dan penguatan kebijakan fiskal,” ujarnya.

Pekerja membuat batik cap di salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2026). ( ANTARAFOTO/Maulana Surya/bar)

Impor bahan baku

Sementara itu di sisi menengah ke hilir, Director of Education and Sustainability Indonesian Packaging Federation (IPF) Putut Pramono menjelaskan, industri kemasan ini juga masih bergantung pada impor bahan baku terutama untuk polyethylene dan polypropylene.

Pasokan polyethylene domestik baru memenuhi 1,2 juta ton dari kebutuhan 2 juta ton, sementara polypropylene baru menyuplai 0,9 juta ton dari kebutuhan 2,1 juta ton.

“Industri packaging itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya industri lain yang memerlukan material kemasan. Sayangnya, pertumbuhan industri kemasan tidak dibarengi dengan supply dari domestik, kita masih cukup banyak impor materialnya,” ucap Putut.

Fluktuasi harga bahan baku, biaya energi, logistik, hingga tekanan produk impor murah juga masih menjadi hambatan daya saing industri.

“Dengan oversupply dari global, itu menjadikan banyak desakan produk luar yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China yang memberikan tekanan kepada industri domestik,” katanya.

Produk lokal terbatas

Dari industri garmen sebagai hilir tekstil, Sekretaris Jenderal Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan, industri ini juga masih mengandalkan bahan baku impor di tengah keterbatasan industri tengah dalam memenuhi kebutuhan kualitas dan standar kepatuhan merek global.

Sekitar 70% bahan baku manufaktur pun masih berasal dari impor, sementara kemampuan substitusi dengan produk lokal masih terbatas.

“Sekitar 88% impor kita berasal dari kawasan Asia, jika dipersempit lagi salah satu negara yang sangat dominan adalah China. Artinya, perkembangan ekonomi dan industri di China sangat memengaruhi kondisi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia,” kata Rizal.

Persoalan utama yang harus segera diselesaikan adalah mengenai ketersediaan bahan baku dalam negeri. Sebagaimana diketahui, industri garmen membutuhkan kain, di mana kain membutuhkan benang, benang membutuhkan serat atau fiber. Rantai pasok pun berlanjut hingga industri petrokimia. Sinergi antarsubsektor ini pun menjadi penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Proteksi juga perlu dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rantai industri, meskipun setiap subsektor memiliki kepentingan dan tantangannya masing-masing. Namun pada dasarnya, setiap subsektor memiliki tujuan yang sama untuk memperkuat daya saing industri dan mampu bersaing di tengah tekanan global.

“Kalau industri hulu sehat, industri tengah dan industri hilir juga akan sehat. Industri hilir akan menyerap produk dari industri tengah, sedangkan industri tengah akan menyerap produk dari industri hulu, kepastian rantai pasok itu harus kita bangun,” tegasnya.

Koki menyiapkan pesanan makanan pelanggan dalam festival kuliner dan minuman ID Brewing Fiesta di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2026). ( ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

7 Indikator hambatan dunia usaha

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, ada 7 indikator yang menjadi hambatan dunia usaha di sektor ini saat ini, namun tiga persoalan utama yang paling signifikan dan mendesak untuk diselesaikan adalah mengenai kepastian hukum dan regulasi, layanan publik dan perizinan, serta infrastruktur, logistik, dan konektivitas.

Kebijakan safeguard dan anti-dumping pun diperlukan sebagai instrumen pemulihan perdagangan, namun efeknya bergantung pada kesiapan masing-masing industri. Upaya memperkuat industri dalam negeri juga tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan perlindungan perdagangan saja. Efektivitas instrumen juga bergantung pada pengawasan terhadap barang impor.

“Salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah manipulasi HS Code, pemerintah perlu membuka dan menelusuri berbagai anomali impor, praktik dumping, serta manipulasi klasifikasi barang,” ucapnya.

Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nugroho Adi Sasongko menjelaskan, industri petrokimia dan tekstil ini saling terhubung dalam satu rantai nilai industri. Keduanya pun tidak bisa lagi dipandang sebagai dua sektor yang terpisah.

“Kekuatan rantai ini ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah, ketika satu simpul tergantung pada impor, kapasitasnya terhambat, atau kalah dalam pricing, dampaknya terasa sampai ke hilir tentunya ke pabrik garmen, industri kemasan, dan pada akhirnya ke tenaga kerja,” kata Adi.

Keterkaitan kedua sektor ini membutuhkan kebijakan pengembangan industri yang memperhatikan kebutuhan dan tantangan di setiap rantai pasok. Apalagi, kedua industri ini dihadapkan pada perubahan standar industri global yang semakin menuntut berbagai aspek lain.

“Kebijakan dan riset kedua sektor ini harus dirancang secara utuh, komprehensif, dan inklusif dari hulu ke hilir. Industri petrokimia dan tekstil global juga bergerak cepat ke arah intelligence manufacture, keberlanjutan, kemasan sirkular, efisiensi energi, sampai tuntutan jejak carbon dari pasar ekspor,” tutupnya.