Uji Coba Portal DSI Dua Putaran, Besaran Tarif Jasa Masih Dihitung
Pengoperasian portal National Data Intelligence (NADI) akan diujicobakan dalam dua putaran. Besaran tarif jasa masih menimbang-nimbang antara dua dasar perhitungan
Tambahkan SUAR ke Google
Pemerintah akan mengujicobakan penggunaan portal National Data Intelligence (NADI) milik PT. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam dua putaran. Meski demikian, dasar perhitungan besaran tarif jasa (fee) pengawasan transaksi yang nantinya dipungut DSI masih dipertimbangkan oleh manajemen internal DSI.
Menjelang pengoperasian penuh DSI sebagai perantara tunggal ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah, dan paduan besi (ferro-alloy) pada 1 Januari 2027 mendatang, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah berencana melakukan uji fungsi portal NADI pada 15 November mendatang.
Apabila berhasil, putaran kedua uji coba oleh tiga pelaku ekspor terpilih akan dilaksanakan pada 15 Desember 2026. Masukan-masukan yang dihimpun dari kedua proses uji coba tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan fitur-fitur operasional portal NADI-DSI sehingga pengoperasian resmi pada 1 Januari 2027 mendatang dapat berjalan lancar.
“Namun, untuk pengoperasian penuh pada 1 Januari 2027, portal NADI baru akan memproses dokumen ekspor normal, sementara dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PP FTZ) untuk Batam, Pemberitahuan Pabean dari industri di Kawasan Ekonomi Khusus (PP KEK), dan PEB Koreksi masih menggunakan sistem lama,” tuturnya dalam taklimat di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Mantan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai itu menjelaskan, portal NADI-DSI akan melakukan pemeriksaan dan mengontrol proses kepabeanan dari pre-clearance hingga post-clearance secara real time. Interaksi antara eksportir dan otoritas kepabeanan secara bertahap dialihkan sebelum sepenuhnya hanya dapat dilakukan melalui portal NADI-DSI.
Implementasi bertahap ini akan mengarahkan eksportir untuk mengirimkan invoice/faktur, perizinan, pemenuhan lartas, dan PEB kepada otoritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal NADI-DSI. Seluruh proses tersebut akan diolah melalui sistem hingga memperoleh approval yang menentukan keberangkatan barang ekspor.
Bersamaan dengan putaran uji coba tersebut, Susiwijono menambahkan, pemerintah akan mempercepat penerbitan peraturan pemerintah pada pertengahan November yang akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang habis berlaku pada 31 Desember 2026.
DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor Mulai 2027, Transaksi Eksportir Tetap Langsung dengan Buyer
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunjuk sebagai perantara tunggal dalam ekspor sumber daya alam batu bara, CPO, dan fero alloy.
Benediktus Krisna Yogatama
Peraturan baru tersebut, di samping mengukuhkan kedudukan DSI sebagai perantara tunggal, juga akan menjadi dasar penerbitan peraturan turunan lain, termasuk peraturan-peraturan menteri perdagangan dan menteri keuangan tentang tata kelola ekspor, layanan kepabeanan, dan kedudukan surveyor.
Tidak menambah beban
Meski implementasi portal NADI-DSI akan mulai mengubah proses tata kelola ekspor komoditas strategis, Susiwijono menegaskan kehadiran DSI tidak akan menimbulkan tambahan waktu. Dengan sistem otomatis penuh, kelengkapan dokumen yang dikirimkan eksportirlah yang menentukan kecepatan penerbitan izin ekspor.
“Implementasi portal ini tidak akan menimbulkan tambahan waktu karena kami tahu eksportir juga mengejar tenggat pemberangkatan kapal. Dengan sistem ini, data-data yang dibutuhkan untuk audit setelah post-clearance menjadi lebih lengkap sehingga diharapkan tidak akan ada lagi sanksi yang ditanggung oleh eksportir,” ujarnya.
Selain fitur persetujuan otomatis yang tidak akan memperpanjang waktu persiapan ekspor, Sesmenko juga meminta eksportir tidak mengkhawatirkan pengenaan tarif jasa pengawasan, yang juga akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti PP 24/2026.
“Kami juga sudah diminta menyelesaikan mengenai tarif, dan mereka [DSI] dapat memungut itu. Secara teknis ini sudah selesai. Tarif dasar diatur di PP, tetapi nominal persisnya akan ditentukan sendiri oleh DSI,” tutur Susiwijono.
Alih-alih menjadi beban eksportir, ia mengingatkan bahwa implementasi DSI bersamaan dengan mulai diberlakukannya sejumlah perjanjian perdagangan bilateral seperti I-EU CEPA, pembentukan sejumlah free trade agreement, dan hingga kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat akan menjadi momentum membuat ekspor nasional kembali bertaji.
“Dengan beroperasinya DSI, kekhawatiran eksportir mengenai dampak DSI terhadap tekanan ekspor mestinya tidak ada lagi. Yang pemerintah lakukan saat ini adalah perbaikan dan efisiensi untuk kepastian hukum dan kepastian usaha. Melalui portal ini, semua proses ekspor akan jadi clear, transparan, dan efisien dibandingkan sebelumnya,” tutup Sesmenko.
Eksportir menanti kepastian
Dihubungi secara terpisah, Ketua Komite Pertambangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada pemberitahuan spesifik dari pihak DSI kepada pelaku ekspor komoditas strategis mengenai besaran fee yang akan dikenakan terhadap layanan jasa pengawasan dokumen ekspor.
“Kami memahami DSI akan menerapkan pemungutan fee karena mereka sebagai PT yang memfasilitasi ekspor juga butuh pemasukan. Hanya seberapa besar fee itu diterapkan, seperti apa formulanya, kami belum tahu persis,” tutur Hendra kepada SUAR, Selasa (10/11/2026).
Secara internal, Hendra menyatakan pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan 7 perusahaan yang akan mengikuti uji coba portal DSI dalam kedua putaran mendatang. Hasil-hasil pertemuan tersebutlah yang akan menjadi bahan masukan para pelaku usaha ekspor komoditas strategis dalam penerapan DSI secara penuh pada tahun baru mendatang.
Di sisi lain, meski tidak menafikan bahwa penerimaan eksportir dalam valuta asing saat ini mengalami peningkatan akibat depresiasi nilai tukar rupiah, Hendra mengingatkan bahwa tekanan akibat kenaikan biaya usaha juga bertambah. Tak hanya itu, setiap komoditas ekspor yang diatur memiliki karakteristik skala usaha, cadangan, pasar, kalori, hingga skema pembayaran berbeda, sehingga pengenaan fee tidak dapat dipukul rata.
“Namun jika penerapan biaya ini memiliki manfaat bagi negara dan bagi pembentukan harga ekspor, misalnya, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Pada dasarnya kami mendukung dan Apindo juga membentuk taskforce untuk membantu koordinasi sejak awal pembentukan DSI agar pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor ini jadi semakin baik ke depan,” pungkas Hendra.
Bukan mengejar profit
Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mewanti-wanti agar DSI jangan sampai mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari posisi yang diemban sekarang. Ia mengingatkan, mandat DSI saat ini adalah memperbaiki tata kelola, bukan BUMN yang mencari profit, sehingga pertimbangan fee seharusnya mencukupi biaya operasional saja.
Dalam hal ini, Herry merekomendasikan DSI mengambil contoh yang telah dilaksanakan oleh TradeNet Singapura. Di negeri jiran itu, biaya pendaftaran untuk mendapatkan akun ditetapkan SGD50 per akun dan dibayar satu kali pada awal registrasi. Sementara itu, biaya langganan ditetapkan SGD20 per akun per bulan dan SGD20 per pengguna per bulan.
“Kalau DSI melakukan hal yang lebih, misalnya hingga inspeksi kesesuaian antara dokumen dengan barang, biayanya tidak boleh lebih mahal dari yang dilakukan surveyor. Dengan begitu, kalau mandat survei barang sudah dilakukan DSI, tidak perlu lagi ada surveyor. Bahkan sebaiknya biayanya fixed saja, sehingga ada kepastian bagi dunia usaha,” tutur Herry, Selasa (10/11/2026).
Sebagai penyedia platform, Herry mengingatkan, pengenaan biaya mahal justru dapat menyebabkan kegiatan ekspor menjadi tidak efisien. Karenanya, sebagai induk, BPI Danantara juga tidak perlu berharap mendapatkan marjin besar dari kegiatan DSI, karena langkah pengenaan tarif jasa tinggi berimplikasi langsung terhadap daya saing produk ekspor.
Sebelumnya, Herry mengingatkan, keberhasilan DSI tidak diukur dari besarnya nilai volume ekspor yang diawasi, tetapi dari akurasi pencatatan nilai ekspor, berkurangnya anomali transaksi, membaiknya kepatuhan pelaku usaha, dan meningkatnya kemampuan pemerintah mendeteksi kebocoran.
“Pelajaran penting dari TradeNet Singapura adalah sistem perdagangan terintegrasi memperkuat pengawasan sekaligus memperlancar proses bisnis. Jangan sampai mekanisme satu pintu justru menjadi lapisan tambahan yang memperlambat perdagangan,” ungkapnya.
Herry menegaskan, DSI dapat memperbaiki tata kelola ekspor SDA jika pemerintah konsisten menjalankan mandat pembentukannya. Kejelasan fungsi, integrasi data, pembagian kewenangan, dan pengawasan terukur menjadi kunci agar kebijakan ini menekan kebocoran tanpa mengorbankan efisiensi dan daya saing ekspor.
