Menimbang Regulasi Gig Economy: Perlindungan Pekerja dan Keberlanjutan Bisnis
Pengaturan yang terlalu rigid berpotensi memengaruhi fleksibilitas model bisnis, struktur biaya perusahaan, hingga ruang inovasi yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Pengemudi ojek daring (ojol) menunggu orderan penumpang di Malang, Jawa Timur, Senin (19/10/2026). Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Online sebagai upaya memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU
Dalam Artikel Ini
Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap dunia kerja dan model bisnis di Indonesia. Kehadiran platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan melalui berbagai pekerjaan berbasis proyek atau permintaan (gig economy), mulai dari pengemudi transportasi online, kurir, pekerja lepas, hingga penyedia jasa lainnya.
Model ekonomi ini menawarkan fleksibilitas bagi pekerja sekaligus membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan mitra. Di sisi lain, pertumbuhan gig economy juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan pekerja, kepastian pendapatan, dan hubungan antara perusahaan platform dengan para mitranya.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah mulai memperkuat kerangka regulasi untuk mengatur aktivitas ekonomi berbasis platform. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah transportasi online, yang selama ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital sekaligus sumber penghasilan bagi jutaan masyarakat.
Sejumlah kebijakan mulai diterapkan maupun disiapkan. Mulai dari pembatasan komisi perusahaan aplikator maksimal 8%, penetapan pengemudi ojek online (ojol) roda dua sebagai pengusaha mikro, hingga pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan mitra pengemudi, meningkatkan keselamatan, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi.
Namun, meningkatnya intervensi pemerintah terhadap industri platform juga memunculkan tantangan dalam merancang regulasi yang sesuai dengan karakteristik gig economy. Pengaturan yang terlalu rigid berpotensi memengaruhi fleksibilitas model bisnis, struktur biaya perusahaan, hingga ruang inovasi yang selama ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan pemberlakuan pembatasan potongan komisi perusahaan aplikator maksimal 8% dari tarif perjalanan.
Dengan ketentuan tersebut, pengemudi memperoleh porsi pendapatan sebesar 92% dari tarif perjalanan, meningkat dibandingkan skema sebelumnya yang memberikan 80% kepada pengemudi dan 20% kepada perusahaan platform digital.
Perwakilan komunitas ojek online (ojol) Unit Reaksi Cepat (URC) New Jabodetabek, Yodhi M. Ahyad mengatakan persoalan pembagian komisi 8% perlu dilihat berdasarkan komponen tarif perjalanan yang menjadi hak pengemudi. Menurutnya, komisi tersebut dihitung dari tarif atau argo perjalanan, bukan keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen.
Dia mencontohkan, ketika tarif perjalanan sebesar Rp20.000, konsumen bisa saja membayar Rp26.000 setelah ditambah biaya layanan dan asuransi. Namun, perhitungan komisi pengemudi dan aplikator tetap mengacu pada tarif perjalanan sebesar Rp20.000.
"Komponennya itu sebenarnya kan hak kami sebagai driveraplikator ojol itu adalah hanya tarif. Sementara biaya layanan itu memang dikembalikan kepada aplikator," katanya.
Lebih lanjut, Yodhi menilai pembatasan komisi perusahaan aplikator maksimal 8% belum serta-merta meningkatkan kesejahteraan pengemudi di lapangan. Menurutnya, penurunan potongan komisi justru diikuti dengan berkurangnya sejumlah program promosi dan subsidi yang selama ini diberikan perusahaan aplikator.
Kondisi ini, menurut dia, membuat pengemudi menghadapi tantangan untuk memperoleh pesanan apabila tidak mengikuti program promosi tertentu.
Yodhi mencontohkan program layanan hemat yang memberikan tarif lebih murah bagi konsumen. Dalam salah satu ilustrasi yang disampaikannya, untuk perjalanan dengan jarak terendah, pengemudi dapat menerima pendapatan bersih Rp10.200, sementara konsumen hanya membayar Rp7.000. Selisih biaya tersebut, menurutnya, ditanggung melalui subsidi bersama.
"Otomatis yang namanya promosi berkurang. Kalau udah 20%, promosi jor-joran. Begitu berubah jadi 8% juga kan aplikator juga pastikan mengurangi dong subsidi-subsidinya. Sekarang boleh cek teman-teman driver di lapangan, kalau mereka tidak ikut (layanan) hemat, ada orderannya? enggak ada," katanya.
Di sisi lain, Yodhi menilai persoalan kesejahteraan pengemudi tidak cukup diselesaikan melalui penurunan komisi. Menurutnya, penyesuaian tarif perjalanan juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Dia menyebut tarif yang berlaku belum berubah sejak 2022. Sementara itu, berbagai komponen biaya operasional dan kebutuhan hidup terus mengalami kenaikan.
Menurutnya, ketika program promosi berkurang, konsumen yang selama ini mengandalkan layanan transportasi online dengan tarif ekonomis juga berpotensi terbebani. Hal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi permintaan terhadap layanan dan peluang pengemudi memperoleh pesanan.
"Jadi kalau mau mensejahterakan teman-teman bukan di komisinya. Tarifnya diperbaiki, karena pada akhirnya customer nyarinya yang ada promosi," katanya.
Sementara itu, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (MODANTARA) menilai kebijakan yang mewajibkan mitra pengemudi beralih status menjadi karyawan platform atau memperoleh manfaat setara karyawan berpotensi mengubah struktur bisnis industri mobilitas dan pengantaran digital. Perubahan status pengemudi dinilai dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.
"Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," bunyi keterangan MODANTARA.
MODANTARA menjelaskan saat ini industri ojek online, taksi online, dan kurir online berkontribusi sebesar 2% terhadap Produk Domestik Bruto( (PDB). Perubahan status menjadi karyawan dinilai akan mengakibatkan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap, diperkirakan hanya 10-30% mitra yang terserap. Dampak lainnya adalah penurunan aktivitas ekonomi digital ang berujung pada penurunan PDB sebesar 5,5% dan 14 juta orang kehilangan pekerjaan.
Wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia. Asosiasi tersebut menyoroti pengalaman Spanyol, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura yang menurut mereka menunjukkan sejumlah konsekuensi, mulai dari penyesuaian jumlah mitra, kenaikan tarif layanan, hingga penurunan permintaan.
Di Spanyol, misalnya, sejumlah platform melakukan penyesuaian operasional setelah perubahan aturan. Aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi, aplikasi Deliveroo hengkang, sedangkan aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian, sehingga 83% mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.
Adapun di Seattle, Amerika Serikat, MODANTARA mengaitkan penerapan upah minimum bagi pekerja pengantaran dengan penurunan volume pesanan Uber Eats akibat kenaikan biaya layanan. Sejak diberlakukannya upah minimum, volume pesanan pengiriman makanan melalui UberEats turun 45% karena Uber menaikkan biaya pengiriman dan konsumen tidak menggunakan layanannya karena harga yang lebih tinggi.
Berdasarkan pengalaman tersebut, MODANTARA berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian dampak regulasi atau regulatory impact assessment sebelum menerapkan perubahan mendasar terhadap hubungan kerja di industri ini.
Tak hanya pada pengemudi, dampaknya juga akan terasa hingga UMKM. Pasalnya banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi.
Dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan perusahan teknologi pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan.
"Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM. Bisnis yang sangat bergantung pada delivery seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis," kata MODANTARA.
Lingkup luas gig economy
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pengaturan gig economy di Indonesia masih terlalu berpusat pada sektor transportasi online, khususnya ojek online. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan yang banyak menyoroti pembatasan komisi aplikator dan pengaturan tarif perjalanan.
"Terkait dengan pembatasan komisi, tarif, sangat bias terhadap pekerja di transportasi online. Sedangkan, banyak lapangan usaha gig economy yang tidak atau belum tersentuh," katanya pada SUAR, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan cakupan gig economy jauh lebih luas dan mencakup berbagai jenis pekerjaan berbasis platform digital. Mulai dari pedagang di platform e-commerce, asisten virtual, hingga desainer program. Karena itu, pengaturan gig economy semestinya dirancang lebih fleksibel dan tidak hanya bertumpu pada persoalan tarif maupun komisi yang berlaku di industri transportasi online.
Dia menilai, apabila pembahasan dipersempit pada industri transportasi online, pemerintah juga perlu membedakan antara pengaturan model bisnis perusahaan platform dan perlindungan terhadap pengemudinya.
Nailul menekankan platform adalah badan usaha, bukan badan amal. Artinya platform harus mencari keuntungan bagi operasional mereka, baik itu untuk sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sebagainya. Maka, pemerintah sebaiknya bukan mengatur "batas keuntungan" platform.
Nailul menilai yang bisa dan harus diatur oleh negara adalah terkait pemenuhan kesejahteraan pengemudinya.
"Di industri manapun, perusahaan tidak diatur dalam batasan pendapatan tapi ada aturan kesejahteraan yang dinikmati oleh aktor dalam industrinya. Maka, saya rasa itu yang seharusnya diatur. Perusahaan dan pemerintah harus memastikan adanya perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online selama mereka tergabung dalam mitra," katanya.
Lebih lanjut, Nailul menilai pengemudi lebih baik tetap berstatus sebagai mitra, karena status status karyawan akan mempersempit ruang gerak pengemudi. Dengan status karyawan, pengemudi nantinya tidak boleh mencari pekerjaan yang lebih baik karena dia harus bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan.
"Bisa juga pengurangan karyawan karena ada efisiensi dari perusahaan. Jika ditetapkan sebagai karyawan, maka pertama kali yang dilakukan oleh platform adalah efisiensi," katanya.
Sementara itu, Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) dalam laporan Mewujudkan Ekosistem Ojek Online yang Menyejahterakan, Berkelanjutan, dan Berkeadilan mengatakan pengaturan ojek online atau gig economy secara umum menghadapi persoalan yang serupa di berbagai negara. Persoalan tersebut meliputi legalitas, perizinan platform, status pekerja, perlindungan pendapatan, dan sosial, serta isu keselamatan, dan eksternalitas. Kompleksitas tersebut menyebabkan regulasi seringkali berkembang secara sektoral.
Regulasi gig economy juga cenderung kerap dipengaruhi oleh berbagaikepentingan antara negara, perusahaan aplikasi, pengemudi dan konsumen, yang masing-masing memiliki peran penting dalam ekosistem ini.
INDEF mengatakan masing-masing negara mempunyai model regulasi berbeda. Amerika Serikat (AS) mengadopsi pendekatan berorientasi pasar dengan fleksibilitas tinggi, dan pengemudi dikategorikan sebagai kontraktor independen. Eropa menempuh pendekatan rights-based yang lebih terkoordinasi, menekankan kepastian hubungan kerja, perlindungan minimum dan transparansi algoritma.
"Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi gig economy sangat kontekstual, dan tidak dapat meniru utuh dari satu negara ke negara lain. Perbedaan pendekatan regulasi di berbagai kawasan penting dibaca untuk melihat tantangan regulasi di Indonesia," bunyi laporan INDEF.
Perbedaan situasi antara negara, membuat upaya mengadopsi kebijakan negara lain, tanpa adaptasi yang memadai tidak akan optimal, misalnya kebijakan di AS, dan Eropa secara prinsip bisa dijadikan inspirasi, tetapi perlu banyak penyesuaian untuk bisa diterapkan di Indonesia, yang sektor transportasi online-nya didominasi roda dua yang padat karya.
Dari sisi skala, pasar ride-hailing AS cenderung lebih terkonsolidasi, dan matang secara komersial, karena basis pengguna sangat besar dan dominasi taksi online roda empat.
Di Eropa, sebaliknya, terdapat perbedaan yang nyata antar negara atau kota. Variasi rezim transportasi, ketenagakerjaan dan pengawasan algoritma membuat standardisasi sulit dilakukan, sehingga perubahan kebijakan sering muncul lewat putusan pengadilan, dan harmonisasi bertahap di tingkat Uni Eropa.
INDEF mengatakan pelajaran kunci kunci dari AS dan Eropa adalah bahwa regulasi umumnya menonjol pada aspek perlindungan minimum, dan tata kelola ekosistem, serta bukan menjadikan negara sebagai price setter untuk variabel komersial.
Meski ada dorongan untuk memperkuat status dan perlindungan pekerja platform, kerangka di banyak yurisdiksi ini tidak otomatis berarti pemerintah menetapkan langsung tarif komersial, komisi platform, atau detail strategi promo. Hal ini cenderung dibiarkan mengikuti dinamika pasar, persaingan usaha dan instrumen hukum persaingan atau anti-monopoli. Model pendekatan ini memberikan ruang bagi ekosistem perusahaan aplikasi untuk tumbuh secaraadaptif, dan kompetitif.
"Dengan tidak menetapkan langsung variable komersial seperti tarif atau komisi,pelaku usaha dapat menyesuaikan strategi sesuai dinamika pasar, dan mendorong inovasi layanan," katanya.
Di sisi lain, INDEF menilai negara tetap berperan menjaga standar perlindungan minimum, dan persaingan yang sehat. Keseimbangan ini menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi investasi sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem usaha.
Sementara itu, risiko muncul ketika regulasi memaksakan status ketenagakerjaan tanpa desain transisi, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekonominya. INDEF menilai bagi Indonesia, potensi risiko yang dihadapi lebih besar dibanding banyak kota di Eropa karena karakter pasar yang berbeda.
Pasalnya industri ride-hailing di Indonesia didominasi roda dua. Ojek online berperan sebagai infrastruktur mobilitas harian sekaligus jaring pengaman ekonomi rumah tangga.
"Karena itu, jika Indonesia menempuh jalur 'regulasi yang terlalu ketat' secara luas, terutama pemaksaan formalisasi, maka risiko yang paling nyata adalah pengurangan mitra, dan hilangnya mata pencaharian bagi kelompok yangmenggantungkan pendapatan fleksibel pada sektor ini, termasuk mereka yang memiliki pilihan pasar kerja yang terbatas," kata INDEF.
INDEF juga menyoroti diskursus pengaturan ojek online juga menunjukkan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Kementerian yang terlibat di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM. Akhirnya di ruang publik pada akhirnya muncul kesan bahwa tidak ada kementerian pengampu atau lembaga yang punya wewenang kokoh dalam mengelola,dan meregulasi sektor ojek online ini dengan efektif.
INDEF menilai ketika protes pengemudi muncul, pemerintah merespons tanpa koordinasi yang memadai. Sementara benturan pandangan antar-pihak terus terjadi.
"Pada akhirnya, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian regulasi ini membuat kebijakan pemerintah cenderung reaktif, lebih merespons tekanan publik, dan situasi politik, daripada didasarkan pada desain institusional," kata INDEF.