ASEAN DEFA dan Dampak Ekonominya
Dampak ekonomi ASEAN DEFA baru akan terasa pada 2027, setelah rampungnya proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN.
Dampak ekonomi ASEAN DEFA baru akan terasa pada 2027, setelah rampungnya proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN.
Pemerintah Indonesia beserta negara-negara di ASEAN akhirnya menandatangani perjanjian ASEAN Digital Economic Framework Agreement (ASEAN-DEFA) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Filipina.
Inisiatif strategis tersebut didesain untuk mengatasi kesenjangan regulasi digital dan infrastruktur di negara anggota ASEAN. Dengan mengharmonisasi standar regulasi digital, DEFA bertujuan menyederhanakan transaksi lintas batas, sehingga mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dan mendorong lebih banyak pelaku usaha yang melebarkan pasarnya dan memanfaatkan transaksi e-commerce lintas batas.
Dalam kajian ASEAN, implementasi ASEAN DEFA berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi ASEAN hingga US$1 triliun (sekitar Rp18.260 triliun) pada 2030, bila berfokus pada harmonisasi perdagangan dan transaksi lintas batas, serta keamanan siber. Dampak ekonomi inisiatif ini diperkirakan dapat mencapai US$2 triliun (sekitar Rp36.470 triliun) bila negara-negara ASEAN juga mengoptimalisasi integrasi data, teknologi dan talenta antar kawasan.
Indonesia menyumbang sekitar sepertiga dari ekonomi digital Asia Tenggara, dengan nilai transaksi hampir US$120 miliar (sekitar Rp2.160 triliun) pada 2026. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat dua hingga tiga kali lipat menjadi US$227 miliar–US$360 miliar (sekitar Rp4.086 triliun–Rp6.480 triliun) pada 2030.
Salah satu sektor ekonomi digital yang tumbuh dengan pesat adalah pembayaran. Riset e-Conomy SEA yang dipublikasikan oleh Google dan Temasek mencatat, transaksi langsung atau Agent-to-Agent (A2A) dan e-wallet telah mendorong peningkatan aktivitas pembayaran digital hingga 16 persen secara tahunan. Nilainya diestimasikan mencapai US$3,6 triliun (sekitar Rp 65.747 triliun) pada 2035.
Dilihat dari mekanisme pembayarannya, transfer A2A dan e-wallet menjadi motor utama seiring dengan adopsi pembayaran dengan kode QR yang semakin lazim digunakan sehari-hari. Kedua mekanisme pembayaran ini diproyeksikan menyumbang 77% dari total transaksi digital di Asia Tenggara pada 2035, meningkat dari kontribusi saat ini yang mencapai 64%.
Negara dengan demografi muda seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam menjadi pengguna terbesar transaksi digital ini. Hal ini terjadi seiring dengan besarnya populasi generasi muda yang melek teknologi.
Selain itu, pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan transaksi digital. Bank sentral di berbagai negara mengurangi biaya transaksi, mempromosikan QR lintas batas. Ini termasuk upaya pemerintah membuat inisiatif seperti ASEAN DEFA yang mengedepankan prinsip interoperabilitas pembayaran antar kawasan.
Bank Indonesia cukup gencar mengimplementasikan inovasi transaksi lintas batas dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Melalui QRIS Cross-Border, pelaku UMKM di Indonesia mendapatkan peluang yang lebih besar karena dapat melayani transaksi dari wisatawan mancanegara yang membayar secara digital, tanpa perlu mengadopsi sistem pembayaran baru. Menurut data Bank Indonesia per Juli 2026, QRIS telah digunakan oleh 45,46 juta pelaku usaha, di mana 96,69% di antaranya adalah pelaku UMKM.
Hingga saat ini, QRIS Cross-Border telah dapat digunakan di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan China. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2022 hingga Juli 2026, volume transaksi QRIS lintas batas yang berasal dari negara mitra dan masuk ke Indonesia mencapai 21 juta transaksi, senilai Rp5,9 triliun.
Sementara itu, volume transaksi dari pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi senilai Rp1,73 triliun. Proporsi transaksi dari pengguna di luar negeri menunjukkan meningkatnya penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi lintas batas.
Penandatanganan ASEAN DEFA hari ini menunjukkan komitmen bersama negara ASEAN untuk mendukung aktivitas ekonomi digital lintas kawasan, termasuk pembayaran. Pasca penandatanganan, proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Dengan demikian, dampak ekonomi implementasi inisiatif ini baru akan dirasakan pada tahun depan.