Regulasi Spesifik, Tameng Pengusaha Hadapi Manipulasi Algoritma

Manipulasi algoritma menjadi celah penyalahgunaan platform lokapasar (marketplace) yang dapat merusak persaingan pasar secara sehat. Lebih dari sekadar revisi undang-undang persaingan usaha, Indonesia membutuhkan undang-undang persaingan digital yang lebih spesifik sebagai tameng bagi para pengusaha agar transformasi ekonomi digital tak berubah menjadi bumerang.

Guru Besar Ekonomi University of Melbourne Stephen King menjelaskan, platform digital berevolusi signifikan sejak pertama kali mengudara dan menjadi infrastruktur transaksi bisnis nyaris dua dasawarsa lalu. Dari sekadar sarana yang memperpendek rantai pasok antara penjual dan pembeli, platform itu sendiri menjadi suatu bisnis yang menjanjikan.

Akibatnya, praktik berniaga yang dahulu hanya melibatkan penjual dan pembeli, kini ikut melibatkan platform digital sebagai perantara dengan besaran pungutan tarif jasa tertentu dari setiap transaksi. Daya tarik platform menjadi aspek krusial karena infrastruktur transaksi harus dibuat sekompetitif mungkin untuk menarik penjual dan pembeli.

“Dalam usaha menarik penjual dan pembeli itulah, platform memainkan suatu coordination game. Mereka menarik dua pihak berbeda kepentingan sampai ke tempatnya untuk saling bertransaksi, sehingga toko-toko swalayan dan department store terbesarpun kehilangan pelanggan dari tahun ke tahun,” tuturnya dalam Seminar “Digital Economy and Competition Policy” di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Komisioner Australia Productivity Commission itu menjelaskan, salah satu platform yang sangat berhasil dalam memainkan coordination game adalah Facebook. Semula berdiri pada 2004, platform besutan Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya dengan cepat meraih popularitas sebagai titik temu dunia maya, termasuk mereka yang ingin berniaga.

Namun, popularitas tersebut tak ubahnya belati bermata ganda. Saat semua orang menjadi pengguna Facebook, persoalan segera muncul ketika platform lain tumbuh dan membesar, dan digunakan oleh segmen demografi yang berbeda. Motif mencegah platform lain tumbuh besar itu, menurut King, tampak saat Facebook membeli Instagram pada 2012.

Melalui pembelian itu, Facebook bukan hanya mencegah Instagram menjadi kompetitornya, tetapi turut membeli data-data pengguna Instagram, untuk kemudian diduplikasi saat Facebook merintis platform-platform lainnya. Dengan kata lain, lebih dari sekadar situs, data pengguna menjadi objek transaksi utama dalam akuisisi asimetris semacam itu.

“Praktik semacam itu mengubah coordination game menjadi coordination problem. Dari pengalaman di Australia, Anda lihat platform seperti Amazon yang sangat laku di Amerika Serikat tidak begitu mudah mempenetrasi jaringan toko ritel lokal yang sudah lebih dulu ada. Ketika Anda memiliki beragam pilihan, perilaku platform akan berubah. Sebaliknya, ketika Anda tidak punya banyak pilihan, platform menjadi dominan,” tutur King.

Regulator acap tak berdaya

Kendati memperlihatkan kuasa korporasi yang sangat besar, King menjelaskan, akuisisi asimetris telah memungkinkan lima perusahaan Facebook, Apple, Amazon, Google, dan Netflix melaksanakan tidak kurang dari 217 akuisisi dalam kurun waktu antara 2000-2025. 

Di saat bersamaan, undang-undang persaingan usaha di berbagai negara tidak memiliki spesifikasi menindak keputusan korporasi seperti itu. Dilema regulasi pun muncul. Apabila praktik tersebut dilarang, otoritas dapat dipandang mengintervensi keputusan bisnis, sementara tren startup mendorong lahirnya berbagai platform baru dalam jumlah besar. 

Di sisi lain, jika terus dibiarkan, praktik jual-beli data yang ikut dibeli dalam proses akuisisi dapat mengancam keamanan pengguna dan menjadikan data pribadi sebagai leverage dalam penentuan harga akuisisi.

“Platform yang semula menyediakan tempat mempergunakan algoritma untuk melakukan abuse of market power, dan regulator tidak dapat menindaknya secara efektif. Mereka melakukan manipulasi dalam rantai pasok vertikal agar platform pesaingnya turun dan ditinggalkan,” kata King.

Saat ini, Uni Eropa telah mengesahkan Undang-Undang Pasar Digital (Digital Market Act). Pendekatannya bersifat ex-post atau menindak kasus yang dilaporkan. Prosedurnya panjang, dan perusahaan platform tak segan memperpanjang perkara berbulan-bulan di pengadilan. Selain memiliki biaya berperkara, kemenangan pengadilan juga meningkatkan profil serta valuasi perusahaan.

Di sisi lain, ada model lain yang dipraktikkan Inggris. Dalam Undang-Undang Pasar Digital, Kompetisi, dan Perlindungan Konsumen yang disahkan pada 2024, otoritas pengawas persaingan dapat melayangkan teguran kepada platform, tetapi opsi negosiasi dan penyelesaian bipartit tetap terbuka tanpa berperkara di pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, menurut King, Indonesia selama ini mencontoh Uni Eropa dengan pendekatan ex-post. Padahal, jika perilaku diatur dengan prinsip ex-ante dan bentuk-bentuk pelanggaran telah didefinisikan dalam undang-undang secara eksplisit, sengketa dapat diselesaikan langsung oleh otoritas dengan menghemat banyak waktu.

Selain mengubah pendekatan penyelesaian sengketa tanpa mekanisme peradilan, King menilai sudah waktunya Indonesia berhenti terpesona dengan perkembangan AI di saat negara-negara maju sudah mengkhawatirkan perkembangan AI yang semakin cerdas dan lepas kendali. 

“Yang terpenting, Anda harus menyadari tantangan pasar Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Pahami dan petakan masalah di pasar digital Anda, susun undang-undang secara cepat dan menyeluruh, dan laksanakan penegakan secara efektif, tetapi juga efisien,” tegas King.

Berbagi pandangan dengan King, Senior Digital Specialist Bank Dunia Jonathan Marskell merekomendasikan Indonesia mencermati trajektori yang dikembangkan India dalam merancang Undang-Undang Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure Act). Dengan undang-undang itu, identifikasi pergerakan data publik diatur secara tegas dan eksplisit.

Pengaturan tersebut, kata Marskell, menjadi semakin mendesak ketika perkembangan platform pembayaran seperti QRIS dan BI-Fast berkembang sangat signifikan. Verifikasi identitas digital, interoperabilitas data platform dan data milik tegulator, serta regulasi yang mampu menyeimbangkan penggunaan dan penyalahgunaan data menjadi sejumlah butir yang perlu diperhatikan.

“Kami merekomendasikan Indonesia meningkatkan perlindungan hukum untuk konsumen digital. Undang-undang perlindungan data pribadi yang ada perlu sensitif dalam menghadapi ancaman AI, selain ancaman siber. Mekanisme undang-undang dapat lebih efektif jika satu regulasi dapat memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus mencegah monopoli digital,” ujarnya.

Tak bisa pukul rata

Menanggapi pemaparan King, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, dalam pengalaman Indonesia, perusahaan platform transformasi telah berhasil mengubah iklim gig-economy menjadi platform-dependent economy. Mekanisme supply and demand bekerja sesuai insentif dan menciptakan ekses dampak terhadap mitra.

Di sisi lain, Edwin mengakui bahwa perubahan itu merupakan keniscayaan ketika perusahaan platform butuh mencetak laba setelah bertahun-tahun merugi di masa formatif. Karakteristik pasar multi-sisi inilah yang memaksa Komdigi untuk ekstra hati-hati dalam membuat regulasi karena jangan sampai peraturan menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain.

“Kami menyadari bahwa transaksi menjadi tidak sehat karena mereka bersaing pada insentif dan besaran tarif. Ini berdampak pada keseluruhan struktur persaingan itu sendiri. Artinya, kami tidak bisa melihat mereka sebagai subjek aturan, tetapi sebagai entitas bisnis yang mulai mencari profit setelah ‘berdarah-darah’ sekian tahun,” jelasnya.

Membenarkan penjelasan Edwin, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Hilman Pujana menekankan bahwa selain urgensi merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat agar menyesuaikan karakter pasar digital, efektivitas penegakan aturan juga tak kalah penting untuk diatur.

“Sejauh ini, kami masih bisa mengawasi dan menggunakan peraturan yang ada, tetapi revisi juga mendesak karena Komisi VI berulang kali memperingatkan kami untuk menegur platform yang seringkali menahan pembayaran merchant, menaikkan fee sepihak, melakukan suspensi, dan sebagainya. Ini sangat menantang karena kami harus mencegah dominasi tanpa mengurangi daya tawar platform,” kata Hilman.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan, algoritma berperan meningkatkan relevansi bagi konsumen sampai keamanan dan pencegahan fraud. Karena itu, ia menilai. yang perlu dicari adalah titik keseimbangan antara transparansi, perlindungan terhadap seller, dan ruang bagi platform untuk terus berinovasi.

Namun, dalam proses revisi UU Persaingan Usaha, Budi menegaskan, idEA mendukung upaya menjaga persaingan yang sehat. Asosiasi pelaku pasar digital itu berharap pembahasan mempertimbangkan karakteristik ekonomi digital dan berbagai model bisnis yang berbeda, sehingga regulasi tetap proporsional dan dapat diterapkan dengan baik.

“Platform membutuhkan seller, sementara seller memanfaatkan platform untuk menjangkau pasar dan berbagai layanan pendukung. Apalagi sekarang banyak seller yang juga semakin hybrid, menggunakan marketplace, social commerce, maupun kanal offline,” imbuhnya.

Budi mengharapkan, amandemen UU Persaingan Usaha dapat menciptakan hubungan yang sehat dan fair. Seller berkesempatan tumbuh dan mendapatkan kepastian, sementara platform juga tetap memiliki ruang untuk berkembang, berinvestasi, dan berinovasi. 

“Perubahan regulasi kami harapkan bisa menjaga keseimbangan tersebut dan memperkuat ekosistem digital Indonesia secara keseluruhan,” cetusnya.