Buruh Tuntut Kenaikan UMP Rp6,21 Juta, Apindo Ingatkan Kemampuan Perusahaan

Buruh Tuntut Kenaikan UMP Rp6,21 Juta, Apindo Ingatkan Kemampuan Perusahaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (20/11/2026) juga telah mengumumkan UMP DKI Jakarta 2027 yang menjadi sebesar Rp6.136.941, naik 7,10% atau Rp407.065

Buruh Tuntut Kenaikan UMP Rp6,21 Juta, Apindo Ingatkan Kemampuan Perusahaan
Dalam Artikel Ini

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta penetapan upah minimum 2027 tetap memperhatikan kemampuan riil perusahaan menyusul adanya desakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menolak angka penetapan kenaikan upah (UMP) terbaru DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kebijakan upah perlu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, serta pembukaan lapangan kerja formal. Menurut dia, kondisi dunia usaha di Indonesia saat ini tidak seragam dan sebagian sektor masih tertekan.

“Kenaikan upah yang berkelanjutan membutuhkan dukungan produktivitas, pertumbuhan kegiatan usaha, serta kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Shinta, Jumat (20/11/2026).

Shinta mengingatkan, di Indonesia, kondisi dunia usaha pun beragam. Di tengah kondisi industri yang belum merata, tekanan terhadap dunia usaha masih membayangi keberlangsungan operasional perusahaan. Apalagi, khususnya industri padat karya masih menjadi sektor yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya produksi dan melemahnya permintaan.

Kondisi ini membuat sebagian perusahaan masih berfokus untuk mempertahankan kegiatan usahanya dan mencegah pengurangan tenaga kerja.

“Dalam situasi demikian, penyesuaian upah yang tidak mempertimbangkan kemampuan aktual perusahaan berisiko menambah tekanan terhadap keberlanjutan usaha, investasi, dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Dunia usaha mendorong agar kebijakan mengenai pengupahan ini pada akhirnya tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja di sektor formal saja, tetapi juga justru mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja lebih besar lagi.

“Keberhasilan kebijakan pengupahan tidak cukup diukur dari besarnya persentase kenaikan upah minimum, melainkan juga dari kemampuannya menjaga daya beli, mempertahankan pekerjaan yang sudah ada, dan menciptakan kesempatan kerja baru,” lanjut Shinta.

Ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum 2027. Adapun indikator tersebut menurut Shinta adalah seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, serta tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan di masing-masing daerah.

Selain itu, penetapan upah minimum harus memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing daerah seperti tingkat pengangguran, struktur industri, dan kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi. Implementasi formula pengupahan yang konsisten, transparan, dan berbasis data pun sangat dibutuhkan dunia usaha, demi menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan juga pekerja.

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, ketentuan baru mengenai pengupahan perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaksanaan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam merencanakan biaya operasional, investasi, dan perekrutan tenaga kerja,” tegasnya.

Dalam penetapan upah minimum, Apindo mendorong penguatan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pembahasan yang mengedepankan data dan kondisi riil perekonomian ini pun pada akhirnya membuat keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak.

“Kepastian formula, transparansi dasar perhitungan, dan konsistensi implementasi menjadi prasyarat agar kebijakan pengupahan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha, investasi, dan perluasan kesempatan kerja formal,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan 21 November sebagai batas akhir penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027 mendatang. Upah Minimum Kabupaten/Kota ataupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pun menyusul beberapa waktu kemudian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (20/11/2026) juga telah mengumumkan UMP DKI Jakarta 2027 yang menjadi sebesar Rp6.136.941, naik 7,10% atau Rp407.065. Penetapan ini langsung mendapatkan sorotan dari kalangan buruh, yang menilai kenaikan UMP tersebut masih belum cukup.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, penetapan UMP di DKI Jakarta telah mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Pembahasan UMP juga telah melalui pembahasan yang berjalan selama 3 hari, demi menampung aspirasi dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ucap Pramono.

Penetapan UMP ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan seperti KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.

“Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” katanya.

KSPI tolak kenaikan UMP DKI Jakarta

Di hari yang sama setelah pengumuman penetapan UMP DKI Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh langsung mengambil sikap dengan menolak penetapan tersebut.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal (tengah) dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).(Foto:Gema Dzikri/Suar.id).

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, kenaikan UMP ini belum memadai untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di Jakarta. 

“Upah minimum yang berlaku pada Januari 2027 masih lebih rendah dibandingkan KHL di Jakarta. Kenaikan Rp407 ribu tidak cukup untuk meningkatkan daya beli buruh,” ucap Iqbal dalam konferensi pers.

Buruh pun mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan revisi terhadap keputusan tersebut, dengan mengubah kenaikan UMP 2027 menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan buruh dalam Dewan Pengupahan.

“Kesenjangan antara kelompok berpendapatan tertinggi seperti eksekutif perusahaan dengan pekerja berupah minimum masih sangat lebar. Artinya, kebijakan yang diambil pemerintah belum mencerminkan keberpihakan terhadap buruh dan justru lebih menguntungkan pengusaha,” ujarnya.

Jika desakan ini tidak digubris pemerintah, KSPI dan Partai Buruh akan mengambil langkah lanjutan seperti melakukan kampanye publik di Balai Kota DKI Jakarta serta menyiapkan langkah hukum dengan menyampaikan keberatan kepada gubernur dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pekerjaan pembangunan salah satu industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2026). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/tom.

Kendalikan inflasi

Menanggapi, pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menilai, kenaikan UMP sebesar 7,10% di DKI Jakarta sebenarnya sudah cukup untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Kenaikan ini diharapkan menjadi titik temu agar tidak berlanjut menjadi gugatan hukum maupun demonstrasi.

Namun demikian, pemerintah juga harus mengoptimalkan tim pengendali inflasi daerah dalam menjaga stabilitas harga. Tanpa pengendalian biaya hidup, kenaikan upah berisiko tidak memberikan peningkatan daya beli secara optimal. 

“Kenaikan upah yang dilakukan pemerintah provinsi tidak berhenti di sini, ia harus berhasil mengendalikan biaya supaya kenaikan upah ini mencerminkan hidup yang layak dan daya beli tidak menurun,” jelas Timboel.

Dari sisi regulasi, penetapan upah minimum juga dijelaskan olehnya tidak secara langsung dikaitkan dengan produktivitas pekerja, melainkan lebih bertujuan untuk memastikan pekerja dengan masa kerja hingga satu tahun dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, pengupahan harus mengacu pada struktur dan skala upah yang mempertimbangkan produktivitas serta kontribusi pekerja di perusahaan terkait.

“Pengaturan upah minimum tidak terkait produktivitas, produktivitas itu bagi pekerja yang di atas satu tahun. Sebelum satu tahun belum bisa dilihat secara lengkap produktivitasnya,” ucapnya.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis